Pak AR, Pancasila, dan Jalur Helm

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Agama
dipublikasikan 19 Januari 2018
Pak AR,  Pancasila, dan Jalur Helm

Pak AR,  Pancasila, danJalur Helm

Syaefudin Simon

Journalist/Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI

 

Azas Tunggal Pancasila (ATP) mengguncang politik nasional. Dekade 1980-1990-an, ATP menjadi isu paling melelahkan dalam perbincangan publik. Sampai-sampai organisasi mahasiswa Islam terbesar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pecah. Pecahannya, HMI MPO (Majlis Penyelamat Organisasi) terbentuk karena “HMI asli” menerima ATP.

 NU dan Muhammadiyah pun ikut gonjang-ganjing akibat terpaan ATP. Tapi kedua   organisasi Islam tesebut segera bisa menyesuaikan dengan kebijakan rejim Orde Baru. Kedua organisasi besar itu, melalui pimpinannya yang berpikiran dalam dan luas – akhirnya menerima ATP.    Kenapa? Ceritanya panjang seperti ulasan di bawah ini.

  XXXXX

   Melalui Tap MPR No.II/1983, ATP dikukuhkan Pemerintahan Soeharto. Setiap organisasi massa (ormas) dan organisasi politik (orpol) tak boleh lagi menggunakan azas lain, kecuali Pancasila.

 Tak cukup hanya Tap MPR.  DPR pun menetapkan keharusan ATP untuk orpol. Pada  19 Januri 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR, kembali mengeluarkan Undang-Undang No 3/1985. UU tersebut  menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima ATP. (Catat: saat itu Golkar dianggap bukan partai politik, meski ikut pemilu. Definisi partai politik dan Golkar ala Rejim Orba ini dikritik tajam oleh kelompok Petisi 50).

              Empat bulan kemudian, tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 tentang ormas (UU Ormas).  UU tadi menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 

 Sejak saat itu,  semua ormas dan  orpol  harus berasaskan Pancasila. Tak boleh berazaskan Islam, Kristen, Budha, atau lainnya. Hanya Pancasila. Titik. 

 ATP, barangkali merupakan kebijakan rezim orde baru paling menghebohkan jagad politik nasional. Orang semacam Eggi Sudjana – pucuk pimpinan HMI MPO misalnya – berceramah di berbagai kampus, khususnya di kalangan anggota HMI, bahwa rejim orde baru adalah kafir. ATP adalah upaya rezim untuk mematikan Islam, kata Eggi. Sementara Abu Bakar Ba’asyir berceramah di masjid-masjid bahwa Pemerintahan Soeharto adalah thagut. Ternyata kedua tokoh ini konsisten sampai sekarang, menuduh negara – mulai dari Soeharto sampai Jokowi – sebagai rejim antiislam. Keduanya tak hirau, konstelasi zaman sudah berubah.

 Saat itu, dekade 1980-an, jangan coba-coba berani  manantang rejim. Jangan coba-coba berani menolak ATP. Berani? Berabe! Siapa yang berani menantanga ATP, hidupnya tak aman. Sumber incomenya ditutup dan bisa-bisa masuk penjara tanpa proses hukum.

Saat itu, ada suatu kelompok kritis yang menamakan dirinya Petisi 50. Ia mempertanyakan keabsahan azas tunggal secara hukum. Dampaknya: anggota Petisi 50, hidupnya “dikerangkeng” rejim. Bahkan ada yang divonis penjara puluhan tahun.  

Lucu memang. Demokrasi Pancasila yang mengakui “bhineka tunggal ika”, pada praktiknya, justru  dipergunakan rejim untuk membrangus kebhinekaan. Termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik ATP.

Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes kebijakan Presiden Soeharto terhadap penafsiran dan pelaksanaan Pancasila.  Petisi yang ditandatangani 50 tokoh ini – antara lain Jenderal Nasution, Kapolri Hoegeng Imam Santoso, Guburnur DKI Ali Sadikin,  Mohammad Natsir, AM Fatwa, dll --      diterbitkan 5 Mei 1980 di Jakarta.  Petisi ini merupakan ungkapan keprihatinan terhadap rejim Soeharto yang menafsirkan Pancasila, konon, berdasarkan tujuan politiknya. Dengan menggunakan Pancasila, rejim orde  baru dianggap berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Rejim menggunakan Pancasila sebagai instrumen untuk menekan dan menghabisi lawan-lawan politiknya.

