Kalijodo dan Upaya Melipat Indonesia

Wira Prakasa Nurdia
Karya Wira Prakasa Nurdia Kategori Politik
dipublikasikan 26 Februari 2016
Kalijodo dan Upaya Melipat Indonesia

Kalijodo dan Upaya Melipat Indonesia
Oleh: Wira Prakasa Nurdia

Seorang begawan sastra yang juga mantan wartawan senior Tempo, Goenawan Moehammad mengatakan, salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah tidak adanya media yang jangkauannya meluas. Akibatnya, ketimpangan informasi dan pengetahuan menjadi semakin darurat.

Jika yang disampaikan Goenawan Moehammad tersebut berkaitan dengan realitas jurnalisme di televisi saat ini, maka apa yang disampaikan beliau merupakan pernyataan yang bersifat holistik. Lebih dari itu merupakan fakta.

Dalam kasus ketimpangan terhadap informasi, saat ini jurnalisme televisi nasional sedang ramai memberitakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana menggusur sebuah tempat lokalisasi yang bernama Kalijodo. Sebenarnya tak hanya peristiwa ini di Jakarta yang sering menjadi sorotan lensa kamera televisi nasional. Kasus seperti indikasi korupsi Ahok, perseteruan legislatif-eksekutif di Jakarta, serta banjir yang sudah menjadi fenomena tahunan. Sering kali media menjadikannya tajuk utama pemberitaan nasional, baik daring maupun televisi.

Terlepas dari perdebatan pro atau kontra yang selalu menghiasi layar kaca setiap kali penggusuran diberlakukan, hal yang paling fundamental dan perlu untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah: Apa urgensi penggusuran tempat lokalisasi di Jakarta terhadap masyarakat Indonesia? Pertanyaan berikutnya adalah: Apa sisi edukasi perihal penggusuran lokalisasi Kalijodo bagi pelajar di Indonesia? Jawabannya kembali lagi pada pernyataan Goenawan Moehammad, yang menisbikan peran dari media televisi nasional terhadap kemajuan serta perkembangan masyarakat.

Pada titik ini, media sudah melenceng jauh dari pakem jurnalisme yang mengharuskan produk siaran berimplikasi bagi kehidupan orang banyak. ?Informasi yang benar-benar mencerahkan kehidupan. Ia membantu menjernihkan pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat? (Haryatmoko, 2007:19). Jika hal fundamen yang menjadi pakem jurnalisme dijadikan pegangan secara erat. Produk-produk jurnalisme yang bersifat temporer dan lokal seharusnya tidak dijadikan konsumsi bagi masyarakat umum. Masyarakat Papua ataupun di pedalaman Kalimantan tidak akan pernah perduli dan tidak akan mau perduli kecuali kebijakan tersebut ada relevansinya dengan kepentingan nasional yang tentu akan berdampak terhadap hajat hidup mereka.

Masih dalam kasus Kalijodo, Seputar Indonesia, Metro tv, tv One adalah tiga perusahaan media yang kerap kali melakukan upaya sentralisasi terhadap pemberitaan, khususnya yang berkaitan dengan kasus penggusuran Kalijodo. Ketiga media tersebut meskipun tidak menjadikan isu Kalijodo sebagai tajuk utama, tetapi acap kali menyisipkan porsi yang dominan dalam pemberitaannya.

Ada keunikan tersendiri dari berbagai media dalam mengeksploitasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi skandal. Isu Kalijodo sebagaimana yang penulis amati beberapa hari terakhir. Begitu banyak sudut pandang yang tidak umum diambil sebuah redaksi televisi. Terlepas dari motif agama atau yang bersifat yuridis. Ada pula seorang tokoh selebritis yang memanfaatkan isu tersebut demi mengkatrol popularitas politik. Anehnya, motif di luar kasus yang bersifat substansial ini pun juga diliput oleh media dan juga menjadi sorotan untuk diselipkan menjadi porsi dominan dalam pemberitaan.

?

Oksigen Demokrasi

Berangkat dari keluhan Goenawan Moehammad di atas, substansi tersurat dari pernyataan tadi adalah pentingnya distribusi informasi yang bersifat balanced. Lebih dari itu adalah semangat berdemokrasi yang menjadi penyokong sebuah bangsa plural. Sebagaimana yang disinggung oleh Alexis de Tocquiville, seorang sosiolog Prancis, ?Informasi adalah oksigen demokrasi?.

Meminjam adagium ?oksigen? tersebut, nampaknya tanpa pembagian oksigen secara moderat dan merata ke seluruh Indonesia bisa menyebabkan ketimpangan informasi serta pengetahuan yang semakin menghawatirkan. Gejala ketimpangan informasi tersebut sudah bisa dilihat sebelumnya dari hasil temuan yang diteliti oleh Remotivi di mana 48% pemberitaan didominasi kawasan Jabodetabek, 7% pemberitaan internasional, 38% pemberitaan di luar Jabodetabok, yang sialnya harus berbagi lagi dengan 34 Provinsi lainnya. Itu artinya, pemberitaan di luar Jabodetabok hanya dieksplore sebesar 1,15% saja.

Dari data temuan tersebut dipastikan demokrasi di Indonesia sedang mengalami paradoks dari sisi penyiaran. Padahal demokrasi tidak hanya sistem yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat saja, lebih dari itu, Jurgen Habermas mengatakan demokrasi juga meliputi kebebasan dan kesetaraan dalam menerima maupun mengekspresikan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan wacana informasi (Jonas,2009).

Benar yang disampaikan Rhenald Kasali dalam buku terbarunya, Change leadership. Bahwa masyarakat kita saat ini ?hidup dalam bayang-bayang paradoks, yang artinya bertolak belakang, bertentangan dengan realitas. Indonesia, sejak lama mendaku sebagai negara yang demokratis, tetapi pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan di mana-mana, kebijakan masih menguntungkan masyarakat sekitaran ibu kota. Virus paradoks tersebut dapat menyerang sendi-sendi bernegara, tak terkecuali dalam bidang penyiaran yang nampaknya sudah mulai terjangkit, di mana Indonesia disempitkan, dilipat hanya menjadi Jakarta.

?