Panggung Politik dan RUU Penyiaran

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Politik
dipublikasikan 23 Oktober 2017
Panggung Politik dan RUU Penyiaran

Panggung Politik dan RUU Penyiaran

 Syaefudin Simon

Freelance Columnist/Associate of Leadership for Environment and Development, New York

 

Sastra, musik, dan politik, butuh panggung. Tak ada panggung, mereka tenggelam. Hilang namanya.

 Kenapa Emha Ainun Najib dan Goenawan Mohammd (GM)  sangat terkenal di dunia sastra? Karena keduanya punya panggung. Emha punya panggung Kyai Kanjeng, sebuah grup seni yang mementaskan karya-karya sastra Emha dengan iringan musik tradisional Jawa. Sementara Goenawan punya Grup Tempo, sebuah media-network yang memanggungkan karya-karya sastra GM. Khususnya, rubrik Catatan Pinggir di majalah Tempo.

Di dunia musik, panggung adalah wajib. Tanpa panggung, karya musik  para musisi akan tenggelam. Panggung dengan kreativitas atraksi, mampu menyuguhkan hiburan yang menakjubkan. Grup musik AKA dan Godbless – mengambil dua contoh misalnya – adalah grup band yang atraksi panggungnya sangat spektakuler di era 1980-an.   Meski nama kedua grup itu kini pudar, tapi mereka pernah menorehkan  tinta emas di jagad hiburan nasional.

******

Dunia  politik, juga butuh panggung. Panggung dunia politik bisa bermacam-macam. Bisa konstituennya, bisa jargonnya, bisa tokoh utamanya, dan lain-lain. Partai Gerindra, misalnya, ketika berdiri pertama kali, mengambil konstituen korban-korban Orde Baru, untuk dipanggungkan agar mendapat simpati rakyat.

Prabowo Subianto adalah tokoh politik, yang menurut saya, sangat cerdas. Ia mampu memanfaatkan psikologi lupa – kalau tak bisa dikatakan psikologi idiot – dari masyarakat Indonesia. Saat itu, di awal berdirinya Partai Gerindra, iklannya setiap hari muncul di media cetak dan media elektronik untuk menunjukkan bahwa Prabowo adalah pahlawan dan pembaharu partai. Berhasil. Kepahlawanan Prabowo makin “terlihat” ketika mengangkat “korban-korban” Orde Baru – di mana Prabowo salah satu aktor utamanya – menjadi pengurus Garindra.

Tak hanya itu. Prabowo yang smart, kembali membuat panggung untuk mengusung Anies-Sandi. Kali ini, panggungnya diisi kalangan muslim “tertentu” yang sering dituduh “ekstrim dan militan” untuk mengusung jago-jagonya di Pilkada DKI. Sekali lagi berhasil.   Prabowo mampu memanfaatkan “sentimen publik” yang anti terhadap etnis dan agama tertentu untuk kepentingan Pilkada. Sebuah panggung yang  “kurang elok” untuk membangun Indonesia yang “bhinneka”. Tapi demi kuasa, politik menghalalkannya.

 Tentu saja, apa yang dilakukan Prabowo hanya meniru seniornya, yaitu Ali Murtopo dan Amir Murtono ketika “mengislamkan” Partai Golkar di era Soeharto. Amir Murtono, misalnya, seperti diceritakan Pak AR Fachrudin, ketum PP Muhammadiyah (1968-1990), pernah meminta Muhammadiyah untuk menjadi salah satu unsur Golkar. Tapi Pak AR menolak karena Muhammadiyah dalam  mu’tamarnya memutuskan untuk menjadi organisasi yang netral. Tidak berpihak pada kelompok politik mana pun.

Gagal di  Muhammadiyah, Amir Murtono mendekati NU. Tidak terlalu berhasil karena secara organisastoris, NU pun saat itu netral. Tapi, Amir Murtono berhasil memecah belah NU karena banyak ulama organisasi ini yang kemudian merapat ke Golkar. Tapi, ada kesalahan fatal. Karena Golkar juga mengkooptasi kelompok muslim sempalan --- sebagian di antaranya mantan kombatan DI TII – ke dalam tubuhnya.

