Indonesia: Sajadah Keragaman dan Etalase Toleransi Dunia

Indonesia: Sajadah Keragaman dan Etalase Toleransi Dunia

Ronald Adipati
Karya Ronald Adipati Kategori Agama
dipublikasikan 11 Februari 2018
Indonesia: Sajadah Keragaman dan Etalase Toleransi Dunia

 

Pengantar

Republik ini milik semua pihak tidak peduli dari agama apa, suku apa, dan ras mana. Bangsa ini tercipta untuk menghargai perbedaan dan karena itu kita menganggap perbedaan sebagai sebuah seni.

 Sebagai sebuah seni, perbedaan harus dipentaskan menjadi lakon kehidupan yang mengayomi semua pihak, suku, agama, ras, dan golongan. Kita sudah mementaskan itu dengan baik dan dunia mengafirmasinya.

 Meski berpenduduk mayoritas Islam, bangsa ini tetap menghargai minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari elan kehidupan berbangsa. Kita pun bangga ketika kita diakui sebagai Negara paling demokratis dan toleran di dunia, kita pun bangga dengan julukan itu.

 Sejak awal mula, pada saat perjuangan maupun setelahnya, Republik ini dibentuk untuk menghargai perbedaan, dibentuk untuk tidak seragam. Banyaknya permasalahan bangsa yang bermuatan SARA belakangan ini mengundang keperihatinan tersendiri bagi sebagian besar anak bangsa. Bangsa yang sudah lama dicap demokratis serta merta direduksi pada label canibalism country.

 Tulisan ini bertujuan untuk menegaskan kembali gagasan tentang Indonesia sebagai sajadah keberagaman dan etalase toleransi di dunia.

 SARA dan Akar Masalahnya

Akhir-akhir ini, perbedaan kita mulai terusik. Kelompok-kelompok pengusik beda makin nyaring bersuara sehingga mengundang resah dan gelisah warga masyarakatnya. Slogan-slogan mayor – minor menggema  di langit Nusantara. Hampir tak ada yang mau mengalah. Perkara label dan cap seperti asing, Cina, Tionghoa, Kafir, Timur, keriting, dan lain sebagainya, akhir-akhir ini makin membudaya di Nusantara.

 Rangkaian aksi kekerasan bermuatan SARA yang diikuti klaim sebagai pemilik sahih republik ini makin menguat tatkala sekelompok orang tampil dan mengklaim kelompoknya sebagai yang paling pas dan berhak mengurus moral bangsa ini.

Selain itu, beberapa kelompok juga berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ber-syariah dan hendak mengubah ideologi Pancasila sebagai dasar Negara menjadi negara berideologi khilafah. Kelompok-kelompok ini kemudian secara massif melakukan provokasi, agitasi terutama di media sosial dan mimbar-mimbar keagamaan.

 Media sosial dan mimbar-mimbar keagamaan merupakan sarana paling strategis terutama berhadapan dengan pesatnya perkembangan media serta minimnya pengetahuan tentang keragaman dalam hati masyarakat.

 Melalui media sosial, masyarakat diprovokasi untuk berjuang menegakan syariah berbasis agama dan mencap demokrasi sebagai anak kandung sekuler ciptaan orang kafir. Alhasil, masyarakat pengguna media sosial kita yang kebanyakan Sumber Daya Manusia-nya rendah dengan serta merta menelan mentah propaganda ini tanpa saring dan seleksi.

 Mimbar-mimbar keagamaan digunakan sebagai sarana ampuh 'cuci otak' warga masyarakat untuk membenci dan mengharamkan segala hal yang berbau asing dan kafir. Doktrin-doktrin  'mati sahid' menjadi sabda ampuh dan justifikasi bagi sebagian kelompok masyarakat untuk meneror dan mengharamkan sampai pada pelarangan solat jenazah jika meninggal.

 Kita masih mengingat dengan jelas aksi teror dan kampanye SARA di Pilkada DKI jakarta. Selama proses Pilkada DKI Jakarta masyarakat resah karena teror serta intimidasi untuk tidak memilih pemimpin non muslim. Survei yang dilakukan populi center (http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353) mengungkapkan bahwa sekitar 71% warga Jakarta mengaku khawatir dengan semakin menguatnya isu SARA selama Pilkada DKI Jakarta.

