Membincang Ulang Demokrasi Pancasila

Trisno Sutanto
Karya Trisno Sutanto Kategori Inspiratif
dipublikasikan 06 Mei 2017
Membincang Ulang Demokrasi Pancasila

AGAKNYA efek gempa politik yang diakibatkan oleh Pilkada DKI tanggal 19 April lalu masih akan dirasa sampai jangka waktu cukup panjang. Paling tidak sampai Pilpres 2019.

 Alasannya jelas. Pilkada DKI yang baru lalu merupakan Pilkada dengan “aroma Pilpres” sangat kuat sejak putaran pertama. Ketiga figur yang bersaing, setidaknya dalam pandangan publik, semacam mewakili ketiga figur yang mewarnai Pilpres 2014: SBY, Jokowi, dan Prabowo. Dan kesan ini makin kuat saat putaran kedua yang seakan mengulang sejarah pertarungan Pilpres lalu itu. Tidak heran bila banyak orang menyebut, Pilkada DKI merupakan ajang foreplay bagi Pilpres 2019.

Tetapi ada soal lain yang membuat gempa politik Pilkada DKI itu akan bergema lebih panjang. Pertarungan politik yang baru berlalu itu telah memecah belah kelompok-kelompok masyarakat karena politisasi SARA yang brutal dan penyebaran kebencian (hate spin) lewat media-media sosial. Sudah banyak tali pertemanan dan grup-grup chatting WA bubar hanya karena perbedaan calon yang didukung. Sementara status-status di Facebook dan kicauan di Twitter dipenuhi oleh sumpah serapah dan maki-makian yang tersebar luas dan cepat.

 Pada titik ini muncul kegelisahan – atau bahkan ketakutan – di kalangan masyarakat luas, apakah eksistensi Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika masih mampu bertahan? Jika saat Pilkada DKI saja sudah sedemikian parah perpecahan yang terjadi, bagaimana nanti dalam Pilpres 2019? Bukankah politisasi SARA dan penyebaran kebencian akan berlipat ganda? Lalu apakah demokrasi Pancasila masih akan mampu bertahan sebagai model pengelolaan politik? Jika tidak, haruskah kita mencari alternatif lainnya? Jika ya, perlukah demokrasi Pancasila itu diperbarui? 

Bukan Hanya Mangkok Kosong

TENTU saja sangat sulit, kalau bukannya mustahil, memberi jawaban serba pasti terhadap rentetan pertanyaan yang kini menggelisahkan banyak orang itu. Sementara, pada saat bersamaan, beredar luas lewat media-media sosial kampanye kelompok-kelompok yang menawarkan alternatif terhadap Pancasila di satu pihak, dan seruan-seruan untuk mempertahankannya (plus “NKRI harga mati”) di pihak lain.

 Di dalam konteks itulah ajakan Denny JA untuk membicarakan ulang apa yang disebutnya sebagai “demokrasi Pancasila yang diperbarui” perlu disambut, walau terasa problematis. Dan persoalan utama dari ajakan itu justru terletak pada kata “Pancasila”. Sebab, seperti tampak dalam sejarah, imbuhan Pancasila bisa dilekatkan pada berbagai bentuk rezim pemerintahan, mulai dari demokrasi terpimpin Soekarno, rezim otoriter-militeristik Soeharto, sampai euforia – ada yang menyebutnya democrazy – pasca Mei 1998. Tidak heran jika seorang peneliti asal Belanda, Justus van der Kroef, dulu pernah mengibaratkan Pancasila seperti “mangkok kosong”: Anda bisa mengisinya dengan model pemerintahan apa saja!

 Penilaian van der Kroef itu memang kontroversial, dan pernah memancing kritik tajam dari alm. Pdt. Eka Darmaputera dalam disertasinya yang terkenal (Darmaputera, 1988). Namun, terlepas dari kritik itu, apa yang ditunjuk van der Kroef ada benarnya juga. Maksud saya begini:

 Pada satu sisi harus ditegaskan, Pancasila sebenarnya merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang, boleh dibilang, akan disepakati oleh semua orang: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Rasanya sulit dibantah bahwa nilai-nilai itu merupakan aspirasi bagi setiap orang, apapun latar belakang suku, agama, ras, budaya, dstnya. Dengan cara yang jenius itulah Soekarno mampu memberi landasan yang mempersatukan kebhinnekaan, dan mengolahnya sebagai energi politik yang maha dahsyat guna mencapai kemerdekaan.

 Tetapi, pada sisi lain, kita segera menyadari betapa problematisnya ketika nilai-nilai luhur itu akan diterjemahkan menjadi sistem kehidupan bersama. Masing-masing nilai luhur itu membuka ruang interpretasi sangat luas dan beragam, yang bentuk akhirnya sangat ditentukan oleh wawasan kebangsaan maupun situasi pertarungan politik yang riil pada setiap masa.

