KurinduITD-Agar Indonesia Tanpa Diskriminasi Bukan Sekedar Mimpi

Yogi Febriandi
Karya Yogi Febriandi Kategori Politik
dipublikasikan 12 November 2016
KurinduITD-Agar Indonesia Tanpa Diskriminasi Bukan Sekedar Mimpi

Tulisan ini memberikan sumbangsih dalam mengelola ruang demokrasi Indonesia yang beragam. Sebagai negara yang memiliki etnis, suku, bahasa dan agama yang multi identitas, merawat ruang demokrasi masih menjadi pekerjaan yang belum selesai sejak di mulainya era reformasi. Maka sangat disayangkan, reformasi yang lahir dari masyarakat yang tidak ingin terdiskriminasi oleh penguasa, justru melahirkan diskriminasi diantara masyarakat. Tumbuhnya diskriminasi diantara masyarakat karena sempitnya pemaknaan dan pelaksanaan ruang demokrasi dalam menghadapi keragaman.

Merawat ruang demokrasi menghadapi tantangan sulit dan nyata pasca reformasi. Setidaknya ada 2 (dua) arus permasalahan. Pertama, kebebasan berbicara, berekspresi dan berpendapat didepan umum semakin bebas dan tak terkendali. Kebebasan penuh dan tanpa batas terhadap hak privasi, membuat masyarakat kian tidak terarah dalam mengekspresikan diri, istilah Cak Nur, masyarakat Indonsia kian semau gue!. Kedua, reformasi telah melahirkan klaim identitas etnik dan agama dalam bentuk perda dan tuntutan akomodasi identitas yang mayoritas. Klaim identitas ini merupakan negative right yang tentu sangat berbahaya dalam merawat ruang demokrasi.

Diskriminasi adalah prasangka dan sikap memperlakukan orang dengan berbeda hanya karena ketidaksamaan identitas (suku, ras, agama, gender, bahasa, ideologi, dan orientasi seksual). Diskriminasi menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dunia memang telah mengalami kemajuan dari segi teknologi, pengetahuan maupun kebebasan individu, namun masalah diskriminasi masih menjadi persoalan utama. Persoalan inipun masih tampak ketika demokrasi hadir untuk memperkuat civil society pasca reformasi. Lantas bagaimana dengan Indonesia pasca reformasi?

Indonesia kerap menjadi sorotan dalam penanganan tindakan diskriminatif, terutama yang berkenaan dengan isu agama. Lihat saja kasus Ahmadiyah, Syiah Sampang, Perusakan Rumah Ibadah, dan pengucilan terhadap kaum homoseksual dan waria. Kasus-kasus tersebut hanya segelintir permasalahan tindakan diskriminatif yang terjadi di Indonesia, selebihnya banyak! Negara terlampau sering gagap menghadapi kasus diskriminatif. Asumsinya sederhana, negara takut menindak mayoritas! Persoalan mayoritas dan minoritas diyakini menjadi kisah utama dalam tindakan diskriminatif di Indonesia.

Untuk itu, saya menyarankan agar tidak terlampau berharap kepada negara untuk menyudahi tindakan diskriminatif. Selain negara cenderung berorientasi kuantitas, negara terlampau men-generalkan isu dan masalah. Padahal setiap tindakan diskriminasi memiliki pemicu yang berbeda, distorsi yang berbeda dan aktor yang berbeda. Negara sering luput dari ketiga faktor ini. Pertanyaannya kalau tidak negara lalu siapa?

Pertanyaan diatas akan menjadi pengantar gagasan utama tulisan ini. Saya pernah mendengar sebuah teori yang mengatakan, “kalau negara kuat maka civil society (masyarakat) akan lemah, jika negara lemah maka civil society (masyarakat) haruslah kuat”. Senada dengan teori diatas, gagasan tulisan ini mengedepankan peran masyarakat dalam merawat ruang demokrasi agar Indonesia tanpa diskriminasi tidak perlu jadi mimpi lagi.

Merawat keragaman dalam kenyataannya masih mengalami kesulitan. Meskipun sulit, namun sangat mungkin menjaga harmonisasi ruang demokrasi agar keragaman dapat dirawat secara lebih berimbang dan tidak melahirkan diskriminasi. Hal ini tentu dengan memberikan sebuah gagasan dan ide yang baru dalam melihat persoalan ruang demokrasi yang kian melahirkan diskriminasi antar masyarakat.

