Meski Tidak Populis, Tapi Subsidi Harus Tetap Sasaran!

Riefqul Hakiem
Karya Riefqul Hakiem Kategori Politik
dipublikasikan 21 Juni 2017
Meski Tidak Populis, Tapi Subsidi Harus Tetap Sasaran!

Harus diakui bahwa selama ini, banyak subsidi yang sudah menjadi sebuah kebijakan ternyata tidak tepat sasaran, dalam arti, bahwa mereka yang tidak berhak justeru mendapatkan subsidi, menyisihkan mereka yang sebenarnya lebih patut dan layak. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG misalnya, banyak yang ternyata dinikmati oleh orang-orang yang tidak tepat dan merekalah yang sebenarnya lebih banyak menikmati subsidi tersebut.

Dalam UU, pemerintah memang wajib menyediakan subsidi LPG dan listri untuk masyarakat tidak mampu. Artinya, kalau ternyata justeru lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat yang mampu, tentu ini akan menjadi persoalan. Maka, untuk itulah Puan Maharani mengungkapkan pentingnya mengatur regulasi dan integrasi subsidi ke dalam bentuk bantuan sosial karena dengan itu, sudah diketahui dengan pasti siapa yang pantas mendapatkan dan siapa yang tidak.

Nantinya, yang bisa mempergunakan elpiji 3 kg, misalnya, hanyalah mereka yang tercatat dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak lagi bebas sebagaimana saat ini di pasaran. Pun pada perkembangan selanjutnya, itu akan dilakukan untuk subsidi listrik, sehingga akan lebih tepat sasaran.

Terkait integrasi subsidi energi dalam bentuk Bansos ini, tentu akan menjadi kebijakan yang “ramai” dan memungkinkan untuk mengalami banyak penyelewengan penafsiran, terutama oleh mereka yang biasa mendapatkan tapi seketika tidak menerima karena memang aslinya mereka tidak layak untuk disubsidi. Orang-orang seperti ini akan meramaikan suasana dan berteriak-teriak bahwa pemerintah telah “membunuh” rakyatnya pelan-pelan. Padahal, siapun, dengan menggunakan logika seperti apapun, semua pasti sepakat, bahwa subsidi harus tepat sasaran, karena pemerintah tidak mungkin membantu mereka yang mampu, sehingga harus mengalah kepada mereka yang lebih berhak dibantu.

Tapi Puan Maharani tetap konsisten dengan prinsip awal, bahwa bantuan sosial atau subsidi (dengan berbagai bentuknya) haruslah tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar pantas menerimanya. Ini bukan persoalan populis dan tidak, tapi lebih pada ada jutaan rakyat Indonesia yang lebih menderita ketika hak-haknya “diserobot” oleh mereka yang sejatinya tidak berhak tapi memaksakan diri untuk “dianggap” tidak mampu.

Maka, integrasi subsidi energi ke dalam skema bantuan sosial ini akan memudahkan pemerintah menformulasikan data yang telah tervalidasi sehingga yang akan mendapatkannya nanti hanyalah mereka yang terdaftar dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kalau ada yang tidak menerima, berarti mereka dianggap mampu. Kalau tetap memaksa ingin subsidi, ya, harus punya kartu dulu. Itulah intinya.

Namun, titik poin yang menjadi urgen dalam konteks ini adalah, Puan Maharani tetap konsisten mengawal kebijakan ini. Mungkin dianggap tak populis dan akan menciptakan “kegaduhan” sebagaimana “politisasi” TDL yang digembar-gemborkan naik, meski sejatinya adalah pengalihan subsidi kepada rakyat yang lebih berhak. Itu tak jadi soal bagi Puan Maharani, yang penting kebijakan integrasi ini adalah cara yang bijak untuk memenuhi hak-hak mereka yang selama ini “terinjak” oleh mereka yang sejatinya tidak “berhak”.

Dilihat 12