Artikel Sartika Syamsudin : Pendidikan Multikultural Di Era Globalisasi

Sartika Syamsudin
Karya Sartika Syamsudin Kategori Proses Kreatif
dipublikasikan 19 Januari 2018
Artikel Sartika Syamsudin : Pendidikan Multikultural Di Era Globalisasi

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA REMAJA
DALAM MENGHADAPI DI ERA GLOBALISIASI
 
Oleh
 
Sartika Syamsudin
 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Muhammadiyah Kupang
 

 

 

Abstrak


             Di dalam pola-pola keseharian itu,terkandung nilai-nilai atau tata-aturan dari adat istiadat yang berlaku.Tata-aturan yang berlaku tersebut merupakan ejawantah dari pandangan hidup atau sistem nilai dalam masyarakat tertentu, di mana pandangan hidup ini merupakan wujud ketiga dari kebudayaan.Wujud ketiga ini bersifat lebih abstrak dibanding kedua wujud sebelumnya.Sistem nilai atau pandangan hidup ini bisa berupa falsafah hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya. Hal ini tiada lain adalah representasi dari pola pikir atau pengetahuan atau logika masyarakat pengampu kebudayaan tertentu. Permasalahan etika ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat.Negeri kita kaya raya akan sumber-sumber daya alam dan kaya akan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas. tetapi pada masa sekarang ini kita, bangsa Indonesia, tergolong sebagai bangsa yang paling miskin di dunia dan tergolong ke dalam bangsa-bangsa yang negaranya paling korup. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita tidak mempunyai pedoman etika dalam mengelola sumber-sumber daya yang kita punyai.Pedoman etika yang menjamin proses-proses manajemen tersebut akan menjamin mutu yang dihasilkannya. Kajian-kajian seperti ini bukan hanya menyingkap dan mengungkapkan ada tidaknya atau bercorak seperti apa nilai-nilai budaya yang berlaku dan etika yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan manajemen sesuatu kegiatan, organisasi, lembaga, atau pranata; tetapi juga akan mampu memberikan pemecahan yang terbaik mengenai pedoman etika yang seharusnya digunakan menurut dan sesuai dengan konteks-konteks macam kegiatan dan organisasi.
Kata kunci: nilai-nilai budaya, pedoman etika, kebudayaan.
 
Pendahuluan
Memasuki milenium ketiga, Indonesia sudah selayaknya mampu menjawab beragam tantangan dari ombak besar bernama globalisasi, yakni tantangan untuk terus berlari kencang dari ketertinggalan di pelbagai bidang, yang senyatanya tidak dapat dielakkan lagi.Globalisasi ini mendera hampir di seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga praktik politik-ketatanegaraan. Manifestasi tantangan-tantangan tersebut antara lain beru¬pa munculnya gagasan tentang perdagangan bebas lin¬tas negara di seluruh dunia, di mana telah melepaskan prinsip-prinsip trading kuno yang ditandai oleh munculnya korporasi-korporasi multinasional, berafiliasinya beberapa negara dalam sebuah organisasi ekonomi regional demi penguatan posisi tawar dalam percaturan ekonomi global (Uni Eropa, misal¬nya), memupusnya sekat-sekat geografis-politis yang tegas (deteritorisasi) dalam praktik-praktik interaksi sosial karena kemutakhiran teknologi (lahirnya gadget canggih dan koneksi internet dengan tingkat kecepatan tinggi, sehingga memapankan industri media), homogenisasi rancangan arsitektur bercorak Barat pada kota-kota besar di seluruh dunia, hingga industri pariwisata global yang memiliki efek diffusi (persebaran) kebudayaan serta meningkatnya konsumsi pada tataran global dan lokal sebagaimana disinggung Friedman (1994) dalam bukunya Cultural Identity and Global Process.
Contoh-contoh akibat globalisasi di atas menunjukkan bahwa, dalam realitanya, globalisasi mampu menjadi penentu arah perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia di dunia.Dalam lingkup sosio-kultural yang lebih sempit,salah satu implikasi globalisasi ialah pada munculnya pola-pola baru dari suatu kebudayaan dalam beragam bentuk dan tatanannya. Kebudayaan dengan corak baru ini kerap kita sebut sebagai kebudayaan pascaindustri, pascamodern, ataupun postmodern.Keadaan masyarakat di milenium kelima tersebut memiliki konsekuensi logis pada situasi yang akan menggiring kita, sebagai “warga dunia”, untuk berpikir, berkeputusan, hingga bertindak dalam ritme yang relatif cepat. Dari kenyataan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa realita sosial semacam ini sesungguhnya lahir karena transformasi yang signifikan pada core kebudayaan itu sendiri, yakni pola atau cara berpikir dan cara memandang dunia ( Al Mudra, 2007a dan 2008a).  
Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, implikasi lain dari lahirnya bentuk-bentuk baru dari peradaban dan kebudayaan postmodern di atas ialah mulai ditinggalkannya produk-produk kebudayaan lokal (seni, bahasa, pola-pola perilaku, maupun benda budaya lainnya) oleh masyarakatnya. Produk-produk budaya lokal mulai ditinggalkan lantaran dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date, kuno, dan semacamnya.Oleh karenanya, generasi terkini dengan basis kulturalnya masing-masing kemudian, meski tidak semua, akhirnya lebih memilih untuk mengadopsi budaya baru atau budaya kekinian (hybrid culture) yang telah berasimilasi dengan budaya Barat.Persoalannya bukan terletak pada boleh tidaknya diterima dan dipraktikkannya budaya hybrid tersebut, melainkan terletak pada sikap penafian budaya lama (peninggalan nenek-moyang) oleh generasi masa kini.Ketika warisan budaya tiada lagi diindahkan , yang akan terjadi ialah sebuah krisis identitas (jatidiri).
Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita berupaya menjaga, merawat, mengemas, dan mempublikasikan kekayaan warisan budaya kita kepada dunia untuk mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa yang bermar¬tabat.Sebab, hanya dengan memahami dan menjaga kekayaan warisan budaya dan sejarah, bangsa ini akan dihargai dan dipandang secara terhormat oleh bangsa lain. Benefit lain yang bisa dipetik ialah bahwa bangsa ini juga dapat berangsur melepaskan diri dari hegemoni budaya asing (Al Mudra, 2007b). Penting untuk digarisbawahi di sini, masyarakat yang dinamis tidak selalu menolak pengaruh budaya luar.Produk budaya asing yang mendorong kepada perbaikan hidup dan kemajuan, tidak perlu serta-merta ditolak.Hal ini berpegang pada prinsip “al muhafadhatu ‘ala al qadimi as sholih wal akhdzu bi al jadidi al ashlah”, yang maknanya adalah menjaga warisan (budaya) lama yang baik dan mengadopsi sesuatu (budaya)yang baru yang lebih baik (Ibid, 2007b).
 
