HARI PANCASILA: KEADILAN SOSIAL-KEADILAN EKONOMI MEMBUMILAH

HARI PANCASILA: KEADILAN SOSIAL-KEADILAN EKONOMI MEMBUMILAH

warta terkini
Karya warta terkini Kategori Budaya
dipublikasikan 01 Juni 2018
HARI PANCASILA: KEADILAN SOSIAL-KEADILAN EKONOMI MEMBUMILAH

Mengacu pada rekam jejak perumusannya 1 Juni 1945, maka usia pancasila sudah berumur 73 tahun. Tak bisa dipungkiri, nilai-nilai dan eksistensi yang terkandung di dalamnya dari masa ke masa kerap terbenturkan dengan ideologi-ideologi lain. Misalnya, tahun 1949-1962an dengan Islam fundamentalis seperti NII-DI/TII, tahun 1958 dengan PRRI, dan lain-lain, dengan paham marxis-komunis yang puncaknya pada tragedi gerakan 30 september 1965. Pasca itu, masih banyak ideologi-ideologi yang kekeuh ingin merecoki ideologi yang sudah diketok palu 73 tahun silam itu bahkan sampai saat ini baik dari ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.

Ketangguhan pancasila dalam pertarungan dengan ideologi-ideologi lain itu tentu memiiki rahasia berupa kekuatan dan kemampuan besar. Bak kompetisi dalam sebuah arena liga sepak bola champion misalnya, tim yang memiliki strategi elegan, skill pemain yang hebat, pelatih yang mumpuni serta supporter yang loyal sudah barang tentu tim itu dipastikan akan menjuarai kompetisi tersebut, Real Madirid misalnya.

Lantas apakah rahasia itu? Secara akademis, tentu untuk mejawab pertanyaan itu diperlukan penelitian-penelitian komprehensif yang bersifat ilmiah sistematis dan lain-lain dimulai dari sejarahnya, konteks sosiologis-geografisnya, makna filosofisnya dan lain sebagainya. Namun jangan khawatir, secara sederhana kita mampu menjawab pertanyaan itu dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila itu sendiri.

Pertama, tentu rahasia itu terdapat dalam kedudukan pancasila itu sendiri. Kedudukan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara itu sah dan disepakati secara konstitusional. Artinya, konsekuensi logis dari negara hukum adalah segala bentuk kebijakan harus berdasar pada koridor hukum termasuk pancasila.

Selanjutnya, karena pancasila mampu mengikat kepentingan semua golongan. Inti kepentingan semua golongan itu saya kira adalah terwujudnya keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sebagaimana tertuang dalam poin lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” meski poin tersebut sampai saat ini masih belum terwujud sepenuhnya. Mungkin karena memang masih dirahasiakan kapan dan sejauh mana masyarakat merasakannya.

Artinya, keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam frame keberadaban (ciri khas pancasila) itu belum membumi. Kondisi ini yang membuat semua elemen bangsa berbondong-bondong dalam mewujudkannya. Dan poin inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam narasi singkat ini. Maka tidaklah heran jika belakangan kita dihadapkan dengan polemik bahkan nyinyiran terhadap gaji badan pembina ideologi pancasila yang cukup fantastis.

Bagaimana tidak? Uang sebesar seratus jutaan itu terus menggelontor bagi para pembina setiap bulannya sedangkan di luar sana masih banyak ketimpangan-ketimpangan sosial, ekonomi yang harus diperhatikan secara serius. Maka timbullah pertanyaan besar, sudahkah nilai-nilai pancasila itu membumi?

Membumikan Nilai-Nilai Pancasila

Rasa nasionalisme itu tidak cukup hanya dengan mengaku ‘saya pancasila’ atau ‘kita pancasila’, karena walau bagaimanapun sepakat atau tidak sepakat, selama orang itu mengakui kewarganegaraan Indonesia berarti nilai-nilai pancasila itu sudah harus menjadi pandangan hidupnya.

Tentu dalam membumikan nilai-nilai pancasila itu, butir satu sampai lima harus terejawantahkan tanpa terkecuali. Dalam tulisan ini cukup butir lima saja yang menjadi fokus penulis dengan alasan yang cukup sederhana, yaitu bumi Indonesia masih haus dengan keadilan.

Beberapa tahun ke belakang, geliat sosialisasi empat pilar menjadi agenda rutin di beberapa kampus baik negeri maupun swasta. Dalam sosialisasi itu, para narasumber dengan gamblang menjelaskan nilai-nilai pancasila dalam setiap butirnya. Butir lima misalnya mengandung nilai-nilai seperti perlakuan yang adil terhadap rakyat, adil dalam segala aspek kehidupan, dan perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera.

Adil dalam segala aspek kehidupan berarti di dalamnya mengandung arti harus berlaku adil terhadap aspek-aspek lain seperti hukum, agama dan politik termasuk aspek ekonomi. Membumikan nilai-nilai itu jangan terhenti pada elit masyarakat tetapi harus menyebar ke seantero bumi Indonesia.

Nurcholis Madjid (guru bangsa) dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan bahwa dalam menegakkan keadilan itu kita tidak tergoda oleh rasa benci kepada suatu kelompok, sehingga kita menyimpang dari keadilan itu sendiri. Beliau lalu mengutip Q.S al-Maidah ayat 8 yang artinya “Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum, menyimpangkan kamu dari keadilan”.

Menurutnya, penegakkan keadilan merupakan tugas suci semua nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Saw. Nabi-nabi adalah orang-orang pilihan Tuhan dalam menegakkan keadilan, maka secara sederhana kita yang tidak dipilih Tuhan sebagaimana para nabi, ketika menegakkan keadilan sudah barang tentu kita mendapat predikat mulia.

Dalam konteks Indonesia, penegakan keadilan yang harus disegerakan adalah keadilan sosial dan ekonomi karena itu akar dari permasalahan yang selama ini bermunculan. Dalam data BPS, kita masih memiliki jutaan pengangguran, 26, 58 jutaan warga miskin. Kita masih bisa menemukan sekolah yang hampir rubuh, kita masih bisa menemukan anak-anak SD yang berangkat sekolah bertaruh nyawa menyebrangi sungai tanpa jembatan, kita masih bisa menemukan gelandangan-pengemis di wajah ibu kota, kita masih bisa menemukan rintihan sosok tua renta karena tempat tinggalnya digusur penguasa, kita masih bisa menemukan  guru honorer yang hanya digaji sebesar puluhan ribu rupiah dan lain-lain.

Inilah penegasan yang dimaksud Cak Nur bahwasanya penegakkan keadilan itu harus menyeluruh tanpa ada sekat tertentu dan itu merupakan inti misi sosial para nabi. Jangan sampai keadilan itu terhenti di tataran elit politik, elit masyarakat, elit pemerintah justru penegakkan keadilan itu harus membumi dan dirasakan juga oleh para kaum mustad’afiin.

  

Oleh: Rusdi Ali Hanafia (Ketua HMI Badko Jabodetabeka-Banten Bidang Kewirausahaan 2016-2018)

  • view 84