DERADIKALISME: MEMBERSIHKAN PARASIT ALAM DEMOKRASI

Satria  Purnama
Karya Satria  Purnama Kategori Agama
dipublikasikan 15 Mei 2018
DERADIKALISME: MEMBERSIHKAN PARASIT ALAM DEMOKRASI

DERADIKALISME: MEMBERSIHKAN PARASIT ALAM DEMOKRASI
OLEH: RUSDI ALI HANAFIA
(Ketua HMI Badko Jabodetabeka-banten periode 2016-2018)

Untuk ukuran manusia, sesungguhnya usia bangsa Indonesia (72 tahun) menginjak posisi kematangan dan kedewasaan baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Setidaknya semakin bertambah usia semakin banyak pula pelajaran-pelajaran yang diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mana yang harus dibenahi dan mana yang harus dipertahankan.

Kesenjangan ekonomi, masifnya pengangguran, politik adu-domba, radikalisme dan lain-lain setidaknya menjadi agenda yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah saat ini dan harus segera dibenahi.

Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda yang sering kita anggap sederhana dan hal itu merupakan fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara yakni mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kedua agenda tersebut hemat saya merupakan prioritas utama pemerintah demi terciptanya stabilitas keutuhan negara.

Beberapa permasalahan di atas setidaknya kasus radikalisme harus mendapatkan perhatian dan pencegahan secara khusus meski permasalahan lain juga perlu ditangani. Masalah radikalisme yang akhir-akhir ini mewarnai media massa, baik mainstream maupun non-mainstream yang jika dibiarkan dan terus menjamur baik ditingkat pusat maupun daerah akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana, radikal menurut Azyumardi Azra (112:2002) adalah suatu keadaan atau orang dan gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh yang bukan tidak sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan kekerasan bukan dengan cara-cara damai.

Artinya, baik dilakukan oleh perseorangan maupun oleh gerakan kelompok ketika menghendaki suatu perubahan secara cepat dan masif dengan tindakan-tindakan tertentu dikategorikan sebagai gerakan radikalisme.

Dalam catatan Setara Institut misalnya, gerakan radikalisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok bisa dirunut dari abad ke 20-an. Dimulai oleh Sarekat Islam lokal dalam menghimpun semangat nasionalisme demi melawan kolonialisme Hindia Belanda. Dilanjutkan oleh Darul Islam (DI), dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dengan agenda perlunya negara berlandaskan Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (33, 34:2010).

Maka tidaklah heran jika sampai saat ini gerakan radikal itu setidaknya selalu dialamatkan kepada agama Islam. Bukan tanpa alasan, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia merupakan alasan utama bagi menjamurnya gerakan radikal yang menuntut beberapa aspek, mislanya penerapan syariah Islam, penegakan negara Islam atau khilafah dan lain-lain. Sehingga tidak heran jika saat ini ada beberapa peristiwa yang bernuansa radikal atau propokatif berdasarkan isu SARA target utama yang dicurigai adalah kelompok Islam.

Pertanyaannya, parameter apakah yang menjadi standar penilaian pemerintah terhadap suatu gerakan tertentu bisa dikategorikan radikal atau tidak radikal? Proporsionalkah kita jika ada suatu gerakan radikalisme tertentu langsung menjustifikasi kepada umat Islam atau kepada umat beragama lain sebagai aktornya? Ataukah tindakan itu semata-mata sebagai tindakan kriminal saja?

Di sinilah peranan hukum harus diperlakukan secara adil dan bijaksana sebagai perangkat dan instrumen negara demokrasi. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun kelompoknya ketika melakukan gerakan-gerakan radikal harus ditindak berdasarkan koridor hukum tertentu.

Jangan asal mudah menjustifikasi agama tertentu atau memfreming karena si pelaku memakai atribut Islam maka pelaku sedang mengamalkan ajaran Islam. Itu keliru besar dan amat prematur dalam menyimpulkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam justru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan. Q.S Al-Hujrat ayat 13 Allah Swt telah jelas menggambarkan kepada kita bahwa "sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Akhir dari saling mengenal ini saya kira bibit dari rasa kasih sayang dan perdamaian. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang.

