Pro & Kontra LGBT

Poetra Nakote
Karya Poetra Nakote Kategori Agama
dipublikasikan 02 Juni 2016
Pro & Kontra LGBT

Deskripsi Masalah

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa “komunitas gay”.

Akhir-akhir ini keberadaan LGBT yang semakin mencuat mendapat reaksi beragam. Ada yang melindungi, ada pula yang menolak. Dari MUI pusat dan mayoritas ormas keagamaan, menolak dan berpendapat bahwa LGBT merupakan bentuk kejahatan seksual yang layak dihukum. Sekretaris komisi fatwa MUI, Asrorunni’am Sholeh, sebagaimana dikutip Republika menyatakan, “Yang tak kalah penting adalah pemerintah wajib mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual. Artinya, kalau ada lelaki yang sifatnya keperempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian itu ada langkah-langkah penyembuhan. Pengembalian kepada fitrah kemanusiaan”.

Hal lain yang menjadi rekomendasi MUI, yakni pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara. MUI juga meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak membiarkan aktivitas seksual sesama jenis dan penyimpangan seksual lainnya hidup di tengah masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban sosial dan hukum.

Lain halnya dengan Komnas HAM. Mereka berpendapat bahwa pelaku LGBT harus dilindungi negara. Mereka mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan  program Nawacita (istilah yang merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh presiden Joko Widodo dan Wakilnya). Menurut mereka, sesungguhnya keberadaan Komunitas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian dalam Peraturan tersebut. Namun sungguh disesalkan, apa yang ada dalam berbagai peraturan Negara tersebut tidak mengusung semangat dalam Prinsip-prinsip Yogjakarta dan justru mendiskriminasi dan memberikan stigma terhadap Komunitas LGBT.

Berkaitan dengan hal di atas, Komnas HAM mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan  program Nawacita. Untuk itu Komnas HAM mendorong:

  1. Para Pejabat Publik untuk menghentikan memberikan pernyataan-pernyaan negatif yang memicu timbulnya kekerasan dan pelanggaran HAM bagi Komunitas LGBT serta mengambil kebijakan dan program yang mengacu pada Prinsip-prinsip Yogjakarta terkait Komunitas LGBT;
  2. Pada Penegak Hukum agar menghentikan segala bentuk pembiaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat maupun Individu kepada Komunitas LGBT.
  3. Media Massa untuk memberitakan secara berimbang dan tidak memberitakan hal-hal yang menimbulkan stigma dan kekerasan bagi Komunitas  LGBT;
  4. Masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada Komunitas LGBT.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah seharusnya negara hadir terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi komunitas LGBT ?

Jawaban :

Tugas besar negara adalah memberi perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Kewajiban memberikan perlindungan setidaknya harus mencakup kulliyyat al-Khams, yaitu hifzh al-Nafs, hifzh al-Din, hifzh al-Aql, hifzh al-‘Irdli dan Hifzh al-Nasl.

Tidak dapat dipungkiri bahwa LGBT bertentangan dengan norma agama dan budaya Indonesia. Penyimpangan seksual adalah penyakit sosial yang berpotensi merusak pada akhlaq dan moral bangsa. Terkait dengan fenomena LGBT, seharusnya negara dapat melakukan upaya-upaya pembinaan dan rehabilitasi mental sebab nyata-nyata bertentangan dengan norma agama dan budaya Indonesia.

Di sisi lain, negara harus melindungi warganya dari tindak kekerasan main hakim sendiri. Oleh karenanya pemerintah harus melindungi penderita penyakit penyelewengan seksual dari sikap berlebihan yang dapat mengancam keselamatan mereka. Di samping itu, pemerintah harus menyiapkan perangkat perundang-undangan yang dapat menjerat hukum pelaku LGBT sebagaimana tindakan kejahatan lain sehingga dapat melahirkan efek jera dan menyiapkan panti-panti rehabilitasi sebagaimana yang telah dilakukan dalam mengatasi penggunaan obat-obat terlarang.

Usulan sebagian pihak yang mendorong pemerintah melegalkan penyimpangan seksual (LGBT) jelas-jelas bertentangan dengan norma agama dan budaya bangsa Indonesia. Melegalkan LGBT bukan menyelesaikan masalah. Akan tetapi justru dapat merusak mental dan akhlaq bangsa Indonesia.

Referensi

  1. Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Juz 1/26
  2. Fath al-Mu’in & Hasyiyah I’anah al-Thalibin, Juz.4, hal.142
  3. al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, 5, hal.407
  4. Al-Mausu’ah al-Jinaiyyah, Juz.1, hal.144.
  5. Kutub Al Fiqh ala al Madahib al-Arba’a, Juz 5, Hal 407
  6. Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah Al Haddad, Hal 84
  7. Ghoda’a al Albab Syarhu Man’dumah al-Adab, Juz 1, Hal 47
  8. Ain al-Ma’bud, Juz 11, hal 105
  9. Marqotu shuudi at-Tasdik, hal 10
  10. Al Bahru al-Madid fie tafsir al-Qur’an al-Majid

Lajnah Tashih Sidogiri

  • view 120