 

Masyarakat Indonesia dan Modal Keragamannya

Melihat Indonesia, akan terpampang berbagai macam kemajemukan. Kemajemukan seperti bahasa, etnis, agama, dan suku telah dibingkai dalam satu ide holistik, yaitu Pancasila. Kemajemukan ini sebenarnya telah ada dan telah dirawat oleh para pahlawan sehingga lahirlah revolusi gerakan nasionalisme. Sebagai bangsa yang lahir dari identitas yang beragam, Indonesia dapat memanfaatkan keragaman menjadi sebuah gerakan yang progresif dalam melahirkan sebuah negara kesatuan yang merdeka dari kolonialisasi. Lebih dari itu, sebagai negara yang baru merdeka dari kolonialisme, telah berhasil membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk mendirikan negara yang bersatu, berdaulat serta memiliki keadilan yang merata. Inipun menjadi point utama dalam merawat keragaman dalam kacamata sejarah Indonesia sebagai negara keragaman (plural.)

Masyarakat Indonesia, telah dikenal sebagai masyarakat yang penuh ramah, sopan santun dan menghargai tamu. Ketiga gambaran tersebut merupakan gambaran masyarakat Indonesia dalam kacamata masyarakat luar (asing). Menurut saya, ketiga gambaran tersebut secara general menggambarkan masyarakat Indonesia sebenarnya bukan masyarakat yang rasis dan diskriminatif. Hal ini dapat terlihat dari penghormatan terhadap tamu ataupun pendatang. Melihat sikap suatu masyarakat yang terindikasi sebagai masyarakat rasis dan diskriminatif dapat diukur dengan cara masyarakat tersebut berhadapan dengan tamu ataupun pendatang. Hal ini karena tamu ataupun pendatang merupakan masyarakat luar yang memiliki identitas yang berbeda dari penduduk asli, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Sekali lagi ternyata Indonesia memilki modal dalam merawat keragaman.

Namun, patut disayangkan kedua modal yang telah saya sebut tersebut tidak serta merta menghapus tindakan diskriminatif di Indonesia. Masyarakat Indonesia faktanya kini mulai menghadapi permasalahan serius dalam mengelola keragaman. Permasalahan dalam mengelola keragaman kian menghadapi tantangan dengan munculnya arus-arus pemikiran yang mengedepankan ekspresi privasi yang bebas dan tak boleh dikendalikan dan pemikiran konservatif melalui klaim agama dan etnis. Kedua arus pemikiran tersebut bertemu dan saling berkontestasi secara masif, intens dan tak jarang saling tumbuk dalam ruang demokrasi.

Persoalan dalam masyarkat Indonesia saat ini ialah sering terpecah dalam dua arus utama. Pertama, merespon suatu masalah dengan sikap yang mengedepankan aspek kebebasan dan demokrasi. Kedua, merespon suatu masalah dengan mengedepankan aspek kearifan lokal dan keagamaan. Masalahnya ialah, kedua arus tersebut secara tidak sadar sangat sering saling bentrok dan saling memberi respon negative di ruang demokrasi. Masyarakat pada arus pertama, sering sekali “mengusik” tatanan yang telah lama terbentuk dalam masyarakat atas dasar kebebasan dan “kekinian”. Akibatnya norma-norma sosial, agama dan norma “ketimuran” sering diremehi. Hal inilah yang membuat arus kedua masyarakat bertindak supresif dan diskriminatif, karena merasa terganggu dan terusik.

Alasan diatas tersebut sebenarnya juga bukan alasan sah untuk bertindak supresif dan diskriminatif. Sebagai negara yang mengedepankan kesatuan dalam keragaman, masyarakat arus kedua diharapkan lebih menerima setiap perbedaan yang muncul dalam lingkungannya. Seharusnya ini menjadi dasar bermasyarakat dalam negara yang sangat majemuk seperti Indonesia.

