Zakat: Instrumen Pemberdayaan Umat

Ahmad Nurcholish
Karya Ahmad Nurcholish Kategori Agama
dipublikasikan 15 Juni 2016
Zakat: Instrumen Pemberdayaan Umat

Diantara lima rukun Islam, zakatlah kiranya merupakan pilar yang dilandasi semangat kemanusiaan.

 Zakat begitu lekat dengan aspek economical justice (keadilan ekonomi), disamping ajaran lain, seperti larangan riba, pembagian waris dan infak. Semua ajaran itu tidak hanya berorientasi demi kesejahteraan bersama, melainkan juga dimaksudkan agar kekayaan di muka bumi ini tidak dimonopoli dan beredar pada segelintir orang atau kalangan tertentu saja (QS.59:7).

Secara etimologis, zakat berarti kesucian atau kebersihan, yaitu membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa dengan kekayaan yang kita miliki. Dalam kitab Aqidah wa Syari’ah, Mahmud Syaltouth menjelaskan bahwa zakat adalah bagian harta yang dikeluarkan orang kaya (muzakki) bagi saudaranya yang fakir dan miskin (mustahik) dalam rangka menegakkan kemaslahatan umat.

Dalam ajaran Islam, ayat-ayat tentang zakat sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw ketika beliau masih berada di Mekah untuk melakukan pembinaan aqidah atau keyakinan umat Islam. Ayat-ayat itu antara lain QS. Ar-Rum [30]: 39 dan Adz-Dzariyyat [51]: 19.

Tetapi ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan, seperti fakir-miskin atau kaum dhu’afa (lemah). Juga bersisikan penyadaran dan dorongan kuat untuk berzakat. Sebab, zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta kita, pada hakikatnya justru akan menambah, mengembangkan, dan member berkah pada harta yang kita miliki.

Pada periode Madaniyyah, ayat-ayat  tentang zakat sudah terperinci meliputi daftar tentang golongan yang berhal menerima (mustahiq) zakat (QS. At-Taubah [9]: 60), diserahklan langsung oleh yang berzakat (muzakki) atas dasar keikhlasan dan kesadarannya, zakat juga harus diambil oleh para petugas yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan tersebut (QS. At-Taubah [9]: 130). Diuraikan pula sejumlah komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (nishab, persentase zakat, waktu pengeluarannya). Zakat pertanian, tumbuh-tumbuhan, dan hasil tanaman (QS. Al-An’am [6]: 141), zakat emas dan perak (QS. 9: 34-35), zakat peternakan (hadits), zakat perdagangan/niaga (hadits), dan zakat hasil usaha atau bisnis (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Lantas bagaimana dengan zaat era sekarang? Sesungguhnya inti dan subtansi zakat tidak ada yang berubah. Hanya saja diperlukan penafsiran ulang tentang beberapa hal yang berkaitan dengan zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan persoalan ekonomi umat. Tentu saja upaya penafsiran tersebut tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya melalui qiyas (analogi) sebagai pijakan hukum.

Di antara yang perlu mendapatkan penafsiran kembali adalah, pertama, kriteria mustahiq zakat, misalnya pada asnaf sabilillah. Jika zaman Rasulullah saw dan para sahabat yang termasuk pada asnaf ini adalah relawan perang yang tidak memiliki gaji tetap.  Pada era kini, boleh saja atas nama asnaf ini, sebagaimana diuraikan Didin Hafifuddin (2002: 7), dimasukkan pula pembangunan sara ibadah, sarana pendidikan, training para da’I, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan umat. Inilah yang kemudian kita sebut empowering atau pemberdayaan umat.

Kedua, harta obyek zakat. Jika pada masa Nabi saw., peternakan hanya meliputi tiga macam: onta, sapi dan kambing atau domba, pada era kini dapat kita kembangkan meliputi peternakan ayam, itik, lele, dan sebagainya. Begitu pula dengan profesi-profesi yang pada masa Nabi saw belum ada, tetapi kini banyak bermunculoan, seperti pengacara, notaries, akuntan public, motivator, dll., juga dapat dikenakan zakat profesi.

Nah, ternyata bila dilihat dalam nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam QS. 9: 103 dan QS. Al-Baqarah [2]: 267, maka semua harta yang belum ada contohnya di masa Nabi Muhammad menjadi “harta yang bernilai” dan jika memenuhi syarat wajib zakat harus dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, pada masa itu, bahkan kecenderunga hingga saat ini, penyaluran zakat masih ditekankan poada pembagian yang bersifat konsuftif. Maka, untuk era sekarang perlu ditekankan pada penyaluran zakat yang bersifat produktif, sehingga zakat tidak habis dalam jangka pendek, melainkan bagaimana zakat tersebut memiliki daya manfaat yang berjangka panjang untuk mustahiq-nya. Hal inilah diantaranya  dapat dicapai melalui pola pemberdayaan (ekonomi) umat melalui zakat.

Hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara memberikan zakat pada para mustahiq melalui tahapan-tahapan yang dapat menguatkan daya juang da kemampuan untuk survive menjalani hidup. Tahapan-tahapan itu antara lain seperti melalui training pemberdayaan (community empowering), pengembangan usaha masyarakat (community development), pemberian zakat sebagai modal usaha, juga pendampingan pada mustahiq ketika menjalankan usahanya.

Tiga tahapan tersebut seyogyanya diberikan secara berkelanjutan agar fungsi zakat bagi pemberdayaan umat lebih mudah direalisasika. Dengan demikian visi yang harus kita tanamka adalah bagaimana zakat ini tidak sekedar untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek, tetapi lebih produktif untuk waktu yang panjang. Sekaligus pula memiliki visi, jika hari ini dan tahun ini para mustahiq menjadi penerima zakat, maka tahun depan mereka berubah menjadi pemberi zakat. [ ]

Ahmad Nurcholish, penulis dan peneliti social-keagamaan.

 

  • view 515