Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 18 April 2018   15:11 WIB
Wakil Ketua DPR Kritik aturan Presiden Soal Tenaga Kerja

Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI melakukan kritik keras terhadap peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai bahwa kebijakan tersebut akan semakin mempersempit peluang kerja masyarakat. 

Baca juga tentang Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan
Fahri mengatakan bahwa regulasi tersebut dinilai terlalu memudahkan pekerja asal Cina menyerbu Indonesia. Padahal, selama ini sudah banyak pekerja-pekerja asal negeri tirai bambu tersebut di dalam negeri.

"Buruh China adalah sekrup, mereka dipindah-pindahkan seperti pindahkan mesin, selesai produksi di Afrika, tambang-tambang di Afrika diambil alih, pindah tambang ke Indonesia. Tidak peduli dengan masyarakat lokal, mereka adalah mesin. Pejabat kita disuruh membuat aturan untuk melegalkan itu, dan untuk menipu bangsa Indonesia," kata Fahri dalam pertemuan di Jakarta.

Fahri menyampaikan bahwa pekerja-pekerja asal negeri tirai bambu yang masuk ke Indonesia sebagian besar merupakan buruh. Dirinya mengakui bahwa sempat melihat peristiwa itu.

"Sebelum Perpres ini turun, saya udah turun ke lapangan, memang Undang-Undang itu dilanggar, memang menteri dan kabinet memperhalus itu supaya tidak kelihatan menipu rakyat," ujarnya.

Fahri juga menambahkan, dalam suatu kesempatan dirinya pernah mengunjungi salah satu pabrik yang dipenuhi oleh buruh asal negeri tirai bambu. 

"Suatu hari saya ke Banten ada pabrik semen di situ, itu semua pengumumannya itu pakai bahasa Mandarin. Begitu saya kasih tahu paginya, mereka ubah itu semua karena saya mau datang, lalu buruhnya disembunyikan, ada beberapa yang kelihatan dianggap ahli di satu ruangan seolah-olah lagi mengajari pribumi," katanya.

"Saya datang saya wawancara, 'what kind of foreign languange that you understand? Geleng dia. Do you speak english? Goyang dia. Saya tanya yang orang pribumi, 'kamu diajar apa?' Enggak pak saya cuma disuruh duduk di sini. Jadi ini tipuan seolah-olah ini ekspat, padahal itu buruh semuanya, yang kapasitas dan kemampuannya itu jauh lebih rendah dari kemampuan kita," katanya.

Menurut Fahri apa yang terjadi itu telah melanggar perizinan yang ada khusunya Undang-Undang Tenaga Kerja. Karena dalam undang-undang para pekerja asing wajib memiliki kemampuan berbahasa internasional, dalam hal ini yang dimaksud adalah bahasa Inggris.

"Dalam Undang-Undang tenaga kerja itu, yang boleh kerja di Indonesia itu pertama dia punya skill, kedua dia mengerti bahasa asing yang menyebabkan skill nya atau teknologinya bisa ditransfer ke orang lokal," ujarnya.

Karya : Sal Alfarisi