Pendidikan Berkarakter Tidak Merubah Pendidikan Anti Korupsi.

Rai Generasiku
Karya Rai Generasiku Kategori Motivasi
dipublikasikan 07 September 2018
Pendidikan Berkarakter Tidak Merubah  Pendidikan Anti Korupsi.

OPINI - Gandhi pernah berujar, bumi menyediakan pangan yang cukup bagi manusia, namun tidak bagi keserakahan. Di tengah riuh rendahnya ’’revolusi mental’’, muncul pula ide tentang pendidikan karakter (yang sampai saat ini tidak jelas   konsepnya), khususnya pendidikan anti korupsi. Soal  etika, karakter, dan dunia sains, Erich Fromm pernah berujar’’ Dengan penelitian ilmiah, manusia menemukan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk hidup dan menguasai alam.

Manusia begitu sukses. Namun, karena terlalu suntuk memperhatikan materi dan teknik konsumsi lainnya, manusia kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan kehidupan.’’ Proyek mekanisasi manusia lahir justru karena kesuntukan dan pendewaan kepada dunia sainsserta   teknologi yang ternyata di ujungnya tidak di abdikan bagi kemaslahatan umatnya.  

Pencetus ide itu, tampaknya, lupa bahwa rusaknya bangsa yang digerogoti para koruptor ini tidak hanya disebabkan kesalahan sistem pendidikannya, tetapi sistem hukum dan pemerintahannya, Orang juga harus ingat, para koruptor pada zaman Orde Baru dan zaman kini merupakan produk pendidikan tahun 50-an sampai 70-an yang relatif masih menikmati "murninya" sistem pendidikan.

Di kala itu, bersekolah di Sekolah Dasar dan sekolah menengah sungguh dan sungguh menyenangkan karena tidak ada beban tugas PR yang menumpuk, serta keteladanan para guru yang memang rata-rata berdedikasi karena cita-cita mereka sejak awal memang menjadi guru.

Sebagian besar koruptor sekarang lahir pada 1950-an dan 1960-an, yang kala itu   jelas mendapatkan pelajaran budi pekerti, penataran P4, pendidikan agama, bahkan sampai ke kursus-kursus jabatan tingkat tinggi di Jakarta dan sebagainya. Dengan demikian, mereka secara teoretisamat paham bahwa korupsi itu dosa dan menyengsarakan bangsa.

Dari titik ini, tampak nyata bahwa rusaknya para koruptor tidak berasal dari sistem pendidikan, namun kini mereka masuk dalam sistem negara yang tidak memiliki sistem hukum yang jelas. Para penegak hukum justru menjadi biang keladi pusat korupsi karena melayani para oknum penguasaha jahat, birokrat jahat, dan para koruptor.

Para penegak hukum hanya galak kepada pencuri ayam, copet, atau penjahat kelas teri. Lihatlah perintah tembak di tempat bagi para penjahat di ibu kota, sedangkan tidak ada perintah tembak di tempat bagi   para koruptor yang sudah jelas melakukan   korupsi. Demikian pula, maling ayam   dikatakan ’’penjahat’’, sedangkan koruptor   hanya disebut ’’nakal’’, maka muncullah istilah seperti jaksa nakal, hakim nakal, polisi nakal, dan pengusaha nakal.

Sketsa singkat ini hanya ingin menunjukkan bahwa kurikulum   pendidikan anti korupsi atau pendidikan karakter sehebat apa pun tidak akan berdaya jika para alumnusnya masuk dalam sistem yang rusak seperti itu.

Pertanyaan selanjutnya, seperti apakah wujud pendidikan karakter atau pendidikan anti korupsi? Cukupkah dengan sistem hafalan seperti penataran P4 dulu?Pendidikan hafalan tentang agama? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab.

Demikian pula jika pendidikan karakter atau pendidikan anti korupsi harus diimbangi dengan keteladanan, pertanyaannya, kini siapa yang harus diteladani? Harus diakui, dunia pendidikan juga tidak steril dari kebohongan.

Kasus katrol nilai, KKN dalam penerimaan   siswa baru, markup pembangunan   gedung, penyelewengan dana BOS, beasiswa, kasus pemalsuan angka kredit kenaikan pangkat, sertifikasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa keteladan juga sulit didapat di dunia pendidikan sekalipun. Singkatnya, wujud pendidikan karakter sangat sulit diungkapkan dan dilaksanaka di dunia pendidikan.

Jika mungkin perkembangan zaman terus   dituruti, anak didik pasti akan   kewalahan menerima berbagai mata pelajaran baru yang kini sudah begitu menyesaki ruang kelas sehingga mereka stres karena kelebihan beban. Hal yang tidak disadari pemerintah, persoalan bangsa tidak didiagnosis penyakitnya dan dicari akar masalahnya lebih dahulu, namun langsung menyodorkan’’obat’’ seperti pendidikan karakter ini.

Anak-anak kita yang lulus ’’cum laude’’ pendidikan karakter bangsa, misalnya, ketika dewasa dan terjun dalam kancah politik atau kenegaraan, pasti mereka akan larut dalam lautan kejahatan korupsi tersebut karena sistem yang ada tidak memungkinkan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dengan kata lain, pendidikan karakter bangsa, pendidikan anti korupsi, pendidikan budi pekerti, atau apa pun namanya hanya akan efektif jika dibarengi pula dengan revolusi perubahan karakter bangsa.  

Dalam kaitan ini, para pejabat negara, para   pemimpin bangsa, dan para   tokoh masyarakat harus bekerja keras merombak tatanan negara yang sudah dirusak ini sampai ke akar-akarnya. Pendidikan   karakter bangsa yang berhasil di negara-negara maju jelas melalui proses yang panjang dan evolutif.   Sebaliknya, bangsa   ini sejak zaman kerajaan dahulu, zaman   kolonial, hingga sekarang berada dalam kubangan sistem yang korup karena tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur yang sudah disusun para bapak bangsa pada permulaan kemerdekaan ini.

Dunia pendidikan juga sudah berada   dalam lingkaran setan karena sadar atau   tidak hanya berorientasi pada target   kelulusan dengan nilai tinggi, tanpa bisa   mendialektikkan dengan kebudayaan bangsa maupun karakter bangsa yang terbentuk sejak dahulu kala. Anak-anak kita hanya digenjot dalam pencapaian   kecerdasan kognitif. Bahkan, pendidikan   watak yang dikembangkan terjebak dalam formalitas seperti ini.

Sialnya, di luar sana, dalam panggung perpolitikan maupun birokrasi negara, tidak ada yang dapat dicontoh oleh anak-anak kita hingga menghasilkan generasi yang ambivalen. Mereka kaget karena di sekolah diajari tentang kebaikan, sedangkan dunia realitas mengajari kebohongan. Nah, para guru kini menghadapi sistem yang sedemikian rumit.

Sehebat apa pun mutu sang guru, mereka akan menghadapi kesulitan yang berat untuk ’’membenahi’’ sikap mental atau karakate ranak bangsa lewat kurikulum apa pun. Apalagi jika sang guru juga tidak bermutu akibat tidak adanya cetak biru atau peta jalan bagi pendidikan para calon guru maupun sistem pendidikan kita, terutama di tingkat dasar dan menengah hingga menengah atas. (**)  

Penulis : Fransiska Delsyana L Seran, S.Pd. M. Hum. Pemerhati Demokrasi, Sosial, dan Pendidikan. (Pascasarjana Muda Asal Kabupaten Malaka Lulusan Universitas Hassanudin Makasar.)

  • view 38