Tivi Sawsata dan kapitalisme Global

Tivi Sawsata dan kapitalisme Global

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Budaya
dipublikasikan 24 Oktober 2017
Tivi Sawsata  dan kapitalisme Global

 

Tivi  Swasta dan Kapitalisme  Global

 

Resensi oleh Syaefudin Simon

 Judul  Buku: Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global

Penulis        : Ade Armando

Penerbit       : Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016

Tebal           : xvi + 288 Halaman

ISBN           : 978 - 602 – 412 – 099 - 3

  Waktu mendiskusikan buku “Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global”  di Ciputat School, Tangerang Selatan beberapa hari lalu, penulis buku ini, Dr. Ade Armando – Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) – menyatakan, fenomena televisi swasta yang dijadikan kampanye partai politik bentukan “owner”nya hanya terjadi di Indonesia. Jika hal tersebut terjadi di Amerika Serikat – negara paling kapitalis di dunia – sang owner tersebut akan masuk penjara. Kenapa? Meski  sang owner tivi swsata punya otoritas untuk mengendalikan tivi  miliknya, frekwensi yang disewa oleh sang owner, tetaplah milik publik.  Karena itu, tivi swasta tetap harus punya tanggungjawab terhadap independensi penyiaran dan nonpartisan.

Kita tahu, hampir semua tivi swasta di Indonesia terjebak permainan politik sesuai visi politik sang owner.  Pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014, misalnya, semua tivi swasta berlomba-lomba “mengusung dan memuja” capres-capres pilihannya, sesuai komando sang owner. Akibatnya, rakyat pun kehilangan kepercayaan terhadap “pemberiataan obyektif” dari tivi-tivi swasta tersebut. Ini karena tivi-tivi swasta menjadi partisan dalam pilpres tadi.

Kenapa hal itu terjadi. Menurut Ade Armando dalam buku ini, sejarah mencatat swastanisasi penyiaran berlangsung tanpa dipandu oleh rancangan kebijakan yang terarah (hal 263). Saat ini, kebijakan-kebijakan  penyiaran untuk tivi swasta terkesan muncul secara sporadis dan acak-acakan – hanya merespon perkembangan dinamis stasiun tivi swasta. Dari waktu ke waktu pemerintah terkesan harus bekerja keras memberikan justifikasi demi kustifkasi  pada kebijaan-kebijakan yang bertentangan arah satu sama lainnya. Dalam hal ini pemerintah hanya mempunyai satu konsistensi: memfasilitasi kepentingan pemodal yang telah terjun ke dalam industri  pertelevisian untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keberpihakan  kepada para pemilik tivi swasta ini bahkan berlangsung di masa sesudah kejatuhan rejim Orde Baru di saat “kepemilikan tivi swasta” tidak lagi dikuasai “orang-orang istana” presiden.

Kebijakan pertelevisian Indonesia, diakui atau tidak, ternyata berpihak kepada para pemodal besar yang menguasai struktur media. Tapi di sisi lain, karena tak ada peraturan yang  memihak nasionalisme ekonomi, perusahaan-perusahaan transnasional dengan mudah mengincar pertelevisian swasta Indonesia sebagai “kueh raksasa ekonomi” yang menguntungkan.  Menurut Ade Armando, kehadiran tivi swasta komersial ternyata melahirkan serangkaian eksternalitas dalam struktur ekonomi penyiaran di negara bersangkutan yang pada gilirannya  memberikan ruang luas bagi ekspansi  perusahaan-perusahaan transnasional dan peleburan  Indonesia ke dalam sistem kapitalusme global (hal 264).

Di samping terengkuh   kapitalisme global, tivi swasta juga ada yang berada di bawah penyebaran paham radikalisme agama (Islam) Wahabisme. Tivi Rodja dan radio Rodja salah satunya. Menurut Dr. Ayang Utriza Yakin dalam artikelnya “Salafism and The Public Sphere: Disseminating Islamic Puritanism in Indonesian Islam trough the Radio” (2016), Radio Rodja (juga tivinya dengan nama sama), menyebarkan paham salafi-wahabisme yang ekstrim sehingga meresahkan masyarakat. Da’i-da’i yang muncul di kedua media penyiaran tersebut, tulis Ayang Utriza,  berpaham takfiri: mengkafirkan umat Islam yang pahamnya berbeda dengannya. Menurutnya, ceramah-ceramah di radio Rodja – juga di tivinya – mengharamkan musik, lagu, dan seni tari. Semuanya oleh Rodja dianggap perbuatan setan yang menjauhkan manusia dari  Tuhan. Karena itu, kata dosen UIN Ciputat tersebut, RUU Penyiaran harus bisa mencegah kehadiran lembaga penyiaran seperti radio dan tivi Rodja. Sebab jika dibiarkan, akan menimbulkan keresahan umat.

 Kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat bhinneka (plural) seperti Indonesia, kata Ayang Utriza, harus dipelihara negara. Antara lain melalui UU Penyiaran yang kompatible dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia.

 

  • view 159