Puan Maharani Menteri Cerdas

Riefqul Hakiem
Karya Riefqul Hakiem Kategori Politik
dipublikasikan 12 April 2017
Puan Maharani Menteri Cerdas

Salah satu kecerdasasan Puan Maharani dalam konteks kinerjanya sebagai Menko adalah berhasil menjadi menteri koordinator karena berhasil membuat beberapa kementerian yang ada di bawahnya bekerja dengan baik. “Itu keberhasilan menterinya masing-masing, jangan diakui!” Memang betul, tapi Puan Maharani mempunyai peran dalam mengelola dan mengoordinasi sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya. Puan mempunyai kemampuan manajerial yang baik dalam membangun dan mengomunikasikan sebuah kerja dalam tim.

Tugas Puan Maharani yang difokuskan pada tiga hal, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, terbukti menunjukkan hasil kerja yang bisa dibanggakan. Berdasarkan data yang dimuat pada liputan6.com/24 Oktober 2016, tingkat kemiskinan tahun 2016 turun menjadi 10,8% dari sebelumnya sebesar 11,2% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran pun turun menjadi 5,8% pada tahun 2016 dari sebelumnya 6,18% pada tahun 2015. Kalau mau kembali melihat fakta lagi, ini diketahui sebagai angka pengangguran terendah sejak era reformasi.

Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah sosial terbesar yang tetap menghantui bangsa ini, sejak dulu hingga sekarang. Artinya, keduanya merupakan persoalan pelik yang tidak bisa dicapai hanya dengan sekali kebijakan, lalu persoalan akan selesai. Tidak. Perlu usaha yang benar-benar focus dan komitmen yang tidak kendor. Namun, apa yang dicapai oleh Puan Maharani tentulah perlu diapresiasi karena itu artinya, ia bekerja dengan cerdas. Ia bukan menteri bodoh seperti yang selama ini dituduhkan secara serampangan. Persoalan ketimpangan tentu masih tinggi, tapi jarak itu semakin terkurangi meski hanya secuil dari ekspektasi.

Puan Maharani berperan dalam kerja peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program bantuan yang sering disebut dengan Kartu Sakti. Kartu-kartu itu memang tidak menjamin segala permasalahan akan selesai, tapi setidaknya ada bantuan Negara yang mengindikasikan kehadirannya untuk rakyat. Menurut Puan Maharani, "Salah satu prioritas dalam melakukan Pemerataan Kesejahteraan tersebut adalah perluasan akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,".

Salah satu target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 2019. Seperti kita tahu, Saat ini cakupan peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 171,86 juta jiwa (per 23 Desember 2016), sementara target cakupan kepesertaan 2016 adalah sebesar 188,2 juta jiwa. Karena itu, perlu terobosan dalam peningkatan cakupan kepesertaan menuju universal health coverage pada tahun 2019 sebesar 254 juta jiwa atau 95% dari seluruh penduduk Indonesia (http://news.liputan6.com/read/2837056/).

Begitu pula dalam dunia pendidikan. Puan mengatakan, dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa setidaknya ada tiga fokus utama yang menjadi urgen dalam dunia pendidikan kita: peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang meliputi optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan optimalisasi pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tahun 2017 ini ditargetkan akan ada 16,4 juta siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan, termasuk peserta didik yaitm piatu, baik dari sekolah maupun panti sosial/panti asuhan (http://news.liputan6.com/read/2838304/).

Fakta-fakta ini tentu saja menjadi penjelasan penting, bahwa Puan Maharani bekerja secara cerdas dalam mengawal kementerian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sangat wajar ketika Jokowi mempertahankannya sebagai menteri, karena selain mempunyai kemampuan diplomasi dan koordinasi yang baik, Puan Maharani kenyang dengan pangalaman politik yang menempanya menjadi menteri yang cerdas dan gesit, seperti saat ini.

  • view 41