Kembalikan Identitas Guru

Ronald Adipati
Karya Ronald Adipati Kategori Budaya
dipublikasikan 25 Oktober 2017
Kembalikan Identitas Guru

Akhir-akhir ini kegelisahan terhadap profesi guru makin menguat. Menjamurnya guru yang bukan berasal dari dunia keguruan dan ilmu pendidikan menjadi catatan kelam perjalanan pendidikan di Negeri ini. Tetapi itu bukan tanpa alasan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Kualifikasi Akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma Empat jelas merupakan alasan utama menjamurnya guru-guru berijazah non keguruan/pendidikan. Dengan ditolaknya permohonan ini maka serta merta profesi guru bukan lagi menjadi milik sarjana pendidikan tetapi semua sarjana berhak menjadi guru. Sarjana Ilmu Hukum, Politik, Kedokteran, Ilmu Pertanian, Peternakan, semua bisa menjadi guru. Pertanyaannya: siapakah sebenarnya yang pantas mengisi posisi guru tersebut? Apakah Sarjana Pendidikan yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu mendidik atau Sarjana non Pendidikan yang hanya karena kepepet tidak mendapatkan kerja lalu banting setir menjadi guru? Sejatinya, para Sarjana Pendidikan sudah dibekali ilmu pendidikan bagaimana mengajar, strategi yang dipakai, penyusunan serta penggunaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Silabus, penetapan KKM, dan lain sebagainya. Kekhususan materi ini tak didapat dalam fakultas kodokteran, fakultas hukum, fakultas ilmu politik dan lain-lain. Lalu masih pantaskan profesi-profesi ini mengabdi sebagai guru?
Guru: Sebuah Profesi
Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan yang formal. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode pembelajaran. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Program khusus tersebut diperoleh di bangku kuliah Keguruan di Universitas dan juga di Sekolah Tinggi Keguruan. Kata profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang mendalam serta keterampilan intelektual. Ini berarti profesi menuntut adanya suatu pendidikan, keahlian atau keterampilan di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mutu suatu pekerjaan terjamin. Selain itu, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu (KBBI, 1988). Profesi mempersyaratkan seorang harus mempunyai dasar pendidikan tertentu untuk suatu pekerjaan tertentu.

Dengan demikian guru merupakan sebuah profesi. Profesi mempersyaratkan adanya keahlian dari orang-orang yang terhimpun di dalamnya. Dengan demikian, profesi guru adalah profesi yang di dalamnya berisikan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus untuk mendidik. Mereka telah dibekali pengetahuan dan keterampilan cara mendidik yang baik dan benar. Hal ini juga sejalan dengan UU No.14/2005 Pasal 7 menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jelas bahwa profesi guru harus sehingga harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai minat, penggilan jiwa, dan mempunyai idealisme yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana misalnya jika seorang guru menjalani profesinya sebagai guru dengan tidak kuliah di universitas keguruan atau di Sekolah Tinggi Keguruan? Jelas hal ini akan membopengi wajah universitas keguruan atau juga Sekolah Tinggi Keguruan. Mereka seakan tidak mampu mencetak guru-guru unggul sehingga perlu tambahan tenaga dari sarjana non keguruan. 
 
Permasalahan Guru Non Kependidikan/Keguruan
Menjamurnya guru-guru berlatarbelakang non keguruan/pendidikan dewasa ini tentu saja melahirkan kecemburuan di kalangan guru yang berlatarbelakang pendidikan keguruan. Pemerintah (Bupati dan Kepala Dinas), Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah dituding kerapkali tidak bijak dalam penerimaan guru karena masih mengakomodir guru yang background pendidikannya bukan dari kampus pendidikan atau keguruan. Efek domino dari pengangkatan guru-guru semacam ini (meski belum didata secara kuantitatif) adalah makin rendahnya mutu pendidikan kita. Mengapa? Karena sekolah kita masih diisi oleh guru-guru yang tidak mempunyai fondasi pengetahuan yang kuat tentang guru. Chapman & Adams (2002) pernah juga menyentil bahwa rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh poor subject mastery (lemahnya penguasaan terhadap materi pelajaran), limited teaching skills (kemampuan mengajar terbatas karena kurangnya pelatihan sebelum dan selama proses kuliah), serta high absenteeism (rendahnya motivasi). Bahkan mengutip pendapat Warwick and Reimers, Chapman & Adams mengatakan bahwa the formal education teachers seem to develop a greater mastery for the material they are teaching and better methods for teaching it. Guru yang berlatar belakang pendidikan formal sebagai guru mampu mengembangkan materi pelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang benar untuk mengajarkan materi tersebut.
Guru-guru sekarang sudah kehilangan identitasnya sebagai guru karena kita hampir tidak bisa membedakan lagi mana Sarjana Pendidikan, mana Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, pertanian, peternakan, dan sebagainya.
 
Rekomendasi
Dalam kaitan dengan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi mungkin menjadi penting untuk diperhatikan: Pertama, tinjau ulang kebijakan program Akta IV. Program akta IV sejatinya bagus untuk mengisi kekurangan guru. Tetapi dewasa ini banyak kampus yang menyelenggarakan program Akta IV hanya dalam waktu yang singkat (kurang lebih 6 bulan). Pertanyaannya: apakah waktu 6 bulan cukup bagi calon guru non sarjana keguruan/kependidikan untuk memahami betul-betul materi terkait pendidikan dan pengajaran? Para guru yang berlatarbelakang pendidikan keguruan saja butuh waktu 4 s.d 5 tahun untuk memahami betul-betul materi terkait pendidikan dan pengajaran. Kedua, Perketat seleksi penerimaan guru. Rendahnya pengawasan pemerintah akhir-akhir ini menjadikan sekolah dan komite sekolah leluasa menerima tenaga pengajar (guru) di sekolah meskipun bukan berlatarbelakang ilmu pendidikan/keguruan. Hal ini jelas mengkerdilkan semangat keguruan. Perekrutan guru yang bukan berlatar belakang pendidikan menjadi jalan terjal tercapainya pendidikan yang bermutu. Memang disadari bahwa banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru tetapi tidak serta merta mengangkat orang yang bukan berlatarbelakang ilmu pendidikan menjadi guru. Dalam kaitan dengan itu, perhatian Dinas baik Kabupaten maupun Propinsi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan semacam ini. Aturan-aturan pengangkatan guru hendaknya diperketat. Ingat profesi guru adalah profesi berwibawa bukan profesi gampangan. Kembalikan identitas guru.
 
 

 

  • view 55