SKB Pendirian Rumah Ibadah Harus Dicabut

Ahmad Nurcholish
Karya Ahmad Nurcholish Kategori Agama
dipublikasikan 04 Maret 2016
SKB Pendirian Rumah Ibadah Harus Dicabut

Oleh Ahmad Nurcholish

?

Sejumlah tokoh sudah sejak lama mengusulkan agar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 2 Menteri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 agar dicabut. SKB tersebut ditengarai menjadi biang pemicu bagi terjadinya pengkrusakan rumah ibadah di beberapa tempat di Tanah Air. Bahkan pula dijadikan alat untuk menghalangi pendirian rumah ibadah di sejumlah tempat.

Mengapa SKB tersebut harus dijabut? Paling tidak ada tiga alasaan yang dapat dijadikan landasan. Pertama, pendirian rumah ibadah tidak bisa dilepaskan dari bagian adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Artinya, setiap pemeluk agama berhak memiliki rumah ibadah sebagai sarana untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya tersebut.

Kebebasan tersebut dalam UUD 1945 tercantum antara lain dalam pasal-pasal berikut. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, ?Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya?.? dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, ?Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.? Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, ?Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.?

Kalau kita cermati bunyi dalam pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak kebebasan beragama dan beribadah secara otomatis memberikan kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah sebagai sarana untuk menjalankan ibadah.

Selain dalam UUD 1945, kebebasan beragama juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, ?Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. (Pasal 73).

Kedua, aturan dalam SKB tersebut terdapat bunyi ayat/pasal yang kontraproduktif dengan UU di atas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 14: pendirian rumah ibadah harus memiliki persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan
d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Jelas bahwa selain bertentangan dengan isi dari UUD 1945, persyaratan tersebut menyulitkan setiap penganut atau komunitas umat beragama dalam proses pendirian rumah ibadah. Ini dapat diartikan bahwa SKB tersebut diskriminatif dan berpotensi menimbulkan banyak persoalan di lapangan sebagaimana terjadi selama ini.

Ketiga, oleh karena tak semua kelompok agama dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka upaya mendapatkan ijin dari pemerintahan setempat tak dapat diberikan. Sementara kebutuhan akan adanya rumah ibadah bagi sebagian besar kelompok agama tidak dapat ditunda lagi.

Sebetulnya ada jalan keluar jika ijin tak kunjung datang. Dan itu juga tertuang dalam SKB, yakni: Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Secara sepintas bunyi ayat tersebut menjadi jalan keluar yang baik bagi ketersediannya rumah ibadah. Hanya saja, realisasi di lapangan sulit diwujudkan. Alih-alih menyediakan tempat untuk beribadah. Pemerintah daerah acap kali menjadi sponsor atas pembongkaran rumah ibadah yang sedang dibangun dengan alas an ada sejumlah warga yang menolak. Hal ini menandaskan bahwa pemerintah kerap mudah didikte oleh sebagian masyarakat yang tak menghendaki adanya rumah ibadah di satu tempat tertentu.

Selain itu, menurut saya, ada problem laten yang juga harus kita pikirkan solusinya. Problem laten tersebut adalah adanya sebagian masyarakat yang memang sulit untuk menerima keberadaan rumah ibadah orang/umat beragama lain yang berbeda. Mereka merasa bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat menimbulkan keresahan di dalam komunitas yang ?mayoritas? beragama yang tidak sama dengan agama ?minoritas? tersebut.

Oleh karena itu PR kita adalah bagaimana agar umat beragama, apapun agamanya memiliki sikap toleransi yang memungkinkan mereka mau menerima keberadaan orang lain yang berbeda dengannya. Termasuk menerima dengan lapang keberadaan rumah ibadah umat agama lain yang berbeda.

Sikap toleran menjadi amat penting bagi siapapun. Dengan toleransi antar pemeluk agama dapat saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang ada di setiap umat beragama. Toleransi menjadi pembuka bagi tumbuhnya sikap mau menghargai dan menghormati, bahkan mengapresiasi keyakinan orang lain yang berbeda. Lantas bagaimana caranya menumbuhkan sikap toleransi tersebut?

Salah satunya adalah dengan mempelajari kembali ajaran-ajaran di dalam masing-masing agama. Saya menyakini bahwa di setiap agama sejatinya mengajarkan toleransi, penghormatan dan penhargaan terhadap umat agama lain. Hanya saja, selama ini, ajaran-ajaran tersebut ?menghilang? dari pemahaman dan keyakinan para penganut agama karena jarang disampaikan oleh para pemuka/tokoh agamanya.

Selanjutnya, dalam soal pendirian rumah ibadah dapat diatur melalui karifan dan kebijaksanaan oleh pemuka dan masyarakat di dalam komunitas tersebut. Caranya dengan mempererat hubungan antar anggota masyarakat yang berbeda, melakukan dialog yang memungnkan satu sama lain dapat memahami kebutuhan ibadah masing-masing. Peran forum atau lembaga antar agama menjadi sangat penting. Ia menjadi jembatan antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda tersebut sehingga dapat terjalin secara harmoni.

Maka, tidak ada cara lain kecuali mengajak para penganut agama untuk kembali memahami nilai-nilai toleransi yang terdapat di dalam ajaran agama masing-masing. Upaya tersebut harus menjadi agenda bersama setiap komunitas agama. Dengan begitu nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi platform bersama yang menopang terwujudnya kehidupan harmoni di negeri ini. [ ]

Ahmad Nurcholish, Direktur Program Harmoni Mitra Madania

?

?

?

  • view 661