 Pemberlakuan ATP yang telah disahkan MPR dan DPR, ternyata “membelah” masyarakat. Di kalangan umat Islam sendiri timbul silang pendapat yang tajam. Ada yang menganggap penyeragaman azas ini membunuh kehidupan ormas dan orpol, khususnya yang berbasis  Islam. Tapi ada pula yang berpendapat sebaliknya: ATP sudah sesuai dengan Islam. Ini terjadi karena dasar negara Pancasila telah disepakati ulama-ulama Islam terdahulu saat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tahun 1945.

 NU adalah ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Bahkan sebelum UU Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) diumumkan resmi oleh rezim Orde Baru (UU No 8/1985),  NU sudah menerima azas tunggal, 1984.  

 KH Ahmad Sidiq, Rois ‘Am NU saat itu, menyatakan   bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pimpinan Ponpes As-Shiddiqiyah, Jember itu mengungkapkan: “Ibarat makanan, Pancasila sudah dikunyah dan ditelan sekian lama. Kok baru sekarang dibahas  halal-haramnya?

       Sementara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa seharusnya  fikih tidak hanya membagi dunia dalam dua kawasan: darul-Islam (negeri Islam) dan darul-harb (negeri perang). Mestinya ada alternatif ketiga, yakni darus-shulh atau negeri tempat umat Islam dapat hidup damai dan menjalankan Islam. Meski negeri itu tak diatur dengan hukum Islam. Indonesia, jelas Gus Dur, adalah darus-shulh. Karena itulah, NU bisa menerima ATP.

 Dalam penjelasannya, Gus Dur mengutip kaidah usul fikih:  ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Artinya: apa yang tak dapat diwujudkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya.  

 Muhammadiyah, dalam menerima ATP, punya alasan lain  yang secara harfiah berbeda dari NU. Tapi maknanya kurang lebih sama. Kata Muhammadiyah, Indonesia adalah darul-‘ahdi was-syahadah. Atau negeri konsensus dan persaksian. Menurut Muhammadiyah, Negara Pancasila adalah contoh dari darus-shulh atau daarul-‘ahdi was-syahadah itu.

 XXXXX

 Guru Besar Sosiologi Islam, yang juga pakar tradisi Jawa, Prof. Dr. M Bambang Pranowo (almarhum) – dalam sebuah perbincangan denganku  menyatakan bahwa Pak Harto adalah orang yang sangat percaya pada konsep Geertz. Clifford Geertz, Guru Besar Antropologi dari Chicago University AS,  terkenal dengan konsep trikotominya dalam membagi masyarakat Jawa --  abangan, priyayi, dan santri. ATP adalah sebuah upaya Pak Harto untuk menyatukan tiga trikotomi Geertz ke dalam masyarakat Indonesia. Bambang  menyatakan, ATP adalah kebijakan yang “blessing in disguise” bagi umat Islam.

 Kebijakan tersebut kelihatannya buruk. Tapi dampaknya sangat baik untuk umat Islam. Umat Islam tidak terpecah-pecah dalam kelompok partisan partai. Tapi fokus melakukan pembinaan internal. Selama masa rejim orba inilah, kajian-kajian Islam yang berperadaban berkumandang.

  Bambang menceritakan, sebelum ada kebijakan ATP, sulit sekali membangun masjid di kantor-kantor pemerintah. Tapi setelah ada ATP, pembanguna masjid di kantor marak di mana-mana. Bahkan salat Jumat pun kemudian bisa diselenggarakan  di dalam kantor. Ini terjadi karena intensifnya dakwah Islam yang bersifat internal.

 Berbeda dengan pendapat Eggi Sudjana dan Abu bakar Ba’asyir --  Bambang tidak sedikit pun meragukan keislaman Pak Harto. Kenapa? Karena Pak Harto orang Jawa. Dan orang Jawa, secara kultural niscaya merasa  dirinya Islam.