Ternyata, model pendekan Amir Murtono ini, kemudian dikopipaste Wiranto ketika terjun ke dunia politik. Wiranto mengkooptasi dan menarik kelompok “jubah, burdah, dan ekstrimis  islam” untuk meramaikan panggungnya. Wiranto ini pula yang mendukung pendirian Pesantren Az-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang, mantan petinggi DI TII.

Berhasil? Secara politik kurang berhasil karena jumlah kelompok “jubah dan burdah” ini tidak signifikan. Tapi, secara ideologis kelompok ini terus mengembangkan pahamnya, antara lain dengan mendirikan radio dakwah yang sangat ekspansif. Yaitu Radio Roja (756 AM).

Jika anda rajin mendengarkan radio Roja, maka akan terdengar jelas  ideologinya yang Wahabi tulen. Para penceramah di Radio Roja, misalnya,  mengharamkan musik, sebagai salah satu paham  Wahabi yang ultraortodoks.  Bagi Wahabisme musik adalah kreasi setan yang akan menjauhkan iman islam. Radio Roja juga mengkafirkan umat Islam yang merayakan maulid nabi, isra mi’raj, ziarah kubur, dan ajaran tasauf. Radio Roja adalah corong kelompok takfiri yang paling ekspansif di tanah air.

Bagi kalangan salafi-wahabi, islam itu hitam putih. Salafi-wahabi  adalah putih, yang lain hitam. Jika ajaran Islam tidak sesuai dengan pahamnya,  maka ia hitam, kafir, dan ujungnya neraka.

Keberadaan radio Roja jelas sangat meresahkan mayoritas umat Islam. Tapi ia tetap eksis karena “diduga” merupakan bagian dari panggung Wiranto. Kalau dugaan itu benar, celaka dua belas. Sebabnya, Wiranto kini  Menkopolkam, sehingga  aktivitas Radio Roja yang meresahkan umat itu, akan kebal dari  “intervensi polisi penyiaran”.

Saat ini, DPR tengah merancang RUU Penyiaran. Mengingat belakangan ini merebak ideologi dan paham yang disentegratif, apa yang disiarkan Radio Roja mestinya jadi perhatian DPR.

Ayung  Utriza Yakin yang meneliti aktivitas penyiaran Radio Roja,  dalam makalahnya yang berjudul: Salafism and the Public Sphere: Disseminating Islamic Puritanism in Indonesian Islam through the Radio (2017), menyatakan: Obviously, religious rights should be guarenteed, including preaching by Salafi. But religious teaching and preaching must be in line with respect, tolerance, and peace.  Faktanya yang kita lihat dan dengar dari Radio Roja -- “actually, teaching and preaching in Radio Roja, far away from respect, tolerance, and peace.

Radio Roja dalam menyiarkan ceramah-ceramah Islam sangat  agitatif, meresahkan, dan memecah belah persatuan umat. Radio Roja yang disupport Kerajaan Saudi Arabia itu kini mendirikan cabang di mana-mana, di hampir setiap kota kabupaten. Kelompok ini juga telah mendirikan stasiun tivi yang ideologinya in line dengan Radio Roja dan paham-paham unltrakonservatif wahabi.

Kasus Radio Roja yang jadi panggung salafi-wahabi, sudah saatnya mendapat perhatian DPR. Jangan hanya karena mendapat perlindungan dari big bos politik tertentu yang dekat dengan istana”  eksistensi Radio Roja yang meresahkan umat tersebut dipelihara.

Kita berharap RUU Penyiaran tidak  hanya berkutat pada masalah-masalah bisnis dan pengaturan frekwensi. Perihal ideologi disintegratif  yang diusung kelompok Salafi-Wahabi dengan radio dan tivi Roja-nya, hendaknya menjadi perhatian penting. Jangan biarkan kebhinnekaan Indonesia hancur hanya karena agitasi dan provokasi lembaga-lembaga penyiaran semacam itu.

Di Indonesia lembaga penyiaran semacam Radio Roja yang bersikap takfiri; juga bersikap rasis jumlah ”direformasi” agar tidak memecah belah NKRI.

 

 

 

 

  • view 84