Memahami Hifz al-Din Sebagai Kebebasan Beragama

Ahmad Nurcholish
Karya Ahmad Nurcholish Kategori Agama
dipublikasikan 09 Februari 2016
Memahami Hifz al-Din Sebagai Kebebasan Beragama

Oleh Ahmad Nurcholish

?

Tujuan pokok (maqasid al-shari?ah) diberlakukannya sebuah hukum, baik yang berupa perintah maupun larangan, adalah untuk mendapatkan dan menjaga kemaslahatan. Dalam pandangan Abu Ishaq al-Shatibi (w.790 H/1388 M), imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam (Andalusia), meliputi lima prinsip: Hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-?aql, hifz al-nafs, dan hifz al-mal.

Kelima prinsip tersebut yang kemudian dikenal sebagai al-Kulliyat al-Khams, Panca Prinsip Universal/Hak Asasi Manusia (Human Rights), mencakup lima perlindungan. Kelima perlindungan tersebut meliputi: perlindungan agama (hifz al-d?n); perlindungan jiwa (hifz al-nafs); perlindungan keturunan (hifz al-nasl); perlindungan akal (hifz al-?aql); dan perlindungan harta (hifz al-m?l).

Dalam tulisan ini saya akan membahas yang pertama lebih dahulu, yakni perlindungan agama (hifz al-din) yang dapat kita maknai sebagai kebebasan dalam beragama dan bermadzhab atau beraliran.

Dalam konteks keindonesiaan, berbicara permasalahan kemanusiaan tidak bisa lepas dari perbincangan mengenai pluralitas agama dan toleransi antar sesama manusia yang hingga saat ini masih menimbulkan persoalan bagi masing-masing pemeluk agama. SulItnya mendirikan rumah ibadah bagi umat tertentu, perusakan dan bahkan pembakaran terhadap rumah ibadah tersebut salah satu contoh bahwa relasi antarumat beragama di Tanah Air masih menyimpan banyak masalah.

Padahal, al-Quran sendiri sebetulnya sudah memberikan penjelasan secara tekstual mengenai cara yang harus ditunjukkan oleh umat beragama, khususnya umat Islam, untuk menjunjung nilai-nilai persaudaraan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang atau kelompok lain yang berbeda dengan kita.

Tentang pluralitas agama misalnya dapat kta baca pada Qs al-Barah (2): 213, Hud (11): 118, dan Yunus (10): 19. Pun dalam soal pluralitas dalam hukum (agama) seperti yuang terekam dalam Qs al-Maidah (5): 43, 44, 46, 47, 48. Juga penjelasan tentang kebenaran agama-agama yang ada di dunia yang disebut dalam Qs al-Baqarah (2): 62 dan 112, al-Maidah (5): 69, al-Mumtahanan (60): 8 dan Ali-?Imran (3): 2.

Akan tetapi karena tidak sedikit masyarakat yang membaca dan memahami al-Quran secara tidak lengkap dapat memengaruhi pola pikir serta tindakan sosialnya beragam. Belum lagi dengan banyaknya aliran atau kelompok-kelompok agama tertentu yang menjustifikasi kelompoknya sebagai yang paling benar dengan menyandarkan kepada potongan ayat al-Quran meupun sunnah secara literalis. (Zainuddin Mansyur, 2012: 79).

Ayat-ayat al-Quran yang lazim dijadikan sebagai dalil adalah ayat yang menceritakan tentang eksklusifitas penganut agama-agama Abrahami (Yahudi, Nasrani, Islam). Hal ini dapat kita cermati dalam Qs al-Baqarah (2): 111, 113, dan Ali-?Imran (3): 19 dan 38.

Sikap semacam itu muncul karena, sebagaimana dikatakan Mansyur, disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat dalam memaknai hifz al-din itu. Meski dalam pemberian maknanya sangat terbuka dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Dalam konteks keindonesiaan, maka pembaharuan terhadap makna yang terkandung dalam hifz al-din itu sangat perlu dilakukan. Bahkan sangat mendesak manakala mencermati masyarakat di darah-daerah tertentu dengan mujdah melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Menurut ulama tradisional bahwa maslahat yang terkandung dalam hifz al-din selalu dimaknai secara literal tanpa harus melihat konteks yang memiliki peran penting dalam menjaganya. Hal ini wajar ketika dibenturkan dengan kondisi umat islam sebagai minoritas pada saat itu. Lebih wajar lagi ketika al-Quran secara tekstual dalam proses penjagaan terhadap agama dengan memfonis umat Islam mejadi kafir, fasiq, munafiq, jika ia secara sengaja tidak mengunakan hukum Allah dalam menapaki kehidupan sehari-hari.

