Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 19 April 2017   13:46 WIB
Puan Maharani dan Kerja Kepedulian Terhadap PSSI

 

Tentu saja PSSI adalah urusan FIFA karena statuta yang mengikatnya meniscayakan tidak boleh ada intervensi pemerintah. Tapi bagaimanapun, PSSI bukan lembaga “egois” yang menjadikan statuta sebagai ujung tombak untuk terbuka, sehingga ketika bisa melakukan sinergi dengan pemerintah, maka sejatinya PSSI telah melakukan progress yang luar biasa, terutama untuk persepak-bolaan nasional kita yang masih belum rapi pengelolaannya.

Itulah yang menjadi salah satu konsen pemerintah, sehingga melalui Puan Maharani, pada rapat koordinasi kemarin (17/04/2017) disepakati untuk membuat roadmap persepakbolaan nasional yang melibatkan banyak instansi/lembaga terkait. Puan Maharani menjelaskan, bahwa saat ini sudah dirancang sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi paying hukum bagi penentuan roadmap sepakbola nasioal, bahkan menurutnya, ada yang mengusulkan untuk dibuatkan Keppres. Pemerintah menyiapkan untuk teknisnya.

Apakah ini bukan bentuk intervensi? Ingat, persepakbolaan Indonesia pernah menderita karena sanksi dari FIFA! Selama waktu itu, yang dipicu dari terjadinya dualisme, sepak bola Indonesia benar-benar mati suri. Bagaimana kalau ini dianggap sebagai bentuk intervensi?

Tentu bukan, dan ini yang sedang diusahakan oleh pemerintah untuk menjelaskan kepada FIFA, bahwa ini bukan bentuk intervensi. PSSI tetap PSSI, tapi pemerintah akan hadir untuk memperbaiki dan menyediakan beberapa kebijakan yang sifatnya akan mengembangkan dan memperbaiki tata kelola persepakbolaan nasional, karena PSSI tidak bisa mengelolanya secara sendiri. Bukan dalam sepak bolanya, tapi dalam konteks lain yang berkaitan di luar sepak bola.

Misalnya?

Jadi, melalui Inpres itu akan diatur siapa yang bertanggung jawab melakuikan apa. Ada pembagian tugas untuk mendukung tata kelola persepak bolaan Indonesia. Soal infrastuktur seperti banyak lapangan yang tidak bagus, maka bisa saja kemudian memakai gaya Asian Games bagaimana pemerintah bisa menyiapkan itu. Misalnya juga, Kemenristek dan Perguruan Tinggi bisa memberikan fasilitas berupa sekolah ataupun kuliah bagi pemain sepakbola. Termasuk juga keluhan-keluhan dari atlit yang ingin menjadi PNS, dan itu bisa dilakukan dengan bekerjasama melalui peran Menpan RB.

Ini tentu akan menjadikan masa depan persepakbolaan Indonesia menjadi semakin baik dan menyenangkan semua pihak, terutama sebagai atlit. Sementara itu, PSSI-pun terus melakukan komunikasi dengan FIFA untuk menjelaskan, bahwa hal semacam ini bukanlah bentuk dari intervensi pemerintah. Sama sekali bukan!.

Posisi Puan Maharani sebagai Menko, jelas tak bisa dikesampingkan sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan semua itu tercapai atau tidak. Puan Maharani, melalui tugas koordinasinya bisa menjadi penentu terlaksana dan tidaknya kebijakan progresif dalam sepakbola ini, karena PSSI, tentu saja tidak bisa (dan bukan wewenangnya) untuk menjawab persoalan sebagaimana contoh yang disebutkan di atas. Puan Maharani, akan mengupayakan roadmap itu terselesaikan dengan baik, sehingga persepakbolaan Indonesia menjadi semakin baik, dan para atlit lebih diuntungkan karena lebih memiliki masa depan.

Karya : Riefqul Hakiem