Benturan Transportasi Old dan Online

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Budaya
dipublikasikan 01 November 2017
Benturan Transportasi Old dan Online

 Benturan Transportasi Old dan Online

 Oleh Syaefudin Simon

 Freelance Columnist/Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI

 

         Di sejumlah kota, benturan antara transportasi old (konvensional) dan online (aplikasi digital) makin marak. Bulan lalu, di Bandung bentrok antarmoda transportasi itu tak terhindarkan. Lucunya, Pemkot Bandung tampaknya lebih cenderung mendukung moda transportasi old. Begitu juga di Surabaya, Medan, Semarang, dan lain-lain. Pihak regulator – dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat,  tampaknya masih berpikir zaman old  – tranportasi publik harus berjalan di atas regulasi ketat dengan pengawasan Pemda. Jika tidak, dianggap ilegal. Dengan regulasi ini, diam-diam ia mengincar keuntungan. Antara lain pajak tarnsportasi, pajak alih nama, pajak penjualan, bonus suplier, dan lain-lain. Pokoknya, pola lama di mata birokrasi lebih menguntungkan Pemda. Jadi wajarlah jika ada bentrokan moda transportasi, yang old (transportasi reguler) lebih dibela pemda ketimbang yang now (transportasi online).

        Kita masih ingat dua tahun lalu terjadi bentrokan antara taksi aplikasi online (now) seperti Uber dan Grab Car versus taksi reguler (old) seperti Blue Bird, Gamya, dan Express. Ribuan sopir taksi reguler dari Blue Bird, Ekspress, Gamya, Dian, Eagle, dan lain-lain membanjiri jalan-jalan pratokol di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah melarang operasi Uber dan Grab sampai kedua perusahaan taksi aplikasi itu memenuhi persaratan perizinan seperti yang berlaku terhadap taksi reguler. Mana hasilnya? Nihil. Gerak transportasi online makin tak terbendung.

       Kehadiran transportasi publik  online di Jakarta dan kota-klota besar lain dalam beberapa bulan terakhir ini memang menimbulkan dilema. Di satu sisi, masyarakat diuntungkan karena ojek dan taksi aplikasi biayanya lebih murah, aman,  dan terkontrol. Apalagi pada momen-momen tertentu ada promosi yang sangat murah. Tapi di pihak lain, kehadiran angkutan aplikasi merugikan perusahaan taksi reguler, yang juga berarti merugikan para pengemudinya. Menurut pengakuan para sopir taksi reguler, pendapatan mereka turun 30 sampai  50%  sejak kehadiran taksi aplikasi Uber dan Grab. Kondisi ini jelas sangat merugikan mereka. Apalagi sebagian besar sopir taksi reguler adalah rakyat miskin. Itulah sebabnya Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) minta pemerintah menutup operasi taksi aplikasi Uber dan GrabCar tersebut.

         Fenomena ini jelas berbeda dengan taksi aplikasi. Dengan sistem aplikasi digital, siapa pun – jika punya kendaraan – bisa mengoperasikan mobilnya untuk taksi online. Menurut user atau penumpangnya, taksi  aplikasi lebih murah, aman, nyaman, dan biayanya transparan. Bagi pemilik kendaraan, ia pun mendapat tambahan income. Kendaraannya bukan hanya untuk tranportasi pergi-pulang kantor-rumah (commuter).

        Fenomena perselisihan antara taksi reguler dan aplikasi ini niscaya akan terus meluas jika pemerintah tidak memberikan payung hukum yang adil untuk keduanya. Tapi memberikan payung keadilan yang sama untuk kedua jenis taksi itu, jelas tidak mudah. Ini karena basis operasi dan investasinya berbeda. Sehingga bentuk keadilannya pun berbeda. Tidak mengacu kepada kepentingan sepihak.

        Almarhum Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Indonesia jauh hari menyatakan bahwa konflik antara supir taksi aplikasi dan reguler tersebut adalah konflik antar generasi. Konflik antarperadaban.  Yaitu generasi “reguler” dengan generasi “digital”. Atau generasi old dengan generasi now. Hasilnya,  dapat diperkirakan: generasi old  akan terkalahkan secara alamiah. Kenapa? Karena peradaban manusia abad ke-21 memihaknya. Sama seperti konflik yang terjadi antara pemilik angkutan berbasis hewan dengan angkutan berbasis mesin di abad ke-17.

