"Sesat" Pikir Ala Birokrat Kampus

Cahyono Ananta Toer
Karya Cahyono Ananta Toer Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 16 Maret 2016

Menanggapi kasus pembreidelan atau pembatasan kebebasan akademik. Saya kira pemangku kebijakan kampus dalam posisi antara sesat pikir sebagai ancaman kebebasan akademik. ?Sesat pikir?, kenapa saya memakai kata ini karena dalam dunia pers maupun ekspresi akademik. Sepanjang itu tidak melanggar secara institusi bahkan?konstitusi (hak dan kewajiban akademik), birokrasi ataupun pihak terkait sekalipun negara tidak berhak membatasinya. Karena, kebebasan pers dan berekspresi dalam sebuah kajian maupun liputan tidak ada pembatasan itu peristiwa kejahatan maupun sejarah.

Saya tekankan, dalam informasi sejarah kejahatan atau kriminalitas sekalipun media harus menginformasikannya pada publik. Begitu juga dengan kasus Majalah Lentera yang diterbitkan oleh Kelompok Bakat Minat (KBM) yang berada di bawah koordinasi Senat Mahasiswa Fakults Ilmu Sosial dan Komunikasi (FISIKOM) UKSW, Oktober 2015 lalu. Yakni laporan utama yang bertajuk ?Salatiga Kota Merah? ini isinya kurang lebih menjabarkan tentang kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta relasinya dengan Gerakan 30 September 1965. Justru saya sangat apresiasi untuk teman-teman yang sudah berontribusi memberikan informasi historis tentang bangsa ini.

Mengenai alasan Kepolisian Resor Salatiga yang memanggil awak redaksi majalah Lentera sebagai aduan dari masyarakat yang dianggap resah dengan hadirnya majalah tersebut merupakan intervensi kekuasaan aparat, terlebih mengatasnamakan aduan dari masyarakat. Dalam hal ini, tindakan ini dianggap sebagai langkah pencegahan suapaya tak terjadi konflik yang lebih luas. Saya kira ini tiada lain sebatas tindakan ?provokatif?, mohon maaf ini barangkali masih bisa kita kaji lagi secara akademik.

Sebagai alasan kekhawatiran saya kira ini sangat personal dari pihak luar. Karena, saya kira sebagai konsumsi akademik diskusi-diskusi dengan tema sebebas-bebasnya itu tak masalah. Kita tahu bagaimana di era orde baru kampus begitu heroik bersuara kritis pada negara. Meski seringkali, masyarakat kampus tak lagi lelah menyuarakan kebebasan itu. Jika sekarang sebaliknya, yang justru kebebasan berbicara dan berekspresi di kekang oleh pejabat kampus sendiri, itu sama halnya orang yang kalah perang di kandang sendiri. Saya kira, pers kampus harus tetap teguh untuk menyuarakan suara keadilan dan kebenaran. Karena, terciptanya sebuah perubahan itu dibentuk dari kampus. Menurut saya, Pers kampus sebagai media yang sangat signifikan untuk mengembangkan kematangan dalam dunia jurnalistik cakap akan kepentingan bangsa ini. Tanpa intervensi ideologi maupun institusi kampus sekalipun.

Terlebih, akhir-akhir ini mahasiswa UIN Walisongo, terkhusus para aktivis kampus tercengang dengan dilayangkannya regulasi "ngawur" juga formalin, eh formalistik ala "birokrat kekinian"?kataya. yakni soal tata tertib mahasiswa dan hak penggunaan fasilitas Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN Walisongo Semarang. Lelucon apalagi ini, seusai memberikan stigma terhadap kebebasan akademik kini kau pertegas lagi soal tata tertib mahasiswa. Pasalnya, masih banyak yang perlu kau atur lebih padat sepadat tong sampah yang berserakan di halaman kampus hijau itu. Katanya.?

Berharap akan produktifitas akademik?. Sepertinya itu kurang tepat. Area yang menjadi lahan ekspresi mahasiswa kini kau padati dengan lahan parkir, jangankan produktif gangguan pendengaran iya.

  • view 254