Pendidikan Pluralisme Bagi Siswa SMA

Cahyono Ananta Toer
Karya Cahyono Ananta Toer Kategori Agama
dipublikasikan 18 Februari 2016
Pendidikan Pluralisme Bagi Siswa SMA

Ketegasan sistem pendidikan merupakan media yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini ke arah era pencerahan. Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berdaulat dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, pendidikan agama islam tentunya memilika manfa?at besar dalam membangun karakter kehidupan siswa-siswi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya, pendidikan merupakan tonggak yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi.

Sangat jelas?disini bahwa, sikap represif dan diskriminasi suatu kelompok terhadap kelom lain dalam kehidupan beragama menjadi fatologi sosial pada masyarakat saat ini. Dari sini, tentunya rencana pembenahan dalam penerapan pendidikan pada usia dini atapun remaja menjadi sasaran utama. Menjadi tanggung jawa bersama antara pemerintah?dengan para guru dalam?mensosialisasikan kedamaian, yang dapat dilakukan melalui pendidikan atau pun taraining dalam sekolah-sekolah umum khususnya.

Peran pendidikan signifikan dan sentral,?sebab ia memberikan pembukaan dan perluasan pengetahuan sehingga bangsa ini betul-betul melek akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum merupakan rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki standar nasional, materi yang perlu di pelajari dan pengalaman belajar harus dijalani. Dalam hal ini penting kita kaji, sebab kebutuhan pendidikan dalam pembangunan agama menuju perubahan sosial menjadi peluang. Kebijakan ini tentunya menjadi dorongan para guru untuk mengembangkan pengalaman dan pengetahuan keagamaan?untuk siswa-siswinya, dimana bukan sekedar memahami bagaimana agama namun jauh lebih luas dari itu.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 31 ayat 1 ?Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang?. Atas dasar amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal tiga menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kebijakan ini memiliki arti luas kemanusiaan, sehingga dalam metode pendidikan ini berisi materi untuk seumur hidup. Sebagaimana dijelaskan hadits Nabi?Muhammad?SAW ?Pendidikan agama?bertujuan?guna?memahamkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam?. Dari kalimat diatas memiliki makna bahwa, pembangunan pendidikan ini untuk menebar kemanusiaan dan kesetiaan pada dasar negara kesauan republik indonesia.

?

Metode pendidikan agama dalam sebuah kebijakan

Sepanjang jenjang pendidikan dalam peserta didik di sekolah, kemampuan siswa-siswi dalam pemahaman agama islam sudah semestinya mengarah pada prulalisme agama. Begitupun di sekolah negeri, dewasa ini menjadi tujuan utama dalam membangun karakter remaja dalam kearifan lokal. Pendidikan agama islam bukan hanya sebuah putusan kebijakan konstitusi, namun dapat dimaknai bahwa kebijakan ini memiliki pendekatan historis dalam pembangunan bangsa kita. Maka, orientasi perdamaian dan pembebasan dalam pendidikan agama sangalah penting. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 di atas bahwa, sesungguhnya pendidikan agama dan keagamaan berlandaskan dasar negara yaitu pancasila. Menyangkut metode pembelajaran dan Pendidikan Agama memiliki beberapa pendekatan konstruktif dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak siswa-siswa sebagai peserta didik.

Pertama, pendekatan plurasime dalam keberagamaan. Dalam hal ini, bagaimana peserta didik dituntut dalam membangun suatu perdamaian dalam hidup dengan sesama manusia. Sehingga, orientasi konflik yang acapkali muncul dari kalangan remaja selama ini sedikit berkurang. Tentunya ini tidak sekedar untuk peserta didik, namun para guru dan kalangan civitas akademik lainnya dituntut menjalankan hal yang sama.