           Zaman memang berubah. Perilaku anak zamannya juga berubah. Generasi milenial – anak zaman now – menuntut efisiensi kerja, efisiensi  waktu, efisiensi biaya, kenyamanan, dan keselamatan  dalam menggunakan transportasi publik. Ojek dan taksi reguler ternyata tidak mampu memenuhi  tuntutan tersebut. Sedangkan ojek dan taksi aplikasi berhasil memenuhinya. Ini terjadi karena sistem aplikasi digital  bisa dipakai untuk mengontrol perilaku pengemudi, mengontrol transparansi biaya, dan mengontrol keamanan penumpang. Sementara ojek dan taksi reguler tak mampu melakukan semua itu. Dampaknya, penumpang pun akan lebih suka menggunakan angkutan berbayar  sistem aplikasi tersebut.

          Dr. Adrian Panggabean, CEO Sucorinvest Asset Management, Jakarta menyatakan, cepat atau lambat ojek dan taksi old (reguler) akan tergilas di makan zaman. Kenapa? Menurut Adrian, pertama,  taksi reguler mahal karena pengusaha taksi membebankan overhead-nya kepada konsumen. Kedua, taksi reguler makin mahal karena regulasi ikut menciptakan ekstra biaya yg ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen. Ketiga, taksi reguler tambah mahal lagi karena organda berperilaku kartel dalam masalah tarif.

          Organda bahkan cenderung lebih kuat ketimbang pemerintah karena pemerintah dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) gagal mendobrak sifat kartel mereka. Keempat, pada akhirnya yg terjadi di Indonesia: pasar utk transportasi publik menjadi "supplier market". Celakanya pasar yang distortif seperti ini disetujui pemerintah yg gagal meregulasi pasar tersebut. Lalu,  di mana hak konsumen utk mendapat layanan yg bermutu dengan harga terjangkau?

          Tujuan hakiki dari kehadiran pemerintah atau regulator adalah untuk menciptakan "consumers surplus" di mana harga jual semakin rendah dan produsen semakin efisien. Fenomena Uber, Grab dan Gojek sebenarnya telah berhasil mengembalikan sebagian dari "consumers surplus" yang selama ini dirampok produsen taksi dan (maaf) regulator. Jelas sang kartel, supplier,  dan regulator tidak akan legowo. Mudah diduga, mereka akan melancarkan demo dengan memanfaatkan supir yg notabene  sebenarnya korban gencetan sang kartel, supplier, dan regulator.

         Dari filsafat ilmu kebijakan, tugas pemerintah bukanlah untuk membubarkan mekanisme alternatif yg menguntungkan konsumen tadi. Sebaliknya tugas pemerintah justru harus mencari cara untuk mengungkit mekanisme alternatif sehingga surplus konsumen tercipta, efisiensi produsen terbentuk, dan praktek kartel terhapus. Dengan demikian harga transportasi publik makin murah dan ekonomi pun efisien. 

            Dari perspektif itulah,  pemerintah seharusnya mendukung keberadaan tarnsportasi online. Menutup atau menghambat transportasi publik online, sama artinya, berjalan mundur. Padahal perjalanan hidup manusia terus maju ke depan. Bila anggota kabinet tidak mampu melakukan terobosan kebijakan yang kompatibel dengan dinamika zaman now,  sebaiknya mundur saja. Publik tak mau dibodohi lagi.  Masyarakat hanya minta satu hal: kembalikan surplus konsumen yang sudah lama dirampok oleh produsen yang dibantu oleh  inkompetensi pemerintah dalam membuat kebijakan (Adrian Panggabean, 2016).

           Persoalannya, bagaimana nasib para pengemudi taksi reguler tadi? Pemerintah dan semua stake holder wajib mendidik mereka agar bisa mengikuti sistem transportasi publik yang sesesuai zamannya, lalu memfasilitasinya, dan memberikan solusi finansialnya. Itulah gunanya pemerintah. Di pihak lain, korporasi angkutan publik yang sudah lama menikmati keuntungan dari sistem transportasi lama, mau tidak mau harus mengikuti sistem transportasi publik yang baru. Ingat zaman terus maju, generasi baru terus lahir. Tidak ada kata mundur ke belakang! Pinjam istilah Rhenald Kasali, generasi milenial dengan transportasi online akan terus maju, karena memang itulah zamannya. Sistem transportasi  reguler sudah selayaknya direformasi. Mau ikut zaman, atau bertahan. Bila bertahan, yakinlah akan tergilas zaman. Mati dengan sendirinya.   

 

  • view 212