Menyoal Retorika Politik ‘Demi Kiai’ Di Pilbup Pamekasan

Sugeng Rojale
Karya Sugeng Rojale Kategori Politik
dipublikasikan 15 Februari 2018
Menyoal Retorika Politik ‘Demi Kiai’ Di Pilbup Pamekasan

Apabila diperhatikan, idiom, slogan dan ungkapan ‘demi noro guru’, ‘demi dukungan guru’, ‘demi barokah’ dan ungkapan lainnya yang membawa-bawa nama tokoh agama menjadi semakin terdengar nyaring dalam pilkada di Pamekasan. Ungkapan-ungkapan itu mewarnai pernyataan atau debat-debat antar para pendukung di media-media sosial facebook.

Untuk diambil contoh misalnya salah satunya disampaikan oleh salah sebuah akun Simpatisan Kholilurrahman. Dalam statusnya, akun ini menyatakan: Pasangan #KHOLIFAH KH. Kholilurrahman-Fathor Rohman adalah titipan ulama untuk masyarakat Pamekasan. Dalam pernyataan yang sederhana ini, terkandung pesan politik yang sangat kuat. Tekanan dalam pernyataan ini terdapat pada kalimat ‘titipan ulama’. Bagi masyarakat Pamekasan, dua kata ini mungkin tak sesederhana itu. Teks ‘titipan ulama’ mengandung pesan yang sangat penting dalam konteks masyarakat Madura. Mengapa?

Bagi masyarakat Pamekasan dan pada umumnya masyarakat Madura, mahaguru atau ulama adalah orang yang sangat dikagumi dan dihormati. Tentu salah satu alasannya – seperti kita sering baca dari teks-teks yang mengulas peran kiai – karena peranan mereka di dalam pendidikan. Hampir seluruh pendidikan di Pamekasan (pada umumnya Madura) berbasis pesantren yang diasuh oleh para kiai. Hampir seluruh pendidikan yang paling dekat dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat adalah pesantren.

Kedua, masyarakat Madura memiliki kearifan lokal yang unik terkait hirarki kepatuhan yang dikenal dengan ungkapan: Bapa-Bapu-Guru-Rato. Dalam ungkapan ini, posisi guru (atau mahaguru, atau ulama/kiai) menduduki posisi yang sangat penting setelah orang tua. Posisi guru (kiai/ulama) mengungguli pemerintah. Dengan kata lain, seruan guru (kiai) jauh lebih dipatuhi ketimbang seruan pemerintah.

Selain itu, kedudukan sosial ulama/kiai juga diperkuat oleh sebuah hadits yang seringkali disitir dan kian mengokoh status sosialnya. Bunyi hadits itu: “para ulama’ adalah pewaris nabi”. Dengan teks ini, orang-orang mengambil pemahaman bahwa seluruh aspek kehidupan ulama/kiai mencerminkan sikap dan tata laku yang bersumber dari keteladanan para nabi (anbiya’). Dengan demikian, meneladani ulama – termasuk mematuhi segala yang diwejangkannya – dalam keseharian otomatis berarti mematuhi atau menjalankan perilaku yang bersumber dari nabi.

Sejauh hanya menyangkut ajakan pada perilaku normatif keseharian, aspek-aspek ibadah, muamalah dan lainnya, saya kira seruan kepatuhan kepada kiai/ulama adalah suatu hal yang perlu. Persoalannya kemudian adalah dalam pilihan politik. Slogan atau idiom-idiom dengan membawa nama atau ketokohan mahaguru para kiai dalam retorika politik, itulah yang belakangan ini kian gencar dan mengkhawatirkan. Para demagog politik begitu lihai mempermainkan psikologi publik pemilih dengan retorika politiknya untuk menarik perhatian dan dukungan dari mereka. Retorika politik mereka tak jauh-jauh dari menyangkut barokah, kiai atau titipan kiai.

Apakah retorika politik seperti itu salah? Tentu saja tidak sepenuhnya. Sejauh retorika itu belum menyentuh pada level memaksa. Pada beberapa para pendukungnya, kita dapati sekedar retorika biasa dengan tetap memberikan pilihan yang demokratis. Bahwa pasangan tertentu adalah titipan ulama untuk masyarakat Pamekasan, saya kira itu masih merupakan retorika biasa dan tidak memaksa, meskipun kita pun mengerti di dalam pernyataan itu telah mengandung pembebanan moral bagi psikologi publik pemilih. Ada upaya diam-diam untuk merangsang psikologi pemilih untuk tertarik memilih calonnya. Tapi aku pikir itu masih belum menyentuh level memaksa.

Seperti apa retorika politik yang saya anggap menyentuh level memaksa dan kemudian ‘kurang baik’ (jika bukan mengkhawatirkan) bagi kultur politik di Pamekasan? Pernyataan berikut ini dari salah sebuah akun facebook bernama Syaiful Bahri adalah apa yang saya maksud sebagai retorika politik memaksa:

“Mon guruh la adukung kholifah... haram hukummah, anak, binih, reng towah mon tak adukung kholifah.....  (bila guru mendukung ‘kholifah’, maka haram hukumnya bagi anak, istri dan orang tua apabila tidak mendukung kholifah).

