Sebuah Surat dari Purworejo: Full Day School Membuat Siswa Makin Bodoh

Simon Syaefudin
Karya Simon Syaefudin Kategori Budaya
dipublikasikan 31 Juli 2017
Sebuah Surat dari Purworejo: Full Day School Membuat Siswa Makin Bodoh


Sebuah Surat dari Purworejo

 Full Day School Membuat Siswa Makin Bodoh

 Kebijakan full day school (FDS) – sekolah dari pukul 07.00 – 16.00 – yang dicanangkan Kemendikbud  yang dimulai awal tahun ajaran baru (Juli 2017), tak hanya ditolak madrasah dan pondok pesantren – tapi juga “ditolak” para pengamat dan praktisi pendidikan yang peduli kemajuan anak didiknya. Salah seorang pengamat dan pelaku pendidikan, Ikhsan Haryono -- Guru SMA Muhammadiyah dan pemilik lembaga Bimbingan Belajar  ternama -- di Purworejo, curhat melalui surat kepada saya tentang dampak FDS di daerahnya.

Ikhsan  menulis surat sebagai berikut: Dampak FDS terhadap murid-murid  SMA di Purworejo sangat buruk. “FDS membuat anak-anak makin bodoh, kelelahan, dan merusak suasana belajar di keluarga,” tulisnya.

Ikhsan yang amat mencintai profesinya sebagai guru matematika dan konsultan pendidikan di Purworejo itu, merasa amat prihatin dengan kebijakan FDS yang,  menurutnya, merusak sistem belajar anak-anak dan pendidikan keluarga yang telah mapan dan terbukti baik di daerahnya.  

 Berikut surat Ikhsan Haryono – sahabat saya alumnus Jurusan Matematika, FMIPA UGM, angkatan 1978, yang lebih dari setengah abad menjadi guru SMA  dan Bimbingan Belajar di Purworejo.   

 Mas Syaefudin Simon,

Saya pengamat dan pelaku pendidikan. Setelah diterapkan 5 hari masuk sekolah -- siswa belajar dari jam  07.00 -- 16.00,  ternyata berdampak sebagai berikut:

 1.    Siswa semakin bodoh. Di tempat “Bimbingan Belajar” yang saya kelola, bila saya tanya tentang pelajaran apa saja yang diterima di sekolah;  kebanyakan siswa tidak ingat materi pelajaran apa saja yang diberikan guru di sekolah; juga tak ingat bab apa saja yang diterangkan guru di sekolah . Kenapa? Hal ini rupanya terjadi  karena di rumah siswa tidak sempat mengulang kembali pelajaran yang diterima dari sekolah.

2.  Tidak tercipta suasana keluarga belajar. Hal ini disebabkan siswa sudah lelah sepulang sekolah. Sampai rumah pukul 17.00 atau bahkan pukul 18.00. Karena kelelahan, mereka tidur lebih awal (pkl 20.00). Bagi yang rajin bangun malam (pkl 03.00), mereka bisa belajar sampai pagi.   Tapi akibatnya di kelas mengantuk.

  3.  Bagi anak-anak yang aktif dan berorganisasi di sekolah (aktivis), mereka kehilangan kesempatan berorganisasi. Waktu “prime time”nya untuk belajar berorganisasi habis di sekolah.

  1. Bagi yang mempunyai kegiatan olah raga dan kesenian di luar sekolah, misal ikut perkumpulan silat, klub sepak bola, dan musik angklung,    kegiatan tersebut  jadi terganggu. Lagi-lagi karena waktunya habis di sekolah.

    5. Bagi anak kampung yang biasa membantu orang tua, kesempatan itu hilang karena mereka sampai rumah sudah kelelahan. Sekolah telah merenggut habis waktu mereka untuk membantu orang tua.

    6.  Bagi remaja yang “nakal dan tidak bersemangat belajar” waktu yang terlalu panjang di sekolah membuat mereka jenuh, sehingga sepulang sekolah mereka membunuh kejenuhan itu dengan nongkrong di cafe,   pacaran,  bahkan hura-hura yang tidak jelas juntrungannya. Hal-hal seperti itu tak pernah terjadi sebelumnya.