 Isu SARA dan politik identitas itu sengaja dibuat secara politik dan itu meniscayakan bahwa kelompok Suku, Agama, Ras, dan Golongan tertentu yang paling hebat sedang yang lain subordinat. Padahal secara tidak sadar mereka dimanfaatkan, dimobilisasi serta dipolitisasi atas nama agama.

 Mereka tak mendapatkan untung dari berlaku intimidasi dan teror semacam itu selain kebanggaan bisa ikut pawai dan selfie di Monas atau yang agak gagah sedikit: memegang mikrofon sambil orasi. Itu adalah gambaran bahwa bangsa kita masih membutuhkan sentuhan tangan pendidikan serta doktrin-doktrin toleransi tentang keragamaan.

 Lalu dari Manakah Permasalahan SARA Bermula?

Selama ini, kita sebagai masyarakat sudah lama terkotak dalam sebuah ‘getho”, lingkungan sosial yang sempit dan primitif. Dalam lingkungan itu, kita mungkin haram menerima perbedaan. Doktrin-doktrin yang diberikan oleh pemuka kita masing-masing menekankan bahwa beda itu tabu. Beda itu sebuah keniscayaan.

 Hal itu kemudian menimbulkan masalah hingga terjadinya gesekan, clash dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor mendasar yang turut menyumbang terjadinya social clash, benturan sosial di masyarakat, yaitu:

 Pertama, Sumber Daya Manusia yang rendah. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk berperilaku dalam lingkungan sosialnya. Sumber Daya Manusia tidak bisa dilepas pisahkan dari pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata, tingkat melek huruf dan angka yang belum menjangkau lapisan masyarakat bawah, menjadi penanda utama bahwa bangsa kita masih belum memegang teguh amanat UUD 1945 tentang upaya mencerdaskan bangsa.

 Dalam laporan Penelitian yang dipublikasikan dalam International Seminar and Report Launch pada tanggal 23 Maret 2017, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara, Indonesia menempati urutan tujuh di bawah Ethiopia dan Filipina (Detiknews, 2017/03/23).

 Kedua, kemiskinan. Percaya atau tidak, kemiskinan mempengaruhi merebaknya masalah SARA belakangan ini. Ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah alarm bagi tetap tegaknya fondasi keragaman di Indonesia. World Bank Institute dalam rilisnya Introduction to Poverty Analysis (2005) mengatakan bahwa orang miskin adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya manusia seperti makan, minum, sanitasi, rumah layak huni, informasi dan kesehatan.

 Kesenjangan yang timbul dalam masyarakat dan minimnya perhatian dari pemerintah membuat mereka merasa tersingkir dari pergaulan sosialnya. Efek lanjut dari ketimpangan sosial ini adalah masyarakat mudah terprovokasi dan mudah digiring untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum.

 Ketiga, hukum dan politik. Masifnya praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme membuat bangsa kita tidak maju-maju. Penegakan hukum yang tebang pilih dan aturan Perundang-undangan yang belum maksimal memfasilitasi kepentingan masyarakat kecil menjadi titik lemah negara untuk disusupi ideologi-ideologi radikal. Aturan perundang-undangan yang diproduksi cenderung mengadvokasi kepentingan para pemilik modal ketimbang nasib anak bangsa yang terpinggirkan.

 Banyak pasal dan ayat dalam aturan perundang-undangan yang diduga sengaja diproduksi untuk melindungi kelompok kaya dan pemilik modal. Selain itu, pola-pola penegakan hukum yang masih berkiblat pada tekanan massa belakangan ini makin menguat di Republik ini. Ini adalah contoh baru kemunduran penegakan hukum kita.

 Politik sejatinya adalah kegiatan  untuk mengambil keputusan-keputusan strategis demi kemaslahatan masyarakat banyak.

 Tetapi pada kenyataannya, politisi-politisi kita hanya hadir untuk sebagian kecil orang saja. Merebaknya isu sensitive terkait SARA untuk kepentingan politis belakangan ini merupakan sebuah cermin betapa politisi kita kehabisan akal untuk memproduksi visi dan misi yang elegan, egaliter, serta berkarakter keragaman. Isu yang seksi ini digiring untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu.

 Indonesia: Sajadah Keragaman dan Etalase Toleransi

indonesia tidak akan pernah menjadi (I)ndonesia kalau kita selalu mengkotak diri dalam kelompok mayor-minor, Cina-Arab, Pribumi-Asing, Islam-Kristen, Hindu-Budha. Sebagai sebuah bangsa yang besar, berpenduduk muslim terbanyak di dunia, serta negara paling toleran dan demokratis di dunia, kita harus mengukuhkan itu dalam diri dan pola laku hidup kita.

