Getolnya Sudirman Said Bela Anti Korupsi

rahim ahmad
Karya rahim ahmad Kategori Inspiratif
dipublikasikan 06 Agustus 2017
Getolnya Sudirman Said Bela Anti Korupsi

Sebuah tindakan yang sadar tak lepas dari alasan atau dorongan yang kuat. Nampaknya hukum ini juga berlaku dalam tindakan Sudirman Said yang begitu getol menyuarakan keharusan pemberantasan korupsi. Mari kita tilik lebih jauh dari pengalaman dia sehingga kita menemukan titik pendorong yang kuat sebagai alasan kenapa dia harus segetol itu membela pemberantasan korupsi.

Mei 1998 adalah puncak ketegangan dari krisis segala krisis di Indonesia. Rezim Orde Baru yang kuat, yang bertangan besi, yang otoriter dan siapapun tak berani menentangnya akhirnya tumbang.

Dimulailah harapan untuk perubahan.

“98 terjadi peristiwa yang mencemaskan. Lalu pak Harto mengundurkan diri”, cerita Sudirman Said pagi itu di Sleman, Yogyakarta (16/07/2017).

Hari-hari di bulan Mei 1998 hingga tumbangnya Orde Baru bisa dibayangkan Jakarta adalah arena yang sesak dengan suara-suara demonstran, sejumlah aktifis, khususnya kalangan mahasiswa. Hari dimana rezim orba tumbang, mereka menengadah ke langit, mensyukuri ini sebagai tanda harapan hari depan. Mereka berteriak-teriak gembira, bersujud syukur dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sewaktu itu, Sudirman Said memang sudah tak lagi mahasiswa. Tetapi semangat mudanya begitu kuat. Di hari itu, dia berdiri bersama mereka yang muda, para mahasiswa, dan sejumlah mereka yang menginginkan hari depan penuh keterbukaan.

“Pada waktu reformasi 98 dan peristiwa di DPR, demo besar-besaran, kami ada di sana dengan sejumlah aktifis”, kenangnya.

Tapi Sudirman Said dan sejumlah rekannya tidak berhenti pada perayaan. Hari depan tak cukup dirayakan. Dia bersama teman-temannya memikirkan persoalan ini. Ada apa dengan republik ini? Dia dan sejumlah rekan sesama anak muda waktu itu mengunjungi tokoh-tokoh profesional dan berdiskusi dengan mereka. Diantaranya, dia menjumpai Bapak Eri Riyana (Direktur Utama PT. Timah), Bapak Kuntoro (Mantan Menteri Pertambangan dan melanjutkan sebagai menteri setelah presiden berganti). Mar’ie Muhammad dan ibu Sri Mulyani.

“Yang dianggap kredibel waktu itu, kita temui. Keliling saja ke tokoh-tokoh waktu itu. Ketemu Pak Budiyono. Pak Malik Fajar. Ada pengusaha, ada akuntan, ada lawyer”.

Melalui perjumpaan-perjumpaan itu, Sudirman Said dan rekan-rekannya bersepakat untuk mengadakan diskusi demi membahas perjalanan republik ini. Satu hal terpenting dari pembicaraan dalam diskusi yang diadakan oleh mereka adalah maraknya gejala maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sudirman dan rekan-rekannya mengambil fokus pada penanggulangan korupsi.

“Kita ingin fokus pada penanggulangan korupsi melalui pembangunan penguatan kelembagaan, institutional reform (reformasi institusional). Dan karena itu kita bersepakat mendirikan MTI (Masyarakat Transparansi Internasional)”.

Sudirman Said ditunjuk sebagai sekretaris eksekutif. Praktis dialah yang bertanggung jawab memimpin riset, menyelenggarakan diskusi, mengadakan publikasi serta event-event, mengelola penerbitan dan lain-lain.

“Produk pertama dari MTI adalah kajian atas kepres-kepres (keputusan presiden) yang menyimpang di zaman pak Harto.   Kita menemukan banyak sekali. Kemudian berikutnya kita mendorong didirikannya KPK. Waktu itu, kami menamainya Badan Independen Anti Korupsi (BIAK)”.

Apa yang pertama-tama dipersiapkan oleh Sudirman dan rekan-rekan MTI dalam rangka mematangkan konsep tentang badan pemberantasan korupsi itu?  

MTI melakukan studi dengan menyusun konsep awal mulai dari menyusun naskah akademi hingga pada penyusunan undang-undang. Dokumen-dokumen itu kemudian dirangkaikan dengan dokumen yang dibikin oleh Amin Sunaryadi, namanya ‘Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi’. Kedua dokumen itu kemudian disosialisasikan oleh MTI ke banyak pihak. Tentu MTI bukan satu-satunya yang menyuarakan perihal ini.

“Kita tidak bisa mengklaim bahwa MTI satu-satunya”, akui Sudirman Said, “tapi kami termasuk yang sangat vokal, yang sangat kenceng mengusulkan itu dan melakukan lobi, ke seluruh partai waktu itu, ke PDIP, PPP, Golkar, dan beberapa kali menulis surat kepada presiden Habibi. Nulis surat terbuka, bikin diskusi publik, mendatangi badan pekerja DPR, kemudian bahkan ketemu pimpinan TNI, pimpinan lembaga-lembaga kementerian yang bisa mendukung gagasan ini. Alhamdulillah pada sidang MPR, pasal yang kita usulkan masuk. Kemudian belakangan jadilah itu undang-undang pemberantasan korupsi kan”.

Adapun pasal yang diajukan oleh MTI, yang terutama adalah bahwa pada suatu saat, haruslah dibangun atau dibentuk lembaga independen  yang akan menanggulangi korupsi.

“Dan itu jadi cantelan pada proses-proses berikutnya baik pada saat pembuatan undang-undang atau pada waktu membentuk badannya”.

Tetapi menurut Sudirman Said, keterlibatan rekan-rekannya di MTI tidak berhenti pada sekedar pembuatan undang-undang. Mereka juga  melakukan pengawalan pada saat sudah terbentuk badan resmi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka turut serta mengawal ketika perekrutan figur-figur yang dianggap kredibel untuk menjadi pimpinan KPK.

“Bahkan saya terlibat pada saat merekrut lapis kedua dan ketiganya. Karena saya diminta oleh konsultan rekrutmennya untuk menjadi salah satu pewawancara untuk mencari deputi, dan lain-lainnya”, pungkasnya.

  • view 32