 Membaca surat sahabat Ikhsan, saya terkejut. Benarkah dampak FDS seburuk itu?  Jika demikian, pantaslah jika NU, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan  dan kyai-kyai di pondok pesantren menolak kebijakan FDS tersebut. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dr. Hj. Reni Marlinawati, juga keras menolak kebijakan belajar seharian di sekolah tadi. Menurut Reni, FDS mengganggu proses belajar dan mengajar di madrasah dan pondok pesantren.

Banyak anak-anak sekolah yang sebelumnya santri kalong (belajar agama di pondok pesantren usai sekolah umum pagi hari), tambah Reni, kini tidak bisa lagi mengikuti pendidikan agama di pondok pesantren karena waktunya habis di sekolah umum sampai pukul 16.00 sore. Padahal tambahan pelajaran agama tersebut sangat penting untuk murid-murid sekolah umum yang porsi pelajaran agamanya amat minim di sekolah yang berada di bawah Kemendikbud. Dengan demikian, tegas Ketua Poksi Pendidikan di Komisi X DPR RI itu, alih-alih FDS menambah pendidikan karakater sesuai Nawacita, yang terjadi malah sebaliknya -- pendidikan karakter tersebut menyusut karena hilangnya jam-jam berharga pendidikan agama di madrasah,  pondok pesantren dan keluarga.

 Selanjutnya, Ikhsan  menulis:  “Syaefudin Simon  -- Indonesia bukanlah Amerika atau Eropa. Di Amerika siswa hanya belajar maksimal 5 mata pelajaran. Sehingga mereka pulang sampai sore hari tidak masalah. Lagi pula, sekolah-sekolah di Eropa dan Amerika memberikan fasilitas lengkap untuk mengaktualkan semua potensi anak didik. Anak-anak yang berbakat olah raga, berbakat musik, berbakat menyanyi, dan lain-lain, semua  difasilitasi sekolah untuk dikembangkan. Semuanya gratis. Sekolah juga menyediakan makanan, transportasi, dan klinik gratis. Jadinya, sekolah sampai sore pun tidak masalah karena program pendidikannya sudah terpadu dan kompatibel dengan semua kebutuhan siswa dan orang tua.”

“Di Indonesia? Kondisinya berbeda sekali. Sekolah sembilan jam ini terlalu dipaksakan dan tidak kompatibel dengan kebutuhan murid dan orang tua.  Mereka, murid-murid sekolah di AS dan Eropa,  tidak perlu mengulang kembali pelajaran di rumah. Soalnya mereka hanya  mengikuti 5 mata pelajaran. Sedangkan di Indonesia,  16 mata pelajaran. Tiga kali lipat lebih jumlahnya. Ini  beban yang luar biasa berat bagi siswa sekolah,” curhat Ikhsan.

“Agar dapat menguasai pelajaran yang demikian banyak itu,  diperlukan waktu untuk mengulang kembali di rumah. Tanpa berlatih soal-soal di rumah dan mengulang kembali,  mustahil siswa di Indonesia bisa mengingat dan menguasai pelajaran-pelajaran tersebut. Itulah yang saya rasakan setelah diterapkan sistem 5 hari sekolah,” jelas penyuka matematika dan puisi Rendra itu.

            Di Era Pak  Harto, tambah Ikhsan dalam suratnya,   pernah ada  kebijakan 5 hari belajar. Harapannya Sabtu dan Minggu digunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Ternyata harapan tersebut tidak terwujud. Hari Sabtu digunakan siswa untuk mencuci dan  bersih-bersih. Sedangkan hari  Minggu untuk ikut Bimbel.”Hal ini tidak akan terjadi bila siswa pulang pukul 13.30,”  jelas Ikhsan. 

            Setelah kebijakan 5 hari sekolah berjalan 2 bulan, lalu dievaluasi -- akhirnya Pak Harto menghentikan kebijakan sekolah full day tersebut. Rupanya kebijakan FDS tidak kompatibel dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kenapa Kantor Kemendikbud tidak mengambil pelajaran dari sana?

 

 

 

 

 

  • view 209