 
 
 
 
Bagian Inti
 
  1. Budaya dan warisan budaya
 “Hanya manusia yang memiliki kebudayaan,” begitu kira-kira teori Erns Cassirer, seorang ahli lingustik asal Swiss, dalam bukunya An Essay on Man (1945 via Ahimsa-Putra, 2002; 2004; 2005).Disebutkan olehnya bahwa kebudayaan atau budaya merupakan ciri penting (khas) dari manusia,yang membedakan manusia dengan binatang.Mengapa hanya manusia yang memiliki kebudayaan, sedangkan binatang atau makhluk lainnya tidak?Pendapat ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan animal symbolicum atau binatang yang mengkreasi simbol.Sebab itu,hanya manusia yang dapat melakukan simbolisasi terhadap sesuatu.Manusia merupakan makhluk yang mampu menggunakan, mengembangkan, dan menciptakan lambang-lambang atau simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan sesa¬manya (Ahimsa-Putra, 2004: 29).Sementara itu, apa yang dimaksud dengan simbol?Definisi konsep simbol atau lambang ialah segala sesuatu yang dimaknai di mana makna dari suatu simbol itu mengacu pada sesuatu (konsep) yang lain.Wujud lambang-lambang ini bisa berupa teks (tulisan), suara, bunyi, gerak, gambar, dan lain sebagainya (Ibid).
Oleh karena hanya manusia yang dapat melakukan pe¬maknaan terhadap sesuatu dan sesuatu yang dimaknai ini meru¬pakan sebuah lambang hasil kreasi manusia sendiri, dan proses simbolisasi ini melahirkan kebudayaan, maka kebudayaan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai: seperangkat atau kese¬luruhan simbol yang digunakan atau dimiliki manusia dalam hidupnya untuk bisa melakukan reproduksi dan menghadapi lingkungannya, yang diperoleh lewat proses belajar dalam kehi¬dupannya sebagai anggota suatu masyarakat atau komunitas (Ibid). Di sini perlu dicatat bahwa setiap manusia beserta komu¬nitasnya memiliki perangkat simbol (baca: kebuda¬yaan) dan pro¬ses simbolisasinya (proses berkembangnya kebuda¬yaan) masing-masing, sehingga pemaknaan atau penafsiran yang lahir juga beragam (lihat juga Geertz, 1973: 89).Hal inilah yang kemudian melahirkan diversitas budaya dalam kehidupan manusia.