 Bambang dalam disertasinya, Islamic Tradition in Rural Java (Monash University, 1990), menulis bahwa orang Jawa, baik yang abangan maupun priyayi, pada dasarnya, mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. Jika pun orang Jawa tidak salat, ia akan mengatakan bahwa “kulo tiyang Islam ning dereng nglampahi” -- aku orang Islam tapi belum nglakoni atau melaksanakan salat. Di Tegalrejo, Magelang, misalnya, acara imtihan (akhir tahun pelajaran) di pondok pesantren dirayakan dengan pertunjukan jathilan – sebuah pertunjukan seni kaum abangan. Pesta pernikahan di rumah kyai juga sering memakai pertunjukan wayang kulit, seni non-santri. Ayahnya Bambang, yang nota bene priyayi (karena PNS) dan santri, pola budayanya juga mengikuti abangan. Senang menonton wayang dan jathilan.

 Fenomena ini menarik. Karena di kampungku, Tegalgubug, saat aku kecil, kyai setempat mengkharamkan menonton wayang. Di Ponpes Ar-Rabtul Wathaniyah, Tegalgubug, Cirebon, misalnya, tahun 1970-an, santri yang ketahuan menonton wayang akan dikenakan ta’jir atau denda mengumpulkan pasir satu bagreg (sekitar satu kubik). Dan aku sewring mendapat hukuman itu karena suka menonton wayang. Cirebon memang bukan Magelang, di mana Ponpes Tegalrejo berada. Artinya, Cirebon tidak berada dalam kultur Jawa, meskipiun bahasa penduduknya sebagian besar Jawa.

  Dari gambaran di kampung Tegalrejo, Magelang yang merepresentasikan budaya Jawa, Bambang menyatakan bahwa santri, abangan, dan priyayi sebetulnya  mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. MC Ricklefs dalam bukunya Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Century (2006), menyatakan, Islamisasi masyarakat Jawa adalah transisi-transisi budaya yang terus berlanjut. Pengaruh Hinduism yang berlangsung ribuan tahun, setelah Islam masuk di Jawa, mengalami semacam akulturasi. Sejak Islam masuk ke Jawa 600 tahun lalu, akulutrasi antara Hinduism dan Islamis terus berlangsung -- sedemikian intensnya akulturasi itu, sehingga islamisasi mewarnani budaya Hinduism yang sudah terinternalisasi dalam tradisi Jawa.

 Itulah sebabnya, Ricklefs  membagi masyarakat muslim  Jawa – dengan asumsi bahwa orang Jawa identifikasi budayanya Islam -- dengan dua kelompok. Yaitu abangan dan putihan. Abangan adalah kelompok muslim nominal. Putihan kelompok muslim taat, yang oleh Geertz disebut santri. Dalam perkembangannya, terutama setelah kebijakan depolitisasi dengan memakai instrumen ATP, kata Bambang, proses islamisasi makin mulus. Ini karena orang Jawa punya waktu untuk mempelajari Islam dengan pendekatan budaya. Waktunya tidak habis untuk kepentingan politik pratktis. 

 Makin lama, proses islamisasi di Jawa, tulis Bambang, bergeser ke arah “putihan” – Islam taat. Hancurnya PKI sebagai kekuatan politik abangan terbesar dan terkuat di Jawa menjadikan proses santrinisasi tak terbendung dan nyaris tanpa tandingan. Dan Soeharto sebagai tokoh utama penggasak PKI,  terbawa arus santrinisasi tersebut.

 Bambang menyatakan, kebijakan ATP zaman Soeharto adalah adalah sebuah episode atau transisi dalam proses menuju islamisasi Jawa.  Proses islamisasi Jawa ini mencapai puncaknya ketika Pak Harto menunaikan ibadah haji dan merestui pembentuklan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia).  Soeharto pun melalaui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang didirikannya, 17 Februari 1982, menggagas pembangunan 999 masjid di seluruh Indonersia. Gagasan Soeharto tersebut, kata Bambang, adalah puncak refleksi kejiwaan Soeharto sebagai muslim Jawa.

Pilihan arsitektur masjid YAMP mengadopsi bentuk Masjid Demak, Jawa Tengah, yang memiliki tiga cungkup. Di cungkup teratas berdiri sebuah ornamen bebentuk segi lima – menggambarkan lima sila dalam pancasila --  di mana di tengahnya ada tulisan Allah (dalam huruf Arab).

