Surat Terbuka untuk Pakde Karwo Terkait PPBD Jatim 2017

Inspirasi Surat Terbuka
Karya Inspirasi Surat Terbuka Kategori Lainnya
dipublikasikan 26 September 2017
Surat Terbuka untuk Pakde Karwo Terkait PPBD Jatim 2017

Pak Dhe Karwo Yang Kami Hormati

Kami sebagai orang tua murid yang tahun ini mengikutkan anak- anak seleksi PPDB di Surabaya, Jawa Timur merasa gelisah dengan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur.

Betapa tidak, Kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Timur sangat bertentangan dengan prinsip penerimaan peserta didik baru yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 17 Tahun 2017 Pasal 2 “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif , akuntabel , transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.“

Dan hal itu juga ditegaskan dalam Juknis penerimaan peserta didik baru SMA / SMK dan SLB Negeri Jatim No. 420/3016/101.7.1/2017 Tanggal 17 Mei 2017, di mana disebutkan tekad Pemerintah Propinsi yang disebutkan di dalam latar belakang Juknis ini dibuat yaitu ingin mewujudkan asa / prinsip PPDB yang terbuka dan akuntabel.

Bahkan di dalam tujuan dari juknis tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Timur akan :

       a.   Memberi Kesempatan seluas luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik- baiknya.
       b.   Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
       c.   Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olah Raga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
       d.   Memberi Kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan atau inklusif.

Namun pada kenyataannya ternyata praktek di lapangan jauh dari apa yang diharapkan ternyata jauh panggang dari apa, artinya tidak terbukti. Prinsip akuntabel dan transparan tidak terwujud di dalam jalur offline , di mana pengumuman siswa yang diterima tidak dicantumkan nilainya dan tempat tinggalnya, atau minimal nilainya, sehingga pengumuman tersebut menimbulkan ketidak pastian dan dugaan- dugaan yang kurang baik terhadap prosesnya. Karena di lapangan juga ditemukan fakta bahwa peserta didik miskin yang tinggal di zona yang sama dan miskin, nilainya lebih tinggi tidak diterima, namun siswa yang nilainya lebih rendah bisa diterima. Data sekolah tidak kami sebutkan, karena menyangkut nama sekolah dan nama siswa yang nilainya lebih rendah dan diterima.

Begitu juga yang terjadi di Jalur prestasi, juga tidak disebutkan prsetasi bidang apa, tingkat apa, sehingga wali murid yang putra putrinya berprestasi akademis maupun non akademis yang tidak diterima juga menduga – duga.

Tentu hal ini akan menjadi potret ketidak siapan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengelola pendidikan akibat kewenangan UU 23 / 2014. Padahal sejatinya, kami punya harapan besar bahwa setelah dikelola oleh Propinsi, Pengelolaan SMA/ SMK dan SLB akan menjadi lebiha baik dari yang sebelumnya.

Begitu juga yang terjadi pada jalur reguler online yang akan dilaksanakan 3 – 6 Juli yang menggunakan Pola zonasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Permendikbud 17 / 2017 di mana disebutkan Bahwa :

 

       1.   Seleksi peserta didik baru kelas 10 ( sepuluh ) SMA, SMK atau bentuk yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagi berikut :

  a. Jarak tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Zonasi.

  b. Usia sebagaimana yang dimaksud sebagaiman yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf a.

  c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

  d. Prestasi bidang akdemik dan non akdemik yang diakui sekolah.

 

       2.   Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Serta yang tertuang di dalam Pasal 35 “Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri ini dengan berazaskan obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua / wali peserta siswa.“

Serta Pasal 36 “Ketentuan tentang zonasi dan sistim PPDB secara daring / online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing – masing daerah.“

Namun prinsip – prinsip yang termaktub di atas diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan secara sembarangan jauh dari realitas lapangan yang kemudian berpotensi menimbulkan ketidak adilan dan pelanggaran terhadap hak – hak anak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Apalagi Kepala Dinas juga menerapkan kebijakan – kebijakan yang tidak tertulis di dalam Juknis sehingga menimbulkan kegaduhan dan keresahan masyarakat, misalkan membuat ketentuan zonasi prosentase 10 % siswa diterima diluar zonasi didalam kota yang nyata nyata itu tidak diatur dalam Permendikbud maupun Juknis PPDB Jatim.

