Desa Berdaya?

Rifatuz Zuhro
Karya Rifatuz Zuhro Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 16 Maret 2018
Desa Berdaya?

 Oleh: Rif'atuz Zuhro

Pembangunan di Indonesia yang kurang merata, mengharuskan pemerintah membuat strategi jitu untuk melakukan pemerataan di seluruh penjuru nusantara, baik dalam segi pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Salah satunya tentang Undang-undang desa.

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
 
Sepenggal paragraf tersebut, desa sebagai akar pembangunan, dan pertumbuhan negara. Di atas cukuplah jelas tujuan dan fungsi adanya undang-undang yang mengatur tentang desa. Kucuran dana yang tidak sedikit membuat banyak kalangan antusias membincang tentang "pembangunan desa" mulai dari kalangan aktivis, LSM, jurnalis, hingga elit partai politik, yang kini seolah menjadi gadis cantik yang menjadi daya tarik tersendiri.
 
Dana sekisar 1 milyar tiap tahun perdesa yang cair mulai tahun 2015 lalu, selain memberikan dampak positif juga menghembuskan kabar jika dana tersebut akan rawan dengan tindakan korup dan gratifikasi proyek pembangunan. Sumber daya manusia desa yang dinilai kurang siap dalam mengelola dana tersebut. Dan meluapnya grandong-grandong yang siap memanfaatkan situasi dan kondisi pembangunan desa. Namun, disisi lain juga akan memacu persaingan SDM desa yang berkualitas dan mampu mempunyai otoritas atas desa masing masing.
 
Kebijakan baru Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian khusus dengan adanya Kementerian Pembangunan desa dan daerah terpencil, yang kini dinahkodai oleh Marwan Jafar, dinilai sebagai lumbung emas dan perebutan kursi oleh beberapa elit politik. Marwan yang berangkat dari rumah PKB juga mulai tidak stabil dalam posisinya. Sebab, beberapa pihak sudah mulai mengukur peluang-peluang suara partai yang lumbung nya berada di desa. 
 
Hal semacam ini, seharusnya tidak dijadikan sebagai perebutan kekuasaan maupun pencitraan jangka panjang oleh partai politik. Pembangunan desa ialah tujuan utama yang menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang mengetahui secara betul potensi dan keunggulan desa yang harus dikembangkan. Daerah-daerah terpencil, yang minim fasilitas dan perhatian dari negara sudah saatnya diramut lebih intensif lagi. Sebab masih banyak masyarakat yang merasa belum terfasilitasi oleh negara secara optimal.
 
Optimalisasi pengalokasian dana desa ialah tugas segenap entitas masyarakat, sosialisasi yang kurang maksimal ke masyarakat desa juga dinilai belum sampai menyentuh ke bawah. Masyarakat desa yang dulunya menjadi objek pembangunan, kini menjadi subjek pembangunan. Dengan itu, Bagaimana bisa membangun sebuah rumah ketika penghuni rumah tidak tahu ia harus membangun rumah. 
 
Hal terkecil, nampaknya masyrakat masih terbalut dengan budaya permisif, yakni merasa harus membayar mahal ketika harus berurusan dengan pemerintah/perangkat desa. Merasa ada skat antara masyrakat awam dengan penjabat nya. Skat inilah yang harus dibongkar dan dirubuhkan. 
 
Desa diguyur dengan dana yang fantastis, tentulah harus tepat sasaran. Bukan sekedar.menghabiskan anggaran biaya, pembangunan infrastruktur balai desa. Namun ada hal yang lebih penting, yakni pembangunan sumber daya manusia desanya. Melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan dan pembangunan manusia-manusia nya. 

Jombang, 14 April 2016

  • view 80