Bentuk ini mengandung makna filosofi yang menggambarkan perjalanan manusia menuju Tuhan-nya Allah SWT. Tiga cungkup ini menggambarkan alam kehidupanm manusia yang terdiri dari ‘’Alam Purwa’’, ‘’Alam Madyo’’, dan ‘’Alam Wusono’’.

 Pak AR, dalam kultum Maghrib, pernah menyatakan Soeharto pada dasarnya seorang muslim yang baik. Tak mungkinlah, Pak Harto dengan kebijakan ATP-nya akan merugikan Islam. Bagi Pak AR, negara Islam itu sederhana. Jika pimpinannya muslim dan negara tidak membuat kebijakan yang  bertentangan dengan Islam, maka negara tersebut negara Islam. ATP menurut Pak AR tidak bertentangan dengan Islam. Meski demikian, sebagai pimpinan organisasi Muhammadiyah, Pak AR tidak bisa serta merta memenuhi permintaan Presiden Soeharto agar perserikatan menerapkan ATP.

 XXXX

  Kembali ke kisah ATP. Menjelang Muktamar Solo, 1985,  Pak AR menemui Pak Harto. Beliau minta Pak Harto membuka dan memberikan sambutan pada muktamar Solo. Saat itu, Pak Harto bersedia hadir di muktamar, asal Muhammadiyah menerima ATP.

 “Pak Harto, aku tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan, muktamar nanti. Karena itu hendaknya Pak Harto menjelaskannya pada muktamirin,” kata Pak AR.

“Ya, tapi harus ada kepastian Muhammadiyah menerima azas Pancasila,” jelas Pak Harto.

 “Begini,”  kata Pak Harto kepada Pak AR, “ Karena Indonesia berdasarkan Pancasila, maka semua organisasi dan perkumpulan supaya menggunakan Pancasila sebagai azas. Semua orang dan organisasi di Indonesia mempunyai tujuan yang sama. Karena itu, ketika berjalan harus mempunyai aturan yang sama.”

 Pak AR pun nyeletuk. “Apa kira-kira boleh diibaratkan seperti orang naik kendaraan di jalur helm, maka semua pengemudi kendaraan harus pakai helm?”

 “Ya kira-kira seperti itu. Tapi tidak persis! Misalnya Muhammadiyah itu organisasi Islam, beraqidah Islam dan berazas Pancasila. Kan tidak ada-apa. Tidak akan merubah keyakinan Islamnya.”

 “Jadi bisa diumpamakan seperti pengemudi motor di jalur helm tadi?.”

 “Aku kira tidak masalah!”

 “Baik, kalau begitu kami menunggu kehadiran Bapak untuk membuka muktamar sekaligus memberi pengarahan,” kata Pak AR sambil pamitan pulang.

 “Asal Muhammadiyah bersedia menerima azas Pancasila,” kata Pak harto lagi.

 “Seperti di jalur helm,” kata Pak AR sambil tersenyum.

 Pak Harto pun tersenyum dengan gaya diplomasi Pak AR yang lucu.

 Pak Harto datang ke muktamar. Jalur helm pun menjadi head line koran-koran lokal dan nasional yang meliput muktamar Solo.

 Dalam muktamar, Muhammadiyah akhirnya menerima azas Pancasila. Inikah blessing in disguise? Entahlah. Yang jelas keputusan Muhmmadiyah itu tepat, terlepas hanya memakainya di “jalur helm”.

 Kini di era reformasi --  setelah Pak Harto dan Pak AR tiada -- kehidupan dan kerukunan umat beragama makin tertekan. Bukan tertekan  Pancasila, tapi karena maraknya radikalisme, fanatisme, dan terorisme yang menegasikan Pancasila. Di era reformasi, alih-alih umat beragama mereformasi pemikian kegamaannya (agar umat hidup rukun dan damai), yang terjadi adalah menguatnya radikalisme, fanatisme, dan terorisme. Seorang tokoh Hizbut Tahrir, Felix Siauw, dalam berbagai ceramahnya menyatakan, solusi semua masalah adalah khilafah. Tanpa khilafah, kata Felix, Indonesia akan hancur. Harap tahu, Felix yang piawai bicara ini, adalah salah seorang da’i  idola anak muda Indonesia.

 Kondisi radikalisme di Indonesia sangat mencemaskan. LIPI yang melakukan penelitian terhadap lima kampus perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa tahun 2006 menemukan fakta yang mengejutkan: 86 persen mahasiswa dari lima PTN di Jawa menolak ideologi Pancasila. Sebanyak itu pula yang menginginkan penegakan syariat Islam. Survei terbaru yang sama dilakukan  The Pew Research Center pada 2015. Hasilnya, empat persen orang Indonesia mendukung ISIS.  Dengan asumsi populasi Indonesia 260 juta jiwa, 4%-nya berarti 10,4 juta jiwa. Sebuah jumlah yang hampir sama dengan gabungan penduduk Singapura dan Hongkong.

     Jika kondisi seperti ini tidak diantisipasi, ujar Anas Saidi dari LIPI,  dalam 10-20 tahun Indonesia akan seperti Afghanistan.  Kaum radikal menguasai Indonesia. Hal senada dikemukakan AM Hendropriyono. Mantan kepala BIN itu menuduh PKS adalah sebuah partai di era reformasi yang didirikan aktivis garis keras Islam untuk mendirikan negara syariah berbentuk khilafah. Benarkah tuduhan Hendropriyono tersebut, wallahu a’lam..  

  "Sejatinya, pola radikalisme melalui organisasi eksternal kampus telah dimulai pascareformasi," imbuh Anas. Dari penelitian LIPI tercatat pula,  hampir seluruh kader kelompok ideologi islamis yang berinduk pada Ikhwanul Mmuslimin (IM) atau salafi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahahsiswa Muslim Indonesia), menjadi pimpinan badan eksekutif mahasiswa di beberapa universitas ternama di Indonesia. Militansi merekalah yang kini mempengaruhi “suasana radikalisme” di lima universitas negeri tersebut. Salah satu aktivis KAMMI yang menjadi wakil ketua DPR RI (2014-2019) adalah Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, misalnya, dikenal sebagai politisi vokal “didikan PKS” yang mengagas pembubaran KPK dan penantang keras PERPPU Ormas.  

 Mereka, kaum anti-Pancasila  – ujar Romahurmuziy, Ketum PPP – memupuk ideologi islamisme tersebut sejak mulai anak-anak, melalui pendirian TK dan SDIT. Sekolah-sekolah IT yang merupakan realisasi konsep jamaah tarbiyah ini – ujar Rumahurmuziy – memupuk ideologi radikal Islam di  Indonesia dengan mengusung paham Ikhwanul Muslimin, yang ujungnya mendirikan negara  Islam (khilafah).

Terus terang, penjelasan Romahurmuziy di atas sangat mengagetkan. Aku jadi ingat dua anakku yang sekolah di sebuah SDIT di Kota Bekasi. Salah satu bangunan di SDIT tersebut, oleh ketua yayasannya, diberi nama gedung Fi Dhiaalil Qur’an. Sebuah nama yang akrab di telingaku. Fi Dhilaalil Qur’an adalah nama tafsir karangan Hasan Al-Bana, ideolog Ikhwanul Muslimin dari Mesir. KH Mukti Ali, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir  penulis buku laris “Islam Mazhab Cinta” asal Desa Tegalgubug, Arjawinangun, Cirebon dalam ceramahnya di Youtube menyatakan Hasan Al-Bana adalah guru spiritual Abdullah bin Azam, salah seorang ideolog Al-Qaedah, organisasi teroris yang dipimpin Osama Bin Laden.  Abdullah bin Azam dikenal sebagai guru dan mentor teroris paling ditakuti dunia itu.

 Osama bin Laden adalah mastermind sejumlah aksi terorisme internasional yang fenomenal. Salah satu aksinya yang paling fenomenal adalah menabrakkan dua pesawat penumpang pada gedung menara kembar World Trade Center di New York, 11 September 2001, yang menewaskan 3000 orang.

Kini, sekolah-sekolah IT itu sudah sampai tingkat SMA. Saat ini, generasi alumni SDIT itu “nyaris” menguasai organisasi-organisasi kampus universitas besar dan sudah banyak menempati posisi strategis di berbagai lembaga pemerintah seperti perguruan tinggi dan birokasi pemerintahan. Mereka inilah yang -- menurut Anas Saidi, peneliti LIPI --   menyumbang angka meningkatnya prosentasi “radikalisme Islam” yang disurvei berbagai lembaga sigi seperti LIPI, LSI, LaKIP, dan lain-lain. LaKIP dalam surveinya terhadap  100 sekolah menengah di DKI Jakarta dan sekitarnya – Oktober 2010-Januari 2011 --  misalnya, menemukan hasil yang mengejutkan:  50% pelajar mendukung cara-cara keras dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. Termasuk di antaranya menyetujui aksi bom bunuh diri.

 Sementara itu, 48,9% siswa menyatakan kesediaan untuk ikut dalam aksi kekerasan yang berkaitan dengan masalah moral atau isu-isu keagamaan.  Dari survei LaKIP diketahui pula, lebih 63% siswa sekolah menengah pertama dan atas menyatakan  mau melibatkan diri dalam tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah umat agama-agama lain (non-Islam).

 Apa arti semua itu? Kondisi radikalisme dan fanatisme beragama sudah mengancam Indonesia. Maraknya radikalisme,  fanatisme,  intoleransi, hate speech, dan terorisme belakangan ini – ditambah dengan gencarnya beberapa ormas Islam mengkampanyekan pentingnya mendirikan khilafah di Indonesia – membuat pemerintahan Jokowi-Kalla mengajukan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU di DPR. Dalam rapat paripurna di DPR (24/10/2017), tiga partai – PKS, Gerindra, dan PAN – menolak PERPPU yang akan menertibkan ormas yang mengusung  “intoleransi, ujaran kebencian, anarkisme, anti-Pancasila , dan anti UUD 45” dengan alasan, pemerintah mengebiri demokrasi. Partai-partai  lainnya --- PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan PKB mendukung dengan alasan adanya kondisi  yang memaksa.

XXXXX

 Tahun 1985, ketika Muhammadiyah menerima ATP, Pak AR mengibaratkannya sebagai kondisi terpaksa karena berada di “jalur helm”. Tapi kini, jalur helmnya sudah berada di mana-mana. Bukan hanya di jalan pratokol – tapi juga di jalan kampung dan gang-gang sempit. Ada sekolah IT di sebuah kawasan di Yogya yang lagu marsnya menyebutkan bunuhlah orang-orang kafir. Dan orang kafir dalam definisi anak-anak kecil yang diajarkan guruynya adalah orang non-Islam. Mengerikan!

 Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan suasana Islam  ketika Rasulullah memimpin – pinjam istilah Dr. Abdul Aziz – chiefdom Madinah. Dalam  pemerintahan chiefdom Madinah inilah, Rasul secara konsisten menghargai pluralisme dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama.

 Dalam novel Ayat-ayat Cinta karya  Habiburrahman El Shirazy, misalnya, Fahri Abdullah secara elegan mengingatkan sikap radikalisme seorang pemuda Mesir terhadap dua turis perempuan Amerika yang dianggapnya terkutuk (karena negaranya membantu Israel). Fahri menyatakan, bahwa Islam menghormati manusia karena kemanusiannya. Bukan karena agamanya.  Bukan karena bangsanya.

 Orang-orang Amerika ini wajib dihormati, kata Fahri kepada lelaki Mesir radikal,  karena ia datang ke Mesir dengan memegang izin atau visa. Berarti dua wanita Amerika itu telah membayar jizyah. Jadi mereka harus dihormati sebagaimana anda menghormati saudaramu sendiri.

 “Siapa yang tidak menghormati dua tamu orang Amerika ini, berarti menjadi musuh Rasulullah,” kata Fahri. Lau Fahri mengutip sebuah hadist Muhammad: “Barangsiapa menyakiti orang asing, berarti dia menyakiti diriku, dan barang siapa menyakiti diriku berarti dia menyakiti Allah.”

 Nah, jika terhadap turis non-Islam saja orang Islam harus menghormatinya seperti menghormati saudaranya, apalagi terhadap sesama warga negara. Mereka yang non-muslim pun wajib dihormati, termasuk tempat ibadah dan propertinya!

 Itulah Islam. itulah Pancasila. Benar apa kata para ulama yang ikut dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 1945, seperti KH Wahid Hasyim (NU) dan KH Bagoes Koesoemo (Muhammadiyah). Pancasila dan NKRI itu sudaf final. Itulah kesepakatan kita, bangsa Indonesia, untuk membangun negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • view 119