Surat Terbuka Petani Untuk Bapak Presiden

Inspirasi Surat Terbuka
Karya Inspirasi Surat Terbuka Kategori Lainnya
dipublikasikan 17 Juli 2017
Surat Terbuka Petani Untuk Bapak Presiden

 

Kepada Bapak Presiden yang kami hormati.

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

 

Pak Presiden,

Kita semua tahu negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, terutama yang hidup di pedesaan. Namun saat ini, bagi sebagian orang mungkin hidup sebagai petani dirasa tidak lagi menjanjikan sebab penghasilannya kurang memuaskan, karenanya banyak pemuda meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di kota. Sehingga yang terjadi adalah urbanisasi semakin bertambah.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pertanian sudah sejak pemerintahan orde baru hingga sekarang lebih besar lagi. Mulai dari bantuan berupa benih, traktor/alat pembajak, pompa air, pestisida, subsidi pupuk, hingga berbagai pelatihan diberikan.

Namun tahukah anda, Pak Presiden?

Ahir-akhir ini para petani banyak mengeluh karena penghasilannya berkurang, bahkan untuk biaya tanam lagi saja harus mencari tambahan karena harga hasil panennya menurun tajam, terutama petani singkong. Belum lagi dipusingkan dengan aturan pembelian pupuk yang semakin rumit.

Banyak sekali petani, baik petani tambak, tanaman pangan maupun perkebunan yang mengeluh soal kebijakan pemerintah tentang “kartu tani”, khususnya petani Jawa Tengah. Kita sadar bahwa petani Indonesia sebagian besar adalah penggarap dan penyewa. Petakan sawah atau ladang mereka tidak seluas milik para petani yang ada di negara-negara pengimport hasil pertanian.

Banyak sekali petani Indonesia yang sawah atau ladang yang mereka garap kurang dari 2.000 m2, sehingga petani sangat kesulitan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dan jenis pupuk yang harus digunakan dengan aturan yang ada di kartu tani. Apalagi karakter tanah yg berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan pupuk yang harus digunakan.

Akibatnya, banyak petani yang mendapatkan jatah pupuk kurang dari kebutuhan, sehingga akan berpengaruh pada hasil panen yang berkurang pula. Adapula petani yang mendapatkan jatah melebihi kebutuhannya, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih, karena semua jatah pupuk harus mereka tebus. Belum lagi petani harus direpotkan mengisi tabungan dulu ke bank. Kita kan tau pak, bagaimana ramainya antrian di bank sekarang ini, sedangkan para petani selain bekerja bercocok tanam juga kaum pocok / buruh. Artinya mereka harus korban waktu dan menyisihkan uangnya untuk mengisi rekening. Yang mulanya mereka memiliki waktu cukup banyak untuk bekerja, karena antrian bank yang panjang, waktu merekapun berkurang banyak juga penghasilannya.

Masalah lain muncul dari petani dengan sawah dan ladang bergilir atau yang menggunakan sistem arisan. Dengan adanya kartu tani akan memicu pertengkaran diantara mereka. Karena sawah dan ladang bergilir pembawa kartu tanipun harus bergilir. Iya kalau mereka pengertian antara satu sama lain, habis masanya langsung diberikan pemegang berikutnya, kalau tidak? Bukannya kartu tani ini sama halnya menjadi kayu bakar dari api diantara mereka? Atau bahkan menjadi api itu sendiri.

Pak Presiden,

Sama halnya dengan petani, pengecer resmi pupuk bersubsidi juga mengeluh. Administrasi yang berlapis-lapis kadang berganti-ganti, rekening harus terisi banyak untuk persediaan petani yang tidak mau ke bank dan ditambah lagi saldo rekening harus terpotong oleh bank setiap kali transfer ke rekening petani untuk petani gunakan transaksi pembelian pupuk, dan juga menghadapi para petani yang keras tidak mau tau dengan aturan menjadikan semuanya menjadi tanggung jawab pengecer pupuk. Apalagi kalau di hitung-hitung hasil dan keuntunganya tidak seberapa dibandingkan modal dan jerih payah yang harus mereka jalankan. Ditambah lagi aturan-aturan yang berlebihan dari pengawas yang berlapis-lapis menjadikan pengecer tidak nyaman karena dapat menimbulkan fitnah.

 

Akhirnya Pak Presiden,

Petani berharap kartu tani ini dibatalkan dan aturan di kembalikan ke semula saja. Kemudian harga hasil panen jangan terlalu digencet, “kurangi / hapus inport” hasil pertanian terutama tepung tapioka, beras dan gula.

Sama seperti para petani, Pak. Pengecer pupuk bersubsidi berharap kartu tani dibatalkan, karena dengan adanya kartu tani, banyak hubungan antara petani dan pengecer menjadi tidak harmonis dan beban yang harus ditanggung sangat berat karena modal harus tambah sebab banyaknya petani yang tidak mau mengisi rekeningnya sehingga pengecer harus transfer dulu ke rekening petani, pengecer pupuk berharap administrasi disederhanakan saja. Dan lagi, pengawasan memang tetap harus ada akan tetapi janganlah berlebihan.

Kami yakin Pak Presiden mengerti, kami mengeluh bukan karena kami menentang, tapi kami berusaha menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dari sektor pertanian, karena kami cinta pada Indonesia. Kami berharap Pak Presiden dapat mendengarkan dan menindak lanjuti keluhan kami ini. Demi Indonesia yang lebih baik lagi.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

 

Pati, 11 Juli 2017

Salam hormat kami,

Petani dan Pengecer Pupuk Bersubsidi.

 

Ditulis oleh Hilmi Robiuddin dengan dibantu oleh petani dan pengecer resmi pupuk bersubsidi daerah Tayu, Pati, Jawa Tengah.


======
Catatan redaksi:

Ini adalah salah satu pilihan redaksi dari beberapa Surat Terbuka yang masuk ke meja redaksi. Selanjutnya tiap hari Senin kami akan menerbitkan surat terbuka yang terpilih. Dan sesuai janji kami, kami akan mengurus pengiriman honorarium selayaknya untuk penulis yang dimuat suratnya. So, terus kirimkan Surat Terbukamu ke email: redaksi@inspirasi.co

Dilihat 428