Contoh lainnya adalah adalah riddah/murtad yang dalam hukum klasik adalah disematkan kepada orang Islam yang pindah ke agama lain selain Islam. Bagi orang murtad dihalakkan darahnya untuk dibunuh. Secara politik agama, hal itu bertujuan untuk memberikan warning kepada pemuluknya agar jangan mudah berpindah agama sekaligus untuk mendukung keabadian agama tersebut. Tujuan pokoknya paling tidak untuk memberi peringatan bagi umat Islam kala itu agar lebih berhati-hati berhubungan dengan agama lain. (Mansyur: 80).

Oleh Abdullah Saeed, direktur Asia Institute di Universitas Melbeourne, hukum bunuh bagi pelaku murtad justru jauh dari kebenaran dalam konteks kekinian dan kedisinian. Ia menyimpulkan bahwa riddah/murtad yang dihukumi dengan hukum bunuh merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan.

Selain itu, seorang yang dihukumi mati gara-gara telah melakukan pemurtadan sama artinya membunuh keluarganya secara tidak langsung. Mengapa demikian? Sebab jika ia dibunuh maka siapakah yang dapat menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkannya yang mungkin selama ini bergantung kebutuhan hidup kepadanya.

Dalam kondisi inilah term hifz al-din harus kita maknai sebagai kebebasan beragama bagi umat manusia sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) dalam konteks Indonesia. Merujuk pada ayat-ayat tersebut setiap pemeluk agama dibebaskan untuk melakukan nilai-nilai keagamaan yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Selain itu, masing-masing umat tidak boleh mengganggu, apalagi merusak rumah ibadah penganut agama lain sebagaimana yang masih kerap terjadi belakangan ini.

Dengan demikian, sebagaimana disimpulkan oleh Mansyur (h. 82), memaknai maslahat yang terkandung dalam hifz al-din dengan kebebasan beragama mengindikasikan adanya semangat pembaharuan terhadap hokum Islam yang humanis dan modernis. Sisi humanisnya masing-masing pemeluk agama dapat saling menghormati, menghargai, toleransi, dan tolong menolong dalam membangun peradaban damai, sejahtera dan bahagia.

Sedangkan sisi modernisnya dapat menjaga persaudaraan dengan kokoh dan lebih mudah mewujudkan nilai kebersamaan dalam menyesusaikan diri dengan dunia global untuk kemajuan masyarakat, sehingga tidak ketinggalan zaman dengan kompleksitas yang terus berubah dan dinamis.

Oleh karena itu, pluralisme yang telah ada di pangkuan masing-masing pemeluk agama di mana mereka bisa bertukar pikiran, saling memahami kekurangan dan kelebihan dalam rangka memicu diri untuk mewujudkan nilia-nilai kesepahaman dalam keanekaragaman budaya, agama, dan lain-lain harus terus dikembangkan.

Hal tersebut patut dilakukan dalam rangka mengeksplorasi apa yang pernah dikemukakan Amin Abdullah, yakni: umat islam perlu kepada pemikiran baru ketika berhadapan dengan orang untuk membangun hubungan yang lebih baik dan arif dalam berbagai hal dengan tujuan kedamaian melalui sabab al-nuzul jadid: ?Correlation Interfaith Interaction?, sehingga umat Islam tidak hanya mengenal dunianya sendiri, melainkan mengenal juga orang lain. Hal ini penting agar terjalin suatu kesepahaman, toleransi, persatuan, perdamaian dan al-maslahah al-ammah (kemsalahatan/kepentingan umum) dalam dunia global yang terus bergerak dan syarat pelbagai tantangan. [ ]

Sumber gambar: http://ilovemuslims.net

Ahmad Nurcholish, pengampu Program Studi Agama dan Perdamaian ICRP, Jakarta; mahasiswa Program Doktoral Studi Islam UMJ, Tangsel

?

  • view 508