 Ambillah contoh nilai luhur yang sudah kerap diperbincangkan: sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika kita menelusuri latar sejarah perumusannya, setidaknya kita akan menemukan tiga pemahaman berbeda mengenai frase itu. Pertama, visi Soekarno, sebagaimana dituangkan dalam Pidato 1 Juli 1945 yang mahsyur, yakni suatu visi tentang negara yang ber-Tuhan secara kebudayaan dengan “tanpa egoisme agama”. Visi kedua tampil sebagai hasil deliberasi “Panitia Sembilan” yang mempersiapkan bahan untuk pleno dalam masa persidangan kedua BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) – apa yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Akhirnya, visi ketiga, adalah rumusan yang kita terima sampai sekarang sebagai hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 yang sekaligus mengesahkan UUD 1945 (uraian lebih rinci dapat ditemukan dalam Sutanto, 2016).

 Yang lebih menarik adalah ketika menelisik perdebatan bagaimana nilai luhur itu diterjemahkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam persidangan tanggal 13 Juli 1945, K.H. Wachid Hasjim mengingatkan bahwa “buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara Pemerintah dan masyarakat”. Karena itu ia mengusulkan dua usulan perubahan yang kemudian menimbulkan perdebatan: (1) bahwa yang dapat menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli “yang beragama Islam”; dan (2) ada penegasan bahwa “Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dsb.” Usulan itu didukung oleh Soekiman. Tetapi tokoh Muslim lainnya dan pejuang kemerdekaan, H. Agus Salim langsung menolak usulan itu yang, menurut dia, akan mementahkan kompromi yang sudah dicapai. “Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta, dsbnya,” tanya Agus Salim. “Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?” (Lihat rekaman perdebatannya dalam Kusuma, ed., 2009, h. 314. Cetak miring ditambahkan.)

 Pertanyaan Agus Salim itu sungguh menohok. Memang benar, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, perlu mendapat tempat di negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi hal itu tidak boleh menafikan kelompok-kelompok keagamaan lainnya – atau bahkan kelompok yang “meniadakan Tuhan” (ateis) maupun mereka yang meyakini banyak Tuhan (politeis).

 “Dapatkah dengan asas negara itu kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? Atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilangan atau berbagi-bagi?” tulis Agus Salim. “Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar tiap-tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekadar dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar hak-hak pergaulan dan orang masing-masing, jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai” (Salim, 1951/52, h. 125).

 Mengelola Kebhinnekaan

SAYA sengaja mengambil contoh perdebatan tentang sila pertama Pancasila itu, yakni tentang tempat dan peran agama dalam suatu tatanan negara yang demokratis. Dan kita melihat dari perdebatan para pendiri negara adanya semangat dan imperatif untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok keagamaan.

 Persoalan itulah yang dewasa ini, pasca Pilkada DKI, menantang kehidupan dan praktik demokrasi kita sebagai akibat politisasi SARA yang brutal dan penyebaran kebencian. Karena itu, seperti dianjurkan Denny JA, upaya untuk menemukan “demokrasi Pancasila yang diperbarui” juga harus menjawab tantangan fundamental tersebut.

 Untuk itu dibutuhkan niat dan upaya politik kenegaraan yang sungguh-sungguh guna menegaskan prinsip-prinsip dasar tatanan demokratis, yang setidaknya mencakup tiga asas penting ini. Pertama, asas inklusif dan non-diskriminatif, di mana semua kelompok masyarakat, di dalamnya termasuk kelompok keagamaan, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang sama oleh karena mereka merupakan warga negara yang setara. Kedua asas ini merupakan terjemahan lebih lanjut dari prinsip kewarganegaraan (citizenship) yang menjadi landasan tatanan demokratis.

Kedua, asas kebebasan dan toleransi beragama, sebab kebebasan tidak boleh mengancam toleransi dan sebaliknya toleransi tidak boleh mematikan kebebasan. Di sini dibutuhkan law enforcement yang sungguh-sungguh guna menjaga baik kebebasan pada satu pihak, maupun toleransi pada pihak lain. Dan hanya dengan ini kemajemukan agama di Indonesia tidak perlu menjadi ancaman yang dapat membuyarkan persatuan.

Terakhir, asas ketiga, adalah meritokrasi sebagai satu-satunya tolok ukur yang diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Itu berarti, seorang (calon) pemimpin publik hanya boleh dinilai berdasarkan karya nyata dan pengabdiannya bagi masyarakat luas, bukan oleh karena asal usul suku, ras, keyakinan, atau bahkan orientasi seksualnya. Karena itu, politisasi SARA dan penyebaran kebencian seharusnya tidak mendapat tempat dalam mekanisme demokratis.

Menurut saya, itulah arah perjuangan politik kenegaraan ke depan jika memang serius ingin memperbarui demokrasi Pancasila. Dan hanya melalui itulah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dapat terus dipertahankan!

  

Rujukan

Darmaputera, Eka, 1988, Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis, Leiden: E.J. Brill.

 Kusuma, RM. A.B. (ed.), 2009, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, edisi revisi, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 Salim, H. Agus, 1951/52, “Kementerian Agama dalam Republik Indonesia”, diterbitkan dalam buku Agenda Kementerian Agama, Jakarta: Departemen Agama, 1951/1952, h. 123 – 128. Teks asli yang lengkap dapat diunduh lewat tautan https://app.box.com/s/f1oo2bqtp08v1b08gdxb.

 Sutanto, Trisno S., 2016, “Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Membaca ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia”, dalam Alamsyah M. Dja’far dan Atikah Nur’aini (eds.), Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Buku Sumber, Jakarta: Wahid Foundation, h. 15 – 82.

  • view 254