Artinya, jangan menyempilkan Isu SARA dalam berbagai tindakan radikal, kriminal atau terorisme. Agar keutuhan NKRI tetap terjaga dari parasit-parasit demokrasi seperti gerakan radikalisme. Sehingga bangsa Indonesia tetap bersatu untuk mengawal keutuhan negrinya dalam mencapai cita-cita luhur seperti yang tertuang dalam UUD 45 dan pancasila.

Penyerangan Ruang Ibadah dan Tokoh Agama


Azyumardi azra dalam bukunya yang berjudul Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme Dan Pluralitas mengatakan bahwa tipologi seperti adanya istilah Islam radikal itu mengandung nuansa-nuansa rumit dan unsur-unsur yang kompleks.

Menurutnya, harus ada kualifikasi-kualifikasi tertentu dalam menentukan keradikalan suatu ormas atau perorangan dan menghimbau agar senantiasa berhati-hati dalam menjustifikasi suatu perbuatan itu dikatakan sebagai gerakan radikalisme.

Pertimbangan itu tidak lepas dari fenomena yang berkembang belakangan ini bahwa boleh jadi radikalisme itu stag dalam wilayah agama tidak pada domain politik begitupun sebaliknya.

Meski demikian, dalam batas tertentu kualifikasi radikalisme itu untuk saat ini berkutat pada gerakan seseorang atau kelompok demi kepentingan tertentu yang menghendaki perubahan secara cepat dan masif dengan cara-cara kekerasan.

Keadaan seperti ini dalam alam demokrasi adalah bagaikan parasit. Sebagaimana parasit yang menumpang dalam tubuh, hewan atau tanaman pasti akan menggerogotinya, pun dengan radikalisme merupakan sebuah ancaman yang secara sekilas terlihat biasa-biasa saja namun dalam waktu tertentu bisa menumbangkan stabilitas alam demokrasi kita.

Jika mengacu pada uraian di atas, peristiwa bom bunuh diri di Gereja Surabaya, Taman Kapolsek Sidoarjo dan penyanderaan mako brimob Depok serta penyerangan terhadap beberapa tokoh agama di beberapa daerah yang dilakukakn oleh perorangan tiga bulan lalu ini bisa dikategorikan sebagai tindakan radikal.

Di sinilah pernyataan Azra terbukti bahwa kompleksitas dan kerumitan radikalisme itu sangat dinamis. Di sisi lain untuk waktu yang lama kita memiliki pandangan yang dikonstruksi oleh media atau lainnya bahwa radikalisme itu erat kaitannya dengan ormas Islam tertentu. Freming itu saya kira terlalu dini dalam menyimpulkan.

Akhir-akhir ini justru ruang ibadah dan tokoh agamalah yang menjadi sasaran radikalisme itu. Setidaknya empat bulan terakhir ini Kapolri mencatat ada 21 kasus penyerangan terhadap tokoh agama seperti dilansir dari kompas (02/2018). Satu kasus diantaranya terjadi di Aceh, Banten, Jakarta dan Yogyakarta. Sementara di Jawa Timur empat kasus dan 13 kasus di Jawa Barat.

Pun kita bisa melihat sepekan ini bentuk-bentuk terorisme yang variatif seperti, penyanderaan polisi di mako brimob, ledakan bom di tiga gereja surabaya dan pengeboman di taman Kapolsek Sidoarjo anggal 13 Mei 2018.

Kasus tersebut mendapatkan berbagai reaksi dan opini dari masyarakat biasa sampai kepada para tokoh bahwa ada semacam skema tertentu yang sistematis untuk menegangkan suasana nasional di tahun politik dengan cara-cara kekerasan terhadap ruang ibadah dan para tokoh agama.

Ketua Ikatan Cendikia Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie dalam salah satu acara yang ditayangkan di salah satu tv swasta (26/02) pada waktu itu misalnya menanggapi kasus penyerangan ulama sebagai kasus yang serius dan mengkhawatirkan bukan lagi persoalan yang menyangkut ulama atau Kristen, melainkan semua pemuka agama harus dilindungi dan negara harus bertanggung jawab secara adil dalam menentukan hukumnya.

Kepala Bareskrim POLRI pada waktu itu mengatakan bahwa masyarakat agar tidak terprovokasi terhadap kasus penyerangan tersebut.

Sementara itu, kasus terorisme yang baru saja terjadi, saya kira pendapat Din syamsudin bisa dijadikan rujukan bahwasanya seluruh umat beragama itu sepakat bahwa tidak ada agama menampun membenarkan terorisme. Toh pun ada, itu merupakan tindakan penyimpangan agama.

Baik pernyataan dari pejabat pemerintahan seperti Bareskrim Polri maupun dari para tokoh memiliki unsur-unsur dan tujuan yang sama, yakni menindak secara serius terhadap kasus penyerangan dan terorisme tersebut tanpa memilah-milah berdasarkan agama secara adil dan bijaksana demi keutuhan dan stabilitas nasional di tengah-tengah tahun perpolitikan.
Artinya, kekhawatiran sebagai bangsa yang memiliki sejarah kelam seperti peristiwa tahun 48, 65 dan 98, bom Bali, bom hotel meriot Jakarta, dan sarinah wajar agar tidak terulang kembali.

Perlunya Persatuan Bukan Persatean

Jika tidak mendapat perhatian secara khusus, maka tidak mustahil kasus kekerasan terhadap beberapa tokoh agama, terorisme dan gerakan radikalisme lainnya itu semakin lama semakin mengkristal menjadi sebuah gerakan radikalisme yang terstruktur sistematis dan masif yang akan siap mengeksekusi di mana pun dan kapanpun. Bahkan lebih fatalnya lagi jika tindakan radikal dan teroris itu dijadikan sebuah profesi dan itu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Oleh karenanya, dalam kasus ini setidaknya semua unsur masyarakat baik penegak hukum, masyarakat sipil, para tokoh agama, pejabat dan lain-lain harus berkontribusi demi terciptanya keamanan bersama. Jangan karena hanya yang jadi korban itu ulama, umat agama lain tidak hirau dan seterusnya . Satu nusa satu bangsa, ketika umat satu menderita maka umat lain harus menjadi punggawa utama untuk membela. Itulah yang dibutuhkan bangsa kita yakni persatuan.

Mengenai persatuan, boleh rasanya kita mencontoh dari Mohammad Hatta. Hatta menulis sebuah artikel yang berjudul persatuan dicari, persatean yang dapat yang diterbitkan di Daulat Rakyat tahun 1932. Dia menggambarkan bahwa pada waktu itu konsep persatuan hanya sebatas persatean. Daging kerbau, daging sapi, daging kambing , daging ayam dapat diseate jadi satu. Artinya, ada semacam pemaksaan kehendak untuk bangsa Indonesia bersatu tanpa menghargai pemahaman yang kadang sulit untuk dipersatukan.

Di sini Hatta memberi contoh kalangan ningrat, borjuis dan rakyat yang sulit diparesatukan karena akan mengorbankan asas masing-masing. Tentunya persatuan yang digambarkan Hatta bukan seperti itu melainkan suatu persatuan bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi dan satu sama lain masih menghargai pemahaman asas-asas tiap golongannya. Tiap-tiap kalangan diberi kebebasan gerak, berfikir dalam membuat propaganda politik sesuai asasnya yang tentunya masih dalam bingkai persatuan.

Justru yang harus diantisipasi itu adalah orang-orang yang menggunakan kebebsaan berpendapatnya dalam menyebarkan hoaks yang jelas-jelas kabar bohong karena peristiwanya tidak terjadi. Yang jika dibiarkan lagi-lagi akan memicu gerakan radikalisme sebagai parasit utama di alam demokrasi.

Oleh karena itu, kita semua memiliki peranan penting untuk mencegah gerakan radikalisme dalam bentuk apapun agar negara kita terbebas dari apa yang disebut parasit alam demokrasi sehingga kita semua fokus dalam membangun negeri ini dan layak menjadi poros peradaban dunia internasional.

  • view 59