Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Ekonomi 20 Januari 2018   09:38 WIB
Ini Dampaknya Jika Beras Impor Tiba Saat Panen Raya



Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono memprediksi beras yang diekspor ke Indonesia akan sampai bertepatan ketika panen raya. Jika demikian, beras akan menumpuk di gudang lantaran stok panen melimpah.

“Kemungkinan (berdampak) dua hal, petani yang dirugikan atau beras impor itu mengendap lama di gudang Bulog,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat soal impor beras di ruang Komisi VI, Kamis (18/01/2018).

Soal estimasi Perum Bulog bahwa beras impor akan tiba di Indonesia paling cepat 15 hari, ia katakan mustahil. “Saya tidak yakin beras sampai ke publik dalam sebulan, dengan kecepatan 9 knot bisa lebih dari 15 hari dari Thailand,” jelas Bambang yang juga ahli di bidang perkapalan ini.

Anggota Fraksi Gerindra itu mengatakan paling tidak kapal dengan kecepatan demikian baru akan sampai bertepatan dengan waktu panen raya. “Artinya mau dikemanakan beras petani nanti,” sambungnya.

Diketahui, Menteri Pertanian, mengatakan masa panen raya padi dimulai Februari 2018. Sedangkan produksi padi akan mencapai puncaknya pada Maret 2018. Sementara pihak Bulog mengatakan beras yang diimpor akan sampai di Indonesia paling lambat akhir Februari.

Di sisi lain, Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan perlu dibentuk tim pengawas dan monitoring impor beras. Sebab Komisi VI merasa harus turun langsung melihat dan memastikan data di gudang sesuai atau tidak.

“Ketika mengimpor, bukan hanya sekedar kepentingan rente untuk mengambil keuntungan yang secara kasat mata, harga yang diimpor dengan harga yang dijual di pasaran itu sekitar Rp5 ribu per kilogram. Angka yang besar sekali,” tuturnya.

Anggita Fraksi PAN itu juga menegaskan kalaupun itu terjadi, yang menikmati haruslah negara dalam hal ini Bulog. Ketika impor ini dilakukan oleh Bulog, ini sudah sejalan dengan Peraturan Presiden. Tetapi Bulog juga wajib menyerap hasil gabah atau beras petani.

“Jika impor tersebut dilakukan oleh pihak lain jelas kita kritisi. Kita tidak ingin komoditas strategis ini selalu menjadi alat spekulasi oleh para pedagang dan pemburu rente yang mendapatkan keuntungan dari impor ini,” tegasnya.

Teguh menerangkan perintah Undang-Undang Kementerian Perdagangan harus mendata gudang-gudang, bahkan kalau tidak melapor bisa dikenakan sanksi dengan denda sejumlah Rp 2 miliar.

“Petani kita lindungi ketika panen bisa diserap. Dan kita sebagai konsumen ini bisa terlindungi ketika harga beras tetap terjaga di tingkat harga yang wajar,” pungkasnya.

Karya : Ren Reina