Kiai Sahal dan Ketidaksakralan Fiqih

Ahmad Nurcholish
Karya Ahmad Nurcholish Kategori Agama
dipublikasikan 10 Juni 2016
Kiai Sahal dan Ketidaksakralan Fiqih

Jumat, 24 Januari 2014 dini hari silam Rais Aam Suriah PB-NU KH Ahmad Sahal Mahfudz telah pergi meninggalkan kita. Kiai karismatik yang pernah dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini meninggal pada usia 77 tahun di kediamannya, kompleks Pesantren Maslakhul Huda, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.

Penganugerahan doktor kehormatan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam kiprahnya sebagai ulama dan fuqaha (ahli hukum Islam) ia telah melahirkan banyak karya berharga. Diantara karya-karya tersebut antara lain: (1) Thariqat al Hushul ila Ghayah al Ushul ( 2000); (2) Al Bayan al Mulamma an Alfaz al Luma (1999); (3) Nuansa Fiqh Sosial (1994);  (4) Pesantren Mencari Makna, Nuansa Fiqih Sosial (1990);. (5) Ensiklopedi Ijma (terj. bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausuâ'ah al Hajainiyah, 1960 (1987); Faidhu Al Hijai (1962);  (6)  Al Tsamarah al Hajainiyah (1960); (7) Intifakhu Al Wadajaini Fie Munadohorot Ulamai Al Hajain (1959); (8) Luma al Hikmah ila Musalsalat al Muhimmat (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati); (8) Kitab Usul Fiqih (berbahasa Arab); dan (9) Al Faraid al Ajibah (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati).

Salah satu gagasan penting Kiai Sahal Mahfudz adalah ia menilai bahwa rumusan Fiqih yang dikonstruksikan oleh para ulama atau fuqaha ratusan tahun silam  jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi dewasa ini. Mengapa demikian? Dalam kerangka berfikir beliau, sebab situasi sosial, politik dan kebudayaanya sudah berbeda. Maka diperlukan rumusan fiqh baru yang lebih kontekstual.

Oleh karenanya, umat Islam dituntut untuk tidak segan-segan mengambil langkah progresif, dinamis dan menghindari taklid buta. Ia juga mengajak kita untuk menghindari sakralitas yang berlebihan terhadap rumusan Fiqh ulama salaf agar tidak semakin terjebak ke dalam ruang stagnasi Fiqh dan kebekuan dalam berfikir yang lebih mendalam. Yang harus kita sadari adalah bahwa, seyogyanya Fiqih akan selalu berubah disebabkan berubahnya situasi dan kondisi masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.

Dalam pengantarnya di buku  Kritik Nalar Fiqih NU, ia  memaparkan demikian:

"Bagaimanapun rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi  saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaanya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqih? Apakah harus mauquf (tak terjawab)?. Padahal me-mauquf-kan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha). Di sinilah perlunya "fikih baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj, yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fiqih serta qawa'id (kaidah-kaidah fiqih). Pemikiran tentang perlunya "fiqih baru" ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an  ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang "tajdid" karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer disamping muncul ide kontekstualisasi kitab kuning.” (h. xiv-xv).

Apa yang diuraikan Kiai Sahal tersebut patut kita apresiasi dan kita cermati bersama. Melalui tulisanya itu ia hendak menyadarkan kita bahwa, ternyata masih banyak persoalan-persoalan baru yang hukumnya belum kita temukan dalam rumusan ulama-ulama masa lampau. Sejatinya ini bukan hal yang aneh.  Sebab,  dinamika roda kehidupan manusia senantiasa bergulir sehingga menjadi keniscayaan munculnya problematika baru di tengah masyarakat.

Sekedar memberi contoh,  semisal hukum gadget (telepon selular atau tablet) yang di dalamnya terdapat mushhaf al-Qur'an. Haruskan kita selalu dalam keadaan suci (berwudhu) jika dalam smartphone kita terdapat al-Qur’an? Lebih jauh lagi, bolehkah kita mengantongi telepon seluler tersebut ketika sedang buang air kecil? Atau, bolehkah mendonorkan darah kita kepada orang yang tidak seagama dengan kita? Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang sulit kita temukan landasan hukumnya dalam rumusan fiqh klasik.

Oleh karena itu, dalam pandangan Kiai Sahal,  disamping kita bermazhab secara qauliy (hukum), kita juga harus bermazhab secara manhajiy (metodologis). Dengan cara bermazhab secara manhajiy inilah yang memungkinkan fiqih akan selalu menemukan daya manfaat dan maslahatnya bagi kehidupan kita yang serba dinamis. Kita tak akan pernah lagi mengalami kekosongan (pijakan) hukum karena para ulama berhenti merekontruksi dan bahkan mungkin mendekontruksi fiqh masa lalu.

Selama ini, sebagaimana pernah diulas Matholi'ul Huda (April, 2011), fiqih lebih banyak berkutat dalam ruang sempit. Sedang perannya dalam ruang publik agaknya telah mengalami stagnasi yang cukup signifikan. Padahal seharusnya fiqih mampu mengatur manusia dalam seluruh aspek kehidupan.  Mengapa harus demikian? Sebab  pada prinsipnya fiqih bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang notabene diturunkan untuk semua umat manusia (bukan hanya umat Islam) untuk mengatur seluruh aspek berkehidupannya.

Namun demikian, nampaknya,  harapan Kiai Sahal Mahfud agar umat Islam— khususnya warga Nahdliyin—bermazhab secara manhajiy kurang mendapatkan respon secara positif. Ini terlihat dengan masih minimnya perhatian terhadap kajian ushul fiqih yang merupakan sarana dan metodologi untuk merumuskan hukum-hukum fiqih. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa  mereka lebih perhatian terhadap fiqh daripada ushul-nya. Demi furû' (fiqih), demikian Matholi’ul Huda menilai (ibid.),  mereka telah mengorbankan ushul (ushul fiqih). Jarang kita jumpai forum bahstul masail yang berorientasi manhajiy, yang kerap kita temui adalah bahsul masail qauliy.  Betul, bahwa meteri ushul fiqih telah diajarkan di dunia pesantren dan madrasah serta perguruan tinggi Islam, namun sepertinya, perhatian yang diberikan cenderung kurang sebanding dengan tugas yang harus diemban ushul fiqih tersebut.

Maka, wajar jika kemudian, ketika Kiai Sahal Mahfudz menginterpretasikan perkataan KH. Wahab Hasbullah, "Pekih iku kalo rupek ya diokeh-okehkan,” beliau Kiai Sahal Mahfudz) mengatakan demikian: "Pernyataan ini memnag kelakar tapi mengandung nilai filosofis yang tinggi. Maksudnya, fiqih itu merupakan prodok ijtihadiy. Karena produk ijtihad maka keputusan fiqih bukan barang sakral yang tidalk boleh diubah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mengsyakralkan fiqih jelas keliru.”

Lebih lanjut, ia memberikan penekanan bahwa, “yang namanya fiqih adalah "al-Ilmu bi al-ahkâm al-syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshiliyyah". Definisi fiqih sebagai al-muktasab (yang digali) menunjukan pada sebuah pemahaman bahwa fiqih lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum pada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis….” (Kritik Nalar NU, h. xx).

Dengan demikian fiqih tidak boleh kita jadikan sebagai corpus yang tertutup. Ia harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis. Mampukah kita?

 

Ahmad Nurcholish, Cendikiawan Muda NU.

 

  • view 602