Faktanya kedua arus utama tersebut tidak memiliki titik mesra dalam perjumpaannya diruang demokrasi. Justru yang terjadi kedua arus tersebut saling memberikan surplus-surplus yang bersifat supresif dan diskriminatif. Perjumpaan kedua arus tersebut dalam ruang demokrasi juga melahirkan 2 tipikal masyarakat Indonesia pasca reformasi. Pertama ialah masyarakat demokratis yang memiliki interest dan menggunakan motif demokrasi sebagai landasan utama bernegara dan bermasyarakat. Tipe masyarakat kedua ialah masyarakat beriman, yang sangat jauh berbeda cara merespon isu kenegaraan dan kemasyarakat dengan masyarakat demokratis. Jika masyarakat demokratis lebih mengedepankan sisi demokrasi, maka masyarakat beriman akan lebih berpijak kepada sisi teologis. Hal ini mengidentifikasi masyarakat Indonesia saat ini berada di dua kutub ideologi, pertama kebebasan (liberal), kedua konservativisme.

Ruang Demokrasi Indonesia: Cita Masyrakat Demokrasi dan Fakta Penerapannya

            Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah sistem bernegara yang mengakui semua orang itu sama dan setara dihadapan negara. Tidak ada perbedaan perlakuan masyarakat kepada negara hanya karena berbeda pandangan politik, ras, agama, suku dan bahasa. Negara tidak bisa bertindak atau mengambil suatu keputusan tanpa adanya persutujuan oleh masyarakat. Dalam makna yang lebih sempit demokrasi ialah, keharusan negara untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk aspirasi masyarakatnya. Pengakuan terhadap aspirasi, dapat dimaknai sebagai peng liberalisasian ruang-ruang publik. Jadi negara tidak bisa menempatkan ruang publik hanya untuk satu kepentingan identitas semata.

Ruang-ruang publik di masyarakat juga secara langsung merupakan ruang demokrasi dimana segala macam fenomena di diskusikan, diperdebatkan dan dimaknai secara bersama. Ruang demokrasi yang begitu bebas dari nilai dan makna tunggal harus tetap dijaga “kemurniannya” dengan tidak menempatkan keidentikkan suatu identitas tertentu. Kedudukan mayoritas dan minoritas haruslah benar-benar diposisikan secara sejajar dan setara. Tidak ada yang harus diberi ruang yang lebih besar meskipun terkait konteks-konteks yang meliputinya. Ini membuat ruang demokrasi benar-benar netral dan tidak berposisi sama sekali.

Saya merasa bahwa ke-netrallan dan tidak berposisinya ruang demokrasi dapat dilakukan dengan sebuah konsistensi negara untuk tidak memihak masyarakat tertentu. Permasalahannya di Indonesia ialah,  kenetralan dari negara dalam mengelola ruang demokrasi tidak terlihat. Hal ini dapat diamati bagaimana negara berhadapan dengan permasalahan dimana pertentangannya ialah antara mayoritas dan minoritas. Kasus Syiah Sampang, Gafatar dan Ahmadiyah menjadi contoh buruk pengelolaan negara terhadap ruang demokrasi masyarakat. Indonesia masih terjebak dengan politik teologi mayoritas. Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran bahwasannya masyarakat mayoritas masih memiliki kekuasaan untuk menentukan suatu nasib masyarakat minoritas.

Cita-cita reformasi menghadirkan kehidupan masyarakat dan negara tampaknya masih harus menghadapi fakta yang justru menghadirkan bentuk diskriminasi lain. Reformasi yang menghadirkan demokrasi terbuka, bebas dan tanpa nilai justru membuat masyarakat lebih beringas, egois dan saling konstestasi terhadap kepentingan golongan, ras dan agama. Demokrasi yang dicita-cita nampak mulai menjadi pisau bermata dua.

 

Masalah dalam ruang demokrasi di Indonesia

Saya  melihat gesekan-gesekan diantara masyarakat dikarenakan adanya miss-konsepsi mengenai identitas “yang lain”.  Satu kelompok identitas merasa bahwa kenyamanan dan keamanan identitas (dalam pengertian apapun) terusik dengan adanya identitas lain yang mencoba merebut ruang-ruang sosial masyarakat. Bagi masyarakat konservatif kerap merasa terusik dengan kehadiran “yang lain” karena dianggap merusak tatanan ritus yang telah sakral. Begitupun dengan masyarakat lebih liberal, merasa risih dengan ke-konservatifan kelompok lain.