Saya anggap ini adalah retorika politik yang menyentuh level memaksa. Di mana letak pemaksaannya? Bukankah pemaksaan itu biasanya diiringi dengan hukuman. Benar. Teks itu menegaskan dengan kata ‘haram’ bila kamu sampai mengabaikan dukungan sang guru. Kita semua sebagai orang Madura pasti mengerti bagaimana kuatnya makna dari kata ‘haram’ dimengerti dalam kultur kebudayaan kita yang nilai dan normanya banyak menyerap dari ajaran agama. Kata haram diperlakukan sedemikian penting oleh orang Madura. Bila seseorang dilarang melakukan sesuatu dengan penegasan ‘haram’, maka orang itu menghindari sebaik mungkin.

Jika dibahasakan dengan lebih mudah, kalimat di atas bisa berbunyi: kalau guru sudah memilih si A, bisa dosa kalian jika tak ikut memilih si A. Kalau guru memilih B, dosa kalian kalau memilih A. Pilihan gurumu adalah kewajiban untuk jadi pilihanmu. Dasarnya apa? Bagi penutur retorika politik ini, dasarnya terdapat pada keharusan kita sebagai murid-muridnya sang guru (kiai) yang sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dasarnya adalah karena guru mengajarkan kita, maka kewajiban kita membalas kebaikan itu. Maka memilih calon pemimpin pilihan sang guru adalah cara kita (murid) membalas kebaikan sang guru. Begitulah dasar yang digunakan oleh komentator itu. Lihat pernyataannya:

Kengaen lambek, akemmi edimmah, ataeh edimmah, tedung edimmah, ngakan edimmah, mandih edimmah, nyareh edimmah..... Bileh pole se malesseh mon benni sateyah.... Mompong guruh putoh, saatnya membales kebaikannya.....!” (Ingat dulu dimana kalian buang air besar dan kecil, dimana makan dan tidur, dimana tidur dan cari ilmu. Kapan lagi mau bales semua itu kalau bukan sekarang. Mumpung guru sedang memerlukan, saatnya membalas kebaikannya).

Dalam hal tertentu di luar politik, pernyataan di atas itu benar: kita memang harus dan wajib membalas kebaikan sang guru. Tapi kewajiban itu tidak boleh disederhanakan pada sekedar kewajiban dalam memilih pemimpin. Kewajiban itu luas dan saya kira politik berada di luar itu: tidak ada kewajiban bagi sang murid untuk memilih pemimpin sesuai dengan anjuran sang guru. Tuhan tidak akan menghukum sang murid disebabkan ia berbeda secara politik dengan mahagurunya. Mahaguru yang bijaksana pasti memberikan kebebasan bagi murid-muridnya untuk memilih siapapun yang menjadi keyakinannya. Mahaguru yang bijaksana tidak mungkin berfikir sedangkal itu dengan mengharuskan sang murid harus sesuai dengan pilihannya.

Saya pernah berjumpa langsung dengan salah seorang mahaguru. Beliau adalah seorang kiai dan juga sering terlibat dalam dukungan politik atas calon tertentu di pemilukada Pamekasan. Pada kesempatan itu, dia menyampaikan retorika politiknya. Kira-kira bila disampaikan dengan bahasa yang mudah, begini pernyataan beliau: saya dulu memilih si A karena keyakinan hati saya setelah melakukan berbagai taqarrob pada ilahi. Ingat ya, saya hanya bilang memilih si A. Saya tidak memaksa masyarakat memilih sama dengan saya. Kalian tidak perlu merasa harus memilih si A. Tapi bila kalian mau membantu saya, itu membuatku senang.

Retorika politik yang elegan. Saya kira mahaguru yang bijaksana selalu mengutarakan itu. Jika ada ungkapan atau retorika politik yang seperti muncul di facebook di atas, saya kira itu adalah tafsir-tafsir mereka sendiri. Itu adalah cara-cara demagog politik untuk memenangkan dukungannya. Itu adalah cara-cara di mana mereka tak punya cara lain yang lebih elegan dalam kampanye politik.

Melalui jalan tulisan ini, tidak ada terlintas untuk mengoreksi salah satu paslon. Yang ada adalah mengoreksi siapapun yang di pilkada ini masih menggunakan retorika ‘demi barokah’, ‘demi ikut kiai’ dan alasan-alasan ketokohan lainnya sebagai alasan memilih pemimpin. Ketakdziman kepada mahaguru jelas merupakan keharusan. Tetapi kepatuhan itu tidak boleh mengungkung kebebasan untuk berikhtiar sendiri dalam menentukan keputusan politik. Keputusan politik memilih pemimpin adalah keputusan personal.

Memilih pemimpin adalah pilihan personal yang paling rahasia.

  • view 92