           Lebih lanjut,perlu diketahui bahwa terdapat tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat.Pertama adalah gagas¬an, ide, atau sistem nilai.Karena gagasan ini beroperasi pada tataran kognitif, maka agak sulit mengidentifikasinya. Selain itu, dapat diketahui simbol-simbol lain yang wujudnya lebih konkret dari wujud pertama untuk dapat menjadi pembeda atau berlaku sebagai cultural traits antara kebudayaan yang satu dengan lainnya.Wujud konkret dari simbol-simbol tersebut ialah perilaku, kebiasaan, habitus (sebagaimana sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, menyebutnya), atau yang kita kenal dengan istilah adat-istiadat sebagai wujud kedua dari kebudayaan.Selain adat-istiadat, elemen lainnya ialah budaya material.Budaya material (material culture) atau artefak atau benda-benda hasil produksi suatu kebudayaan merupakan hal-hal dalam kebudayaan yang paling konkrit (empiric).
 
 
  1. Konsep multikulturalisme dan persebarannya.
Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia,tetapi pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas

             Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropah Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat-masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Kulit Putih yang Kristen.Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an.Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan Hak-Hak Sipil, dan dilanjutkannya perjuangan Hak-Hak Sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan affirmative action yang membantu mereka yang tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha (lihat Suparlan 1999).
Pemahamaan tentang mulikulturalisme Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan.Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidak-tidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli atau ahli-ahli lainnya.Karena multikulturalsime itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.
Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegars bagi Indonesia.
 
 
  1. Upaya-upaya yang dapat di lakukan Cita-cita reformasi yang sekarang ini nampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya ada baiknya digulirkan kembali.Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indoneaia.Sebagai model maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau bhinneka tunggal ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.
    Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia.Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan.Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen.Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum.
    Upaya-upaya tersebut diatas tidak akan mungkin dapat dilaksanakan bila pemerintah nasional maupun pemerintah-pemerintah daerah dalam berbagai tingkatnya tidak menginginkannya atau tidak menyetujuinya. Ketidak inginan merubah tatanan yang ada biasanya berkaitan dengan berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dan dipunyai oleh para pejabat dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada dan pendistribusiannya.Mungkin peraturan yang ada berkenaan dengan itu harus direvisi, termasuk revisi untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para pejabat,sehingga peluang untuk melakukan KKN dapat dibatasi atau ditiadakan.
           Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut diatas,sebaiknya Depdiknas R.I. mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA.Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari krurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar sukubangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya). Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini, mereka itu semuanya menyetujui dan mendukung ide tentang diselenggarakannya pelajaran multikulturalisme di seklah-sekolah dalam upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang konflik berdarah antar sukubangsa yang pernah mereka alami baru-baru ini ( lihat superlan 2002).
        Sebagai penutup mungkin dapat kita pikirkan bersama apakah multikulturalisme sebagai ideologi yang mendukung cita-cita demokrasin akan hanya kita jadikan sebagai wacana ataukah akan kita jadikan sebagai sebuah tema utama dalam antropologi Indonesia yang akan merupakan sumbangan antropologi Indonesia bagi pembangunan masyarakat Indonesia.Semuanya terpulang pada keputusan kita bersama. Perilaku masyarakat akibat perubahan sosial dapat berupa pemberontakan, aksi pastes, demonstrasi, data tindakan kriminal. Berikut beberapa contoh perubahan sosial budaya di Indonesia a. pembrontakaan republic Maluku selatan (RMS). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi ketika sebagian kecil kelompok masyarakat Ambon yang dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Titnur (NIT) tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke negara kesatuan setelah Konfe-rensi Meja Bandar (KMB).Pemberontakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa tidak pasti tentang status mereka setelah KMB. Pemberontakan ini berlangsung sekitar 4 balms dan berakhir setelah pemimpin mereka,dr. Soumokil, ditangkap.Sebagian dari yang berhasil lolos dari kejaran tentara RI melarikan diri ke Belanda data bergabung dengan mereka yang telah bermigrasi lebih awal serta membentuk RMS di pengasingan.Di sini jelas bahwa pemberontakan yang mereka lakukan karena adanya perubahan sosial-budaya khususnya status mereka anggota KNIL setelah KMB.
       b. Pemberontakan Darul Islam (DI/TII) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh
Pemberontakan ini merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan membentuk negara Indonesia berazaskan hukum Islam.Pemberontakan di daerah-daerah tersebut pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang tidak memberikan penghargaan yang pastas untuk mereka yang telah berjuang membela dan mempertahankan RI.Bentuk ketidakpuasan itu tentu mempunyai latar belakang yang berbeda.Yang pasti pars pemimpin gerakan merasa tidak puas karena adanya perubahan sosial budaya.Di Aceh misalnya Daud Beureh tidak puas akan kedudukannya yang semula sebagai gubemur Daerah istimewa Aceh menjadi salah satu karesidenan Sumatra utara bukan lagi provinsi.Pemerintah RI setelah kembali menjadi negara kesatuan melakukan penyederhanaan administrasi, sehingga status Daud Beureh tidak lagi menjadi gubernur Aceh melainkan hanya seorang residen. c. pembrontakaan PRRI/permesta Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terjadi di Sumatra Barat dan Permesta di Sulawesi Utara.Kedua pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi tersentralisir yang dikeluarkan pemerintah pusat yang semula otonomi.Sebab dalam kenyataannya hasil yang diperoleh dari daerah ke pusat tidak dimanfaatkan untuk mensejahterakan penduduk daerah mereka sendiri.Mereka menuntut kembali adanya desentralisasi ekonomi khususnya di bidang ekspor.
 