Selanjutnya dalam tulisan ini cara pandang konservatif menjadi representatif kaum beriman. Sedangkan cara pandang liberal menjadi representatif  masyarakat demokratis. Alasan merepresentatifkan kedua kutub pemikiran tersebut agar dapat mengurai permasalahan dengan fakta yang lebih relevan dan sering terjadi di masyarakat. Meskipun harus diakui pengelompokkan ini tidak benar-benar bisa menggambarkan sekelumit masalah diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Ketidakharmonisan yang terjadi di masyarakat tidak jarang berakir dengan tindakan diskriminasi. Ketidaksesuaian pemahaman agama, permasalahan kultus tradisi yang berbeda, superioritas pandangan mayoritas terhadap minoritas sangat tampak pasca reformasi. Bahkan terlihat jelas, demokrasi yang merupakan hasil dari reformasi memiliki sisi lain untuk menyuburkan embrio pertikaian kedua kelompok dalam menafsirkan arah negara. Embrio pertikaian inilah yang saat ini menjadi alat diskriminasi. Harus diakui Perda syariat di Aceh dan otonomi khusus di Papua menjadi sisi gelap demokrasi yang lahir pasca reformasi.

Masalah-masalah diatas harus ditanggapi dengan serius karena dapat berdampak pada kekacauan dalam ruang sosial dan ruang bernegara. Berharap penyelesaian semacam ini ditangan pemerintah tidak memberikan solusi berarti. Malahan pemerintah kerap memperumit keadaan harmonisasi dengan memberikan legitimasi khusus terhadap mayoritas.

Siapakah masyarakat yang sering bertikai dalam ruang demokrasi?

Penulis melihat pergesekan masyarakat kerap melahirkan dua kelompok besar. Pertama, masyarakat demokratis yang memimpikan seluruh persoalan negara direspon dengan cara-cara demokrasi (liberal). Kedua, kaum beriman yang faktanya masih kerap mempersoalkan permasalahan negara dengan nalar keimanan (konservatif). Pembagian kedua tipe kelompok masyarakat ini penulis analisa berdasarkan cara masyarakat merespon permasalahan-permasalahan di masyarakat, terutama permasalahan kesosialan dan kenegaraan.

Penulis menyadari membagi masyarakat kedalam dua kelompok mengakibatkan pengarahan setiap isu kepada isu agama, padahal dilapangan bukan sekedar agama. Sayangnya kedua kelompok ini yang paling sering bergesekan pasca reformasi. Sangat mungkin munculnya kontestasi kedua kelompok diakibatkan oleh pembungkaman eksistensi yang ketat oleh rezim Soeharto. Sehingga ketika reformasi melahirkan sebuah ruang demokrasi sebagai tempat eksistensi kedua kelompok, kontestasipun terjadi.

Pertikaian ataupun gesekan kedua kelompok ini kerap terjadi ketika masyarakat mulai merespon suatu fenomena. Biasanya dan memang yang paling sering muncul ialah, dua tafsir utama yang selalu diperdebatkan, apakah negara harus sebegitu membiarkan kebebasan ekspresi tanpa mengenal batas atas dasar demokrasi? Atau negara harus berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat? Dan  biasanya ialah agama mayoritas. Saya melihat kedua hal ini selalu bertemu dan saling berargumen panjang didalam ruang demokrasi.

Permasalahan-permasalahan penafsiran agama yang berujung pada tuduhan penistaan agama, merupakan salah satu dampak demokrasi yang seperti saya sebut diatas “bermata dua”. Negara tidak bisa menafikkan kalau demokrasi melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan untuk menggiring orang mengikuti aspirasinya. Terkadang negara harus memahami pula, pribadi-pribadi memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang “immateril” secara berbeda. Orang-orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai agama. Kasus Lia Eden, Gafatar dan beberapa kasus “tertuduh pemurtadan” menjadi persoalan yang muncul secara subur setelah era reformasi. Belum lagi,permasalahan pembakaran gereja di Aceh, pembakaran masjid di Papua, penyegelan gereja di Jakarta serta pengerusakan vihara di Tanjung Balai,  itu semua catatan buruk pasca reformasi.