 Kita harus merawat anggapan orang itu dengan tampil terdepan mendepak segala ancaman SARA dan mengesampingkan ego sektoral dan identitas. Kita tidak akan pernah menjadi (I)ndonesia kalau kita tidak menjaga amanah bangsa maupun pengakuan negara lain. Kita harus menjadikan bangsa ini sebagai sajadah keragaman dan etalase toleransi di dunia.

 Sajadah Keragaman

Sejak awal berdirinya, para founding fathers kita dengan mantap mengetuk palu bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan dikuasai salah satu agama. Perdebatan keras pada awal pembentukannya tidak melunturkan niat para pendiri bangsa ini untuk mewartakan kepada negara lain bahwa Indonesia bukanlah negara Islam yang mendasarkan ideologinya pada syari'at Islam.

 Ideologi negara kita adalah pancasila dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Maka konsekuensinya adalah apapun bentuk niatan dari sekelompok orang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berlandaskan agama tertentu akan ditentang karena bertentangan dengan ideologi pancasila khususnya sila pertama.

 Bangsa Indonesia terdiri dari kelompok SARA yang beragam. Maka Indonesia haruslah menjadi sajadah yang suci tempat digelarnya keragaman untuk mengabdi pada negara dan Sang Suci. Kita jujur mengakui bahwa darah dan air mata yang tumpah selama masa penjajahan adalah darah dan air mata anak bangsa dari berbagai Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.

 Maka kita harus merawatnya dengan baik. Jangan ada lagi pamer massa, intimidasi, dan saling caci maki. Jadikan ibu pertiwi sebagai altar terbaik untuk menggelar sajadah bagi langgengnya keragaman di tanah nusantara.

 Etalase Toleransi

Toleransi, suka atau tidak adalah sisi lain dari keragaman. Kesepakatan kita untuk menerima perbedaan serta merta menuntut adanya toleransi. Toleransi adalah lakon kehidupan paling demokratis karena kita dibiarkan bebas untuk memadah doa seturut agama dan keyakinn kita masing-masing. Toleransi mensyaratkan timbulnya rasa saling hormat menghormati antara satu agama dengan agama lain, antara satu golongan dengan golongan lain, serta antara suku yang satu dengan suku yang lain.

 Untuk merawat kepercayaan dunia serta kenyamanan berbangsa, kita harus menaruh toleransi pada etalase yang mentereng agar dunia tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang sanggup menjaga amanah pahlawannya. Kerendahan hati kita untuk menjaga toleransi akan mengantar bangsa ini menuju (I)ndonesia yang damai penuh dengan cinta.

 Untuk mewujudkan Indonesia sebagai sajadah keragaman dan etalase toleransi dunia, ada beberapa tawaran yang hendak penulis berikan kepada pemerintah.

 Pertama, pemerintah harus menggiatkan pendidikan (Education). Para pemangku kepentingan dan kebijakan publik harus bisa mendekati masyarakat dengan membawa misi edukasi, khususnya terkait relasi sosial dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat harus diberikan pendidikan bahwa beda adalah seni, keragaman adalah kekhasan. Sebagai manusia kita tak mungkin seragam dan karena itulah kita harus menganggap perbedaan sebagai sebuah seni.

 Kedua, memberikan pemberdayaan (Empowerment). Setelah memberikan pendidikan kepada masyarakat, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan. Berdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan beri mereka usaha. Ketika masyarakat mempunyai keterampilan, maka mereka akan dengan mudah diterima di dunia usaha berbasis UKM. Ketika itu berjalan maka masyarakat tidak sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan yang hanya menyita waktu dan tenaga, kegiatan-kegiatan radikal dan merongrong nuasa perbedaan.

 Ketiga, tanamkan sikap nasionalisme (Nasionalism). Pemerintah harus menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri masyarakat. Nasionalisme adalah kemampuan masyarakat untuk menjunjung tinggi bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme bukan hanya milik golongan dan suku tertentu. Nasionalisme adalah conditio sine qua non  dalam kehidupan berbangsa. Tanpa nasionalisme, kita sebagai bangsa akan mudah retak dan terpecah.

 Melalui ketiga hal ini maka kita akan menjadi sebuah sejarah dari berkembangnya peradaban yang toleran di tengah keberagaman.

  • view 127