 
 
 
Penutup

Simpulan/Saran
       Budaya dan warisan budaya  “Hanya manusia yang memiliki kebudayaan Manusia merupakan makhluk yang mampu menggunakan, mengembangkan, dan menciptakan lambang-lambang atau simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan sesa¬manyaDalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, implikasi lain dari lahirnya bentuk-bentuk baru dari peradaban dan kebudayaan postmodern di atas ialah mulai ditinggalkannya produk-produk kebudayaan lokal (seni, bahasa, pola-pola perilaku, maupun benda budaya lainnya) oleh masyarakatnya. Lebih lanjut,perlu diketahui bahwa terdapat tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat.Pertama adalah gagas¬an, ide, atau sistem nilai.Karena gagasan ini beroperasi pada tataran kognitif, maka agak sulit mengidentifikasinya. Selain itu, dapat diketahui simbol-simbol lain yang wujudnya lebih konkret dari wujud pertama untuk dapat menjadi pembeda atau berlaku sebagai cultural traits antara kebudayaan yang satu dengan lainnya.Wujud konkret dari simbol-simbol tersebut ialah perilaku, kebiasaan, habitus (sebagaimana sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, menyebutnya), atau yang kita kenal dengan istilah adat-istiadat sebagai wujud kedua dari kebudayaan.Selain adat-istiadat, elemen lainnya ialah budaya material.Budaya material (material culture) atau artefak atau benda-benda hasil produksi suatu kebudayaan merupakan hal-hal dalam kebudayaan yang paling konkrit (empiris). Ada empat bentuk yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya.Pertama, benda-benda fisik atau material culture.Wujud pertama ini mencakup seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat besar (dari emblem kerajaan Sultan Nata Sintang, kain songket, keris, sampai Candi Borobudur, misalnya).Kemudian, wujud kedua ialah pola-pola perilaku yang merupakan representasi dari adat-istiadat sebuah kebudayaan tertentu. Bentuk kedua ini meliputi hal-hal keseharian,seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah komunitas, seperti pola upacara adat ataupun ritual ngaben di masyarakat bali.  
Saran
       Dari beberapa aspek dari warisan budaya yang hanya manusia saja yang memiliki dan menciptakan semuanya kita mengkaitkan dengan era globaliasasi saat ini.
Pada khususnya budaya tidak bisa terlepas dari seseorang yakni manusia itu sendiri. Semakin canggi, perkembangan dan perubahan yang begitu pesat akan terjadi perubahan pula pada aspek-aspek tertentu yang nantinya akan berdampak negatif.  Jadi kita sebagai makluk sosial harus peka terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita saat sekarang ini. budaya merupakan tradisi yang sudah ada dan terjadi secara turun temurun, dan itu semua tidak boleh di hilangkan sekalipun era globalilasi sudah menguasa dunia, dengan adanya warisan budaya tingkah laku yang sebelumnya bisa terjaga. Dengan adanya budaya kita bisa saling menghargai sesame manusia.
Jadi, biarpun semakin tinggi dunia senguasa manusia yang berada dimuka bumi ini jangan sekali-sekali luntur atau memudar akan warisan budaya karena itu merupakan pegangan kita untuk menghadapi dunia yang lebih majuh dan kejam nantinya.
 
 
Daftar Rujukan

belajarsosologi.com
https://books.google.co.id.17januari2018
https:// image.slidesharecdn.com/warisanbudayamultikultural.17januari2018.
https://id.m.wikipedia.org.17januari2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • view 66