Dayak; Bangsa yang Terasing?

Nikodemus Niko
Karya Nikodemus Niko Kategori Budaya
dipublikasikan 19 September 2016
Dayak; Bangsa yang Terasing?

Kalimantan Barat merupakan sentral pertanian bagi masyarakat adat Dayak sebagai etnis yang sudah lama mendiami bumi kalimantan. Masyarakat adat masih bertani dengan sistem jaman nenek moyang, dan berlaku secara turun temurun. Mereka membuka ladang berpindah-pindah, dengan cara tradisional dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Akan sangat ironis jika terdapat aturan pemerintah (negara) tentang pelarangan masyarakat membuka lahan pertanian, sementara tradisi membuka lahan, kemudian membakar, dan menanam benih padi itu sudah terjadi sejak lama. Larangan ini sebagai bentuk dan tanda bahwa esensi adat komunitas Dayak sudah terinjak oleh aturan negara. Bagaimana tidak? Tradisi membakar ladang bersama akan tergusur, tradisi nