Romi, Musni, dan Sejarah PPP

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Politik
dipublikasikan 15 Januari 2018
Romi,  Musni, dan Sejarah PPP

 

Romi,  Musni, dan Sejarah PPP

 

Syaefudin Simon

Journalist/Freelance Columnist/Associate LEAD Institute, New York

 

 Terkejut! Itulah kira-kira kesan publik ketika membaca pendapat sosiolog Musni Umar di lintasparlemen.com (14/1) tentang PPP.  Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, itu menyatakan PPP di bawah Romi “akan tinggal sejarah”.

 Tinggal sejarah? Tunggu dulu!  Musni hanya menyandarkan pendapatnya pada tiga poin pokok.  Pertama, PPP akan tinggal sejarah karena pilihannya dalam Pilkada DKI yang mendukung Ahok.  Kedua, salah besar  dan kurang aspiratif karena mengusung Djarot Saiful Hidaya-Sihar Pangaribuan Sitorus dalam Pilgub Sumut. Umat Islam Sumut, kata  Musni,  akan meninggalkan PPP.  Dan ketiga, perpecahan kepemimpinan PPP yang belum ada tanda-tanda selesai. Tak ada rekonsiliasi dengan kubu Djan. Ini akan membuat umat Islam, ujar  Musni, menjauh dari PPP.

 Pendapat  Dr. Musni  Umar yang nyinyir itu   jelas terlalu dangkal. Ia kelihatan tak mengikuti perkembangan  PPP. Mungkin sang rekor terlalu sibuk. Atau, ia punya kepentingan tersendiri untuk menggembosi PPP.  Benar apa yang ditulis Ragil Mukasyaafah saat mengomentari pendapat  Musni di lintasparlem.com.  “Kayaknya  Rektot harus keliling ke seluruh Indonesia agar pendapatnya sesuai dengan kenyataan PPP saat ini... PPP Zaman Now."

XXXX

Baik kita bahas poin pertama dari pendapat  Musni Umar. Yaitu  soal pilihan PPP dalam Pilgub DKI Februar-April 2016, yang,  katanya,  mendukung Ahok. Karena Ahok dianggap  Musni sebagai musuh bersama umat Islam, maka PPP akan ditinggalkan rakyat. Ini artinya, PPP akan tinggal sejarah. Begitu  Pak Rektor?

Wow! Sorry saya tulis wow, karena jelas-jelas, ini pendapat sosiolog yang suka makan “gorengan”.  Ternyata, bukan hanya gorengan pisang dan gorengan saham yang banyak konsumennya. Tapi gorengan politik juga banyak peminatnya. Termasuk Musni Umar yang rektor! Selamat untuk para penggoreng politik.

Okelah  kita bicara soal Ahok. Betul PPP Diponegoro saat itu mendukung Ahok. Tapi catat, waktu Pilkada DKI,  problem kepemimpinan PPP belum tuntas. Dan yang mendukung Ahok adalah PPP Djan Farid yang saat itu berkantor di Jalan Diponegoro. Bukan Romi. Saat itu, PPP Romi berkantor di Tebet. Jadi, bila Musni menuduh PPP Romi mendukung Ahok, itu salah alamat.

Lalu, andaikan  PPP Djan mendukung Ahok, benarkah konstituen muslim akan lari? Tidak juga! Faktanya, dengan kampanye  antiahok  di masjid-masjid dan majlis taklim seluruh pelosok Jakarta yang sangat massif, ternyata perolehan Ahok dalam Pilkada  masih sangat tinggi: 42 persen.  Ini artinya, masih banyak umat Islam, yang tak terpengaruh dengan gorengan politik. Apalagi sekarang, Al-Khaththath atau Saptono, salah seorang penggerak demo 212, melalui detik.com (13/1)  menyebutkan bahwa gerakannya adalah politik. Al-Khaththath mengaku kecewa karena permintaan “212” untuk mengusung beberapa gubernur pilihannya yang “muslim” tak diterima oleh tiga partai koalisi umat (PKS, Gerindra, PAN) tadi.

Pernyataan Saptono “Al-Khaththath” ini jelas membuka mata umat Islam bahwa “mereka, para demonstran 212” ternyata ditunggangi kepentingan politik kelompok kolaisi partai penduduk Anies-Sandi (PKS, Gerindra, dan PAN). Ini menyedihkan sekali. Umat tertipu. Dikiranya Gerakan 212 murni suara umat Islam yang kecewa terhadap sikap pemerintah Jokowi yang tidak menghukum Ahok, eh..ternyata tujuannya politik juga. Agar jagoan “PKS, Gerindra, dan PAN” menang dalam Pilkada DKI.

Apa arti semua itu? Umat Islam akan makin dewasa dalam berpolitik. Umat tak mau lagi dibohongi partai-partai penggerak demo sara yang menjatuhkan Ahok, yang konon penista agama. Nyatanya, pimpinan pesantren besar Jombang di Jawa Timur, KH Salahudin Wahid, menyatakan Ahok adalah korban konspirasi politik. Kalau mau jujur, tafsir ayat Al-Maidah 51 yang dijadikan alasan untuk menuduh Ahok sebagai penista agama, pernah diucapkan Gus Dur dan ahli tafsir Qurais Shihab.

So, gorengan politik itu, kini makin basi! Saya tanya Musni, kyai pesantren mana yang punya nama dan pengaruh sebesar  Solahudin Wahid – adik Gus Dur dan cucu pendiri NU? Lalu, mufasir Indonesia mana yang pengetahuan Qur’annya sehebat Prof. Dr. Quraish Shihab -- ahli tafsir lulusan Al-Azhar dengan nilai summa cum laude (nilai sempurna 10)?

Dari perspektif  itulah, alasan Musni memprediksi PPP akan tinggal sejarah karena mendukung Ahok tidak akan terbukti. Baik dari sisi PPP Djan yang mendukung Ahok maupun  PPP Romi yang (saat itu) tak pernah mendukung Ahok, hasil akhir Pilkada DKI menunjukkan kedua kubu PPP itu telah melakukan langkah strategis. Umat Islam yang proahok maupun kontraahok terhindar dari sikap antipati terhadap PPP. Dari sudut ini, PPP akan makin dekat dengan umat Islam, baik kalangan akar rumput maupun elit.

Satu hal lagi yang mungkin dinegasikan Musni, Romahurmuziy adalah putra sesepuh NU, KH Dr. Tolchah Mansoer  dan cicit dari KH Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU. Melihat kultur Nahdhiyyin yang sangat takzim kepada kyai sepuh – apalagi pendiri NU – besar kemungkinan NU akan makin dekat dengan PPP. Artinya, secara politik, massa NU akan lebih tertarik kepada PPP ketimbang partai lain.  

Last but not least, Romi adalah alumnus ITB, perguruan tinggi tertua dan terbaik di Indonesia yang alumninya sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia. Bagamana pun, ikatan alumni ITB tersebut akan ikut mempengaruhi elektabilitas partai yang dipimpinnya.

“ Simon, saya sebenarnya simpati kepada  Ahok. Tapi saya diam,”  ungkap Dr. Rien Yuniantari yang berjilbab dari RS Pelni Jakarta di FB Kagama (15/1). Itulah suara hati salah seorang kelas menengah Islam terhadap “krisis”  Ahok. Jangan lupa, umat Islam kalangan menengah atas seperti Dr. Rien jumlahnya cukup signifikan di Jakarta. Peroleh suara Ahok yang 42% dalam Pilkada DKI lalu, jelas mayoritas dari umat Islam kelas menengah ini.  Dari fakta itu, PPP Romi – meski netral dalam demo 212 – tak akan ditinggalkan umat Islam. Sebuah strategi PPP yang jitu bukan?

XXXXX

 Poin kedua, kasus Pilgub Sumut, di mana PPP mendukung  Djarot Saiful Hidayat-Sihar Pangaribuan Sitorus. Bagi Musni,  ini mengkhianati umat Islam? Benarkah?

 Jawabnya: jelas tidak. Kenapa? Kita tahu, Pilgub Juni nanti, di Sumut pasangan calon (paslon)nya ada tiga. Paslon pertama,  Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diusung enam partai politik (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura) dengan 60 kursi. Paslon kedua,  JR Saragih-Ance, diusung Demokrat, PKPI, dan PKB, dengan 20 kursi. Dan paslon ketiga, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Pangaribuan  Sitorus , 20 kursi.

 Lalu apa yang salah dari pilihan itu? Pertama, Djarot seorang muslim yang taat, Pancasilais. Ini sudah sesuai prinsip PPP, memilih pemimpin muslim yang nasionalis dan ramah. Dan itu ada pada diri seorang Djarot. Seorang pribadi muslim yang terkenal santun dan dicintai rakyat.

 Tapi kenapa bukan putra daerah? Saya bisa balik bertanya: Kenapa orang-orang yang “nyinyir  ini” tak mempersoalkan Anis yang bukan etnis Betawi? Catat, setiap paslon adalah anak-anak Ibu Pertiwi?  Inilah yang harus disadari oleh rakyat Indonesia.  Kita semua adalah anak-anak Ibu Pertiwi.

        Ini adalah semacam pendidikan politik agar konservatisme dan primordialisme tak menjadi acuan pilihan rakyat dalam menetukan pimpinan daerahnya. Di zaman medsos,  prestasi dan wanprestasi seseorang terbuka, bisa dilihat siapa saja. Djarot adalah kepala daerah yang berprestasi, baik ketika memimpin Kota Blitar maupun Jakarta. So what?

          Mereka yang marah mungkin bertanya lagi, kenapa pasangan Djarot orang Kristen? Justru di situlah saya tabik. Pimpinan PPP punya pilihan elegan dan tidak terjebak politik rasisme.   Indonesia adalah negara Pancasila. Itu alasan pertama. Berikutnya, pilihan terhadap pasangan Djarot-Sihar secara politik jelas sangat strategis dan menjanjikan.

 Kenapa? Lihat komposisi penduduk Sumut: 45% Suku Batak, 36% Jawa, dan 33% nonmuslim, atau 67% muslim. Secara matematika, pilihan terhadap Djarot sangat pas: muslim dan Jawa. Ini berarti irisan terbesar   dalam komposisi penduduk Sumut yang plural tersebut. Djarot memenuhi kriteria 36% etnis Jawa dan 67% muslim.

 Sementara Sihar, dalam irisan tadi, akan menambah elektabilitas yang signifikan karena berasal dari irisan 45% Suku Batak dan 33% nonmuslim. Dengan dukungan PDIP yang punya konstituen besar dan plural  di Sumut, maka pilihan PPP terhadap paslon Djarot-Sihar adalah sebuah kalkulasi politik yang sangat menjanjikan.

 Dari gambaran di atas, PPP telah melakukan langkah strategis dalam mendukung paslon Pilkada Sumut, meski kursi PPP di parlemen “Negeri Toba” itu hanya empat biji. Memang ada sebagian orang menduga, bahkan dari internal PPP, pilihan tersebut blunder.  Anggapan tersebut muncul karena kurang mencermati kalkulasi matematika politik. Tapi kalau dilihat dari strategi pemenangan dalam Pilkada Sumut, pilihan tadi sangat masuk akal. Sangat rasional.

 XXXXX

 Dari semua pendapat Musni yang paling lucu adalah mengenai kepemimpinan PPP yang – katanya -- tak pernah selesai. Musni tampaknya, maaf, kurang gaul  sehingga tidak mengetahui keputusan Mahkamah Agung (MA)  yang mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Putusan itu diketok oleh Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati, dan Ahmad Syarifudin dalam rapat permusyawaratan hakim pada 12 Juni 2017. Putusan MA itu sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Ini adalah keputusan final MA yan memenangkan Romi dalam sengketa kepengurasan PPP. Dan ini yang perlu dicatat, keputusan PK MA  Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016  bersifat final dan tak bisa diganggu gugat. Dengan demikian, pemerintah hanya mengakui keputusan terakhir MA tadi. Dus, kepengurusan Djan Farid adalah ilegal.

Lalu, apakah Romi jumawa atas keputusan MA tadi?. Ternyata tidak. Dalam pidatonya di Mukernas PPP di Ancol, Jakarta (19 Juli 2017) --  seperti diberitakan media massa – Romi mengaku telah minta Djan Farid untuk  tetap aktif dan mendukung PPP.

 “Silahkan  Djan pilih jabatan apa saja di PPP, asal jangan Ketum dan Sekertaris,” kata Romi. Tapi, Djan tak mau. Ia tetap ingin Ketum PPP. Sebuah keinginan yang mustahil karena MA telah mengesahkan kepemimpinan Romi.

So, masalah dualisme kepemimpinan PPP telah selesai. Ajakan rekonsiliasi pun telah dilalukan. Tapi tampaknya Djan lebih suka menjadi “disturber” ketimbang “resolver”. Kalau itu pilihannya, ya sudah.

 “Kereta api tak bisa menunggu terlalu lama untuk menaikkan satu orang di gerbongnya. Penumpang lain akan marah,” kata Romi menyindir sikap Djan dalam sambutannya di Mukernas Ancol. Lalu, kereta pun berjalan menuju tujuan, meski ada satu penumpang yang tertinggal.

 XXXXX

 Dari ilustrasi di atas,  saya berpendapat, apa yang dikatakan Rektor UIC yang ditulis portal berita lintasparlemen.com jauh panggang dari api. Justru di tangan Romi, PPP akan kembali ke khittah – partai rumah besar Islam yang merangkul dan dicintai semua unsur umat. Ini karena Romi adalah cicit langsung pendiri organisasi Islam terbesar di tanah air, Nahdhatul Ulama dan juga seorang intelektual muslim serba bisa.

Romi tak hanya pimpinan partai politik termuda di Indonesia, tapi juga  seorang seniman, sastrawan,  musisi bersuara menawan, dan juga agamawan berpandangan kosmopolitan. Yang terakhir ini, pandangan  Islam kosmopolitan,  sesuai dengan panndangan dan prinsip-prinsip Rasulullah ketika memimpin “Negara  Madinah”. Negara yang penduduknya multietnis, multiras, dan multiagama.

 

 

 

 

 

  • view 614