Otoritarianisme Media dalam Ujaran Kebencian

Wira Prakasa Nurdia
Karya Wira Prakasa Nurdia Kategori Politik
dipublikasikan 26 Februari 2016
Otoritarianisme Media dalam Ujaran Kebencian

Otoritarianisme Media dalam Ujaran Kebencian

Oleh : Wira Prakasa Nurdia

?

Kebijakan Kapolri tentang Surat Edaran ujaran kebencian banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian akademisi dan politisi ?kubu sebelah? menyatakan bahwa ?kebijakan tersebut lahir sebagai perwujudan sikap ketakutan yang berlebih terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang menurut mereka lamban dan kurang efektif. Lebih lanjut, mereka lantang mengucapkan bahwa kebebasan berekspresi sebagai buah dari perjuangan lapisan masyarakat dan semestinya dinikmati pula secara kolektif oleh masyarakat telah diberangus secara perlahan.

?

Suara sumbang tersebut mungkin saja tidak akan terdengar jika eksekutif dan legislatif di tingkat nasional tidak terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Pasca Pemilu 2014, kegaduhan politik memanas. Suhu politik Ini yang kemudian menyebabkan kedua kubu tersebut selalu mencari antitesis dari setiap argumentasi yang dikeluarkan pihak lawan, yang dalam kasus ini adalah Surat Edaran Ujaran Kebencian. Alasannya beragam, namun yang paling dominan adalah persoalan politis.

?

Surat edaran tersebut memang tidak ada korelasinya dengan lembaga eksekutif dalam konteks wewenang kekuasaan administratifnya. Namun perlu diingat, proses pergantian tampuk kepemimpinan Kepolisian merupakan hak prerogatif eksekutif untuk memilih, yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Jika memang terbukti benar Kepolisian RI dan eksekutif ?bermain mata? dalam surat edaran tersebut, maka sikap defensif pemerintah melalui surat edaran tersebut merupakan skenario terstruktur dan sistematis dalam mengungkung kebebasan masyarakat untuk bersuara.

?

Gaduh Politik Media

?

Kegaduhan tidak hanya terjadi pada ruang publik yang dalam kasus ini direpresentasikan oleh DPR. Di ruang informasi, kejadian, kegaduhan sangat jamak terasa. Intensitas perseteruan politik sangat kental diwakili oleh dua raksasa media televisi Indonesia, Tv One dan Metro tv. Keduanya merupakan perwakilan, corong komunikasi dua kubu politik yang berbeda visi serta gagasan di ruang publik. ?

?

Media di Indonesia umumnya dimiliki oleh kalangan politisi yang memiliki kepentingan terselubung, di samping keuntungan secara materiel. Sebagai contoh, Metro Tv yang dimiliki oleh Surya Paloh dan Tv One yang dimiliki Aburizal Bakrie. Kedua pemberitaan media ini tentunya searah dan sejalan dengan sikap politik pemiliknya.?

?

Dalam kasus surat edaran ujaran kebencian misalnya, Metro Tv yang dimiliki oleh Surya Paloh dan notabenenya satu koalisi dengan Jokowi berusaha keras meyakinkan publik bahwasanya kebijakan tersebut merupakan hal yang biasa saja. Tidak ada keistimewaan tertentu yang membuat publik mesti was-was dengan ancaman kebebasan berpendapat.

?

Dapat dilihat dari Headline pemberitaannya yang berjudul: Edaran Kapolri merupakan Hal Biasa. Jika kita amati secara seksama, baik dari pengangkatan judul, pemilihan narasumber, narasi reporter serta konten pemberitaannya. Tidak terlihat manuver kritikan khusus dalam menyikapi kebijakan tersebut. Judul pemberitaan cenderung normatif jauh dari istilah menggemparkan layaknya media pada umumnya. Yang justru menarik adalah kontennya, Metro Tv secara terang-terangan mendukung kebijakan tersebut dengan alasan menindak tegas para penghasut kebencian. Dengan dramatisasi pity yang meyakinkan, Metro Tv mencoba membawa emosi pemirsa dengan narasi yang tegas serta tak lupa menginformasikan dampak fatal yang diakibatkan jika surat edaran ini tidak segera direalisasikan. Semua pemberitaan Metro Tv bermuara pada satu asumsi dasar: tidak ada yang mesti diributkan mengenai surat edaran tersebut. Tidak ada yang istimewa tentang kebijakan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan takut.

?

Berbeda dengan Metro Tv, dalam pemberitaannya, headline redaksi Tv one begitu reaktif dalam menanggapi kebijakan tersebut. Tv One membungkus pemberitaan tersebut dengan judul: Kontroversi Surat Edaran Ujaran Kebencian. Judul pemberitaan ini, hampir lima hari terkahir ?dimasak? ?oleh Tv One di berbagai program acara berita.

Kritikan tajam diberikan kepada pemerintahan Jokowi yang dinilai telah membunuh nilai demokrasi. Contohnya, di salah satu acara program talkshow dua hari yang lalu, Tv One mengundang politisi dari fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Dalam perbincangannya, ia menilai kebijakan tersebut bisa membangun rasa takut kepada pemerintah.

Ia menuturkan, kebijakan tersebut dapat berimbas pada pola komunikasi rakyat dan pemerintah menjadi tidak efektif. Gap antara pemerintah dan rakyat justru makin nyata. Bukan hubungan dialektis-harmonis yang terbangun, tetapi justru perasaan was-was dan ketakutan.

?

Dari kedua analisis pemberitaan di atas, sesungguhnya dua media tersebut mempunyai pola komunikasi, cara dan tujuan yang sama, yakni menggiring dan membentuk opini publik. Fenomena ini ditangkap secara cerdas ?oleh Peter L. Berger (Eryanto, 2000: 15), ia menyebutnya dengan istilah framing pemberitaan, yang definisi sederhananya wartawan ?menceburkan? diri dalam memaknai suatu realitas. Hasil dari berita adalah produk dan proses interaksi yang bersifat dialektikal.

?

Asumsi Peter Berger benar adanya, nilai suatu berita tidak bersifat independen. Pemberitaan dalam khazanah media Indonesia pasca Orde Baru, selalu penuh intrik dan kental intervensi. Intervensi siapa? Intervensi pemilik media yang memiliki kepentingan tertentu. Maka kritis terhadap pemberitaan, melek media sangat dituntut di era saat ini, jangan sampai diperdaya media!

?

  • view 218