Kedua, pendekatan historis kebijakan. Menjadi pengalaman berharga bagi pendidikan remaja masa kini, karena selain memahami regulasi lahirnya kebijakan tetapi juga didasari semangat bahwa untuk apa dilahirkannya kebijakan PA ini. Disamping untuk menjawab permasalahan kerusuhan antar umat beragama, namun ada sejenis penanggulangan dalam kontroling sikap labil?peserta didik. Tanpa kita sadari bahwa, sumber konflik itu?berawal?dari emosional manusia.

Mengkaji kebijakan yang menjadi acuan sistem pendidikan agama dan keagamaan di sekolah-sekolah umum. Fenomena yang menjadi masalah dalam sistem ini, berawal dari kebijakan yang tidak pasti dan masih bergantung.

Dalam penanaman kurikulum pendidikan agama yang dikembangkan dalam masing-masing sekolah, membutuhkan pemaknaan dalam memperhatikan potensi dan sumber?daya lingkungan sekolah dan daerah tertentu. Sebab, negara Indonesia adalah negara plural. Dimana memiliki berbaga suku, agama, etnis dan ras, tentunya perkembangan peradaban dan pengalaman wawasan keagaman berbeda pula.

Kategorisasi kepekaan siswa-siswi dalam menanggapi realita sosial tentunya dipengaruhi oleh sistem dan media pendidikan dilingkungan sekolah. Begitu juga dengan media pendidikan agama islam, tentunya ini dapat dikembangkan melalui media apapun yang mampu mensosialisasikannya kepada publik. Media sosial, cetak, online. Tentu saja ini menjadi sebuah alternatif dalam pengembangan pendidikan agama islam, sebab pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sangat ketat dewasa ini.

Pendidikan agama merupakan jenjang implementasi dalam mengukur potensi karakteristik setiap daerah, budaya sosial masyarakat, dan peserta didik. Konsepsi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pilihan gagasan politik dai sebuah negara. Saat ini, arah kebijakan pendidikan di Indonesia, telah banyak mengalami suatu perubahan-perubahan terkait paradigma. Di sini, paradigma pendidikan yang seharusnya dapat menjadi media terjadinya peroses tranformasi pengetahuan yang meliputi tentang ?budi pekerti?, kecakapan membangun sebuah peradaban, dan kemampuan membangun wawasan tentang relasi manusia dengan alam, dan lingkungan sosial. Namun, telah bergeser hanya menjadi alat untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya teknis belaka. (Moh. Yamin, M.Pd,?Ideologi dan Kebijakan Pendidikan/2013).

?

Formulasi pengembangan pendidikan agama

Strategi pengembangan pendidikan menjadi persoalan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Romo Mangun Wijaya, ?pendidikan adalah proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah.? Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menambahkan kesaadran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada. (Benny Susetyo.?Politik pendidikan penguasa./2005).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 37 pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan sesuai amanat undang-undang tersebut. Disini, dapat kita deteksi bahwa, dalam lingkungan sekolah belum menciptakan benih-benih yang cakap dan tanggap terhadap realitas yang ada. Hemat saya pendidikan di sekolah belum mampu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Hampir menjadi sorotan utama dalam hal pendidikan karakter, peluncuran benih yang dihasilkan dari jenjang pendidikan di sekolah seakan bias tidak membuahkan hasil maksimal. Kecakapan sosial belum mampu ditanggapi, sehingga penting kiranya pendidikan agama islam akan pembangunan karakter yang sadar akan realita. Tidak haya sebatas kebijakan yang terpacu pada peraturan saja, namun yang dibutuhkan disini adalah bagaimana lingkungan sekolah memberikan?dorongan?terhadap remaja agar melek kebenaran dan kepedulian sosial. Maka, sesungguhnya undang-undang kebijakan pendidikan nasioanl ini layaknya menjadi payung hukum. Yang mampu menyelesaikan segala hal berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, keadilan setiap warga negara. Karena peran penting daripada pendidikan merupakan solusi penanggulangan konflik sosial masyarakat.

?

  • view 241