Memang tidak arif melihat dorongan dari semua tindakan tersebut berawal dari agama. Namun, saya melihat adanya motivasi untuk menghancurkan eksistensi agama masihlah persoalan besar yang harus dihadapi. Kenapa masyarakat dengan mudah menargetkan simbol agama lain sebagai sasaran untuk dihancurkan? Ini seharusnya menjadi persoalan utama kehidupan demokrasi Indonesia saat ini. Apakah nalar keimanan masih merupakan motivasi yang besar untuk menghacurkan “yang berbeda”?

Masyarakat yang mencita-citakan demokrasi juga perlahan mulai bersikap tidak demokrasi. Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengharuskan berbenturan dengan masyarakat beriman, masyarakat yang mencitakan demokrasi justru mengkerdilkan yang lain. Menganggap masyarakat yang tidak becita demokrasi bukanlah “indonesia”, bukan masyarakat pancasilais, bukanlah masyarakat yang intelektualis. Tentu ini menjadi masalah karena faktanya justru pandangan ekslusivitas dalam memaknai demokrasi menyudutkan cara pandang yang lain. Disisi yang sama, masyarakat demokratis berubah menjadi konservatif terhadap demokrasi.

Lantas bagaimana cara mengharmonisasi kedua kelompok agar diskriminasi di Indonesia tidak lagi jadi mimpi?

Harmonisasi sebagai upaya merawat ruang demokrasi

Ide Harmonisasi menjadi cara paling mempuni agar ruang demokrasi yang harmonis tidak menimbulkan embrio diskriminasi. Meskipun usaha untuk Meng-harmonisasi kedua kelompok sulit karena memiliki pijakan berbeda. Satu sisi agama yang bagi sebagian masyarakat Indonesia sangat kuat bahkan lebih diutamakan supremasinya ketimbang hukum negara. Akibatnya, pengaruh cara pandang ini melahirkan diskriminasi terhadap “yang lain”. Disisi lain pandangan demokrasi justru memicu respon diskriminasi. Hal ini karena menganggap semua orang harus sama dan ini harus diterima oleh semua orang.

Satu sisi, rasa ekslusivitas yang tinggi berupaya mendiskriminasi yang berbeda. Disisi lain,  rasa inklusifitas yang tinggi berupaya menarik yang berbeda menjadi seperti dirinya. Sisi pertama, menciptakan diskriminasi karena tindakan langsung. Disisi lain, melahirkan alasan untuk bertindak diskriminasi oleh sisi yang lain. Terlihat kedua kelompok sama-sama aktor dalam tindakan diskriminasi.

Namun, sangat mungkin mempertemukan kedua kelompok dalam situasi yang seimbang dan saling berdialog dalam ruang demokrasi. Ruang demokrasi jika dikelola dengan memposisikan para identitas dengan kondisi seimbang, setara dan tanpa pihak akan melahirkan harmonisasi. Kaum beriman dan masyarakat demokratis harus diposisikan sebagai lawan (agonistik), bukan musuh (antagonis). Hal ini mengharuskan ruang demokrasi menjadi ruang perdebatan dialog bagi keduanya.

Ruang demokrasi haruslah menciptakan dialog-dialog tak berkonsensus, maka akan timbul situasi ruang demokrasi yang kosong. Kenapa demokrasi yang kosong? Penulis melihat konsep aplikatif yang paling mungkin menciptakan harmonisasi dalam demokrasi ialah tidak adanya konsensus. Civil society harus dirawat dengan keragaman ide dan gagasannya. Kaum beriman memiliki hak untuk menjaga rasa keimanan mereka dengan catatan tindakan tersebut tetap harus mengakomodir “yang lain”. Cara paling aplikatif ialah memberikan ruang eksistensi yang berimbang bagi “yang lain”. Disisi lain, masyarakat demokratis harus bijaksana ketika ide dan gagasan mengenai demokrasi terbentur oleh fakta keimanan. Tidak perlu memaksaan ideologi demokrasi dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut justru secara tidak langsung menutup dialog demokrasi. Menyadari kehadiran kaum beriman dengan sekelumit keadaan yang diakibatkan serta mencari terus ruang dialog yang seimbang dirasa lebih efektif dalam mengurangi diskriminasi.

jadi harmonisasi ruang demokrasi merupakan suatu jawaban agar Indonesia tanpa diskriminasi tidak jadi mimpi lagi

 

Yogi Febriandi

Presiden Direktur Komunitas Bengkel Peradaban
Aceh

  • view 258