Padahal penetuan sekolah yang masuk zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan juga jauh dari asas keadilan, karena tidak sesuai dengan realitas daerah kecamatan. Landasan Dinas pendidikan yang membatasi siswa luar zonasi 10 % sejatinya hanya berlaku bila terjadi perpindahan siswa antar kota maupun antar propinsi, bukan siswa dalam satu kota.

Siswa dalam satu kota sudah dibatasi oleh ketentuan pembatasan pilihan sebagaimana yang tertaung dalam Juknis PPDB Jatim dalam Pagu Peserta Didik baru , Poin 2 yang menyebutkan :

Pagu calon peserta didik baru SMA lintas Kabupaten/ Kota se Jawa Timur paling banyak 10 % terdiri dari :

  a. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab / Kota dari SMP / MTs luar Kabupaten / Kota paling banyak 5 % sesuai hasil perankingan.

  b. Pagu peserta didik baru dengan KK luar Kab / Kota dari SMP / MTs dalam Kab / Kota paling banyak 5 % sesuai hasil perankingan.

Sehingga ketentuan tambahan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidkan yang tiba- tiba memaknai dasar seleksi yang sudah tertera dalam Juknis dan ditambahkan dengan terjemahan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud yang jelas nyata – nyata menyimpang dari maksud Permendikbud tersebut.

Dalam penentuan Zonasi sekolah yang disertai dengan Kecamatan, kami ambil sebagai contoh daerah Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tegalsari, jelas – jelas pembagian zonasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Jatim sangat jauh dari asas keadilan dan kemudahan akses, bisa dibayangkan Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tegalsari pilihan sekolah anak- anak sangat jauh dari tempat tinggalnya dan sulit akses menjangkaunya dari tempat tinggalnya. Dan ini tentu juga terjadi di daerah- daerah lain di Jawa Timur yang belum tentu sebaran sekolahnya merata, bahwa setiap kecamatan mempunyai satu sekolah.

Berkaitan dengan situasi tersebut di atas, kami dari Paguyuban Orang Tua Siswa Peduli PPDB Jatim 2017 meminta kepada Pak Dhe Karwo sebagai Bapaknya orang Jawa Timur untuk : 

       1.   Membatalkan ketentuan penerapan pagu 10 % siswa dalam kota yang sama, karena ini tidak tertuang dalam Juknis PPDB Jatim. 

       2.   Mengembalikan ketentuan PPDB Jatim pada juknis yang ada agar tidak menimbulkan kegaduhan dan salah tafsir. 

       3.   Meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mengumumkan PPDB offline dan online secara transparan dan akuntabel, khsusus jalur offline yang sudah dilaksanakan, kami mengharap kepada Pak Dhe Karwo agar Diknas merevisinya dan menyebutkan nama dan nilainya untuk jalur mitra warga dan ditambah prestasinya apa dan tingkat apa untuk jalur prestasi baik akademis maupun non akademis. Apalagi Jawa Timur ini sudah mendapatkan predikat WTP. 

       4.   Menegur Kepala Dinas Pendidikan Jatim agar tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan di masyarakat
Demikian surat ini kami buat dengan harapan Pak Dhe Karwo sebagai orang tua kami dapatlah memberi rasa keadilan dan kenyamanan kami dalam mengikuti proses pelaksanaan PPDB yang sedang berlangsung.

Terima kasih atas perhatiannya.

Surabaya, 23 Juni 2017
Paguyuban Orang Tua Siswa Peduli PPDB Jatim 2017

Yang mewakili :

1. Wahju Sarasati, 08123239246
2. Bangkit Bina Aji, 087877279494
3. Diah Purwaningsari, 087728843166
3. Windy Adithyarini, 08983624917
4. Aini Eko Rini, 085961114305


======
Catatan redaksi:

Surat ini dimuat oleh www.mepnews.id, dan dimuat ulang atas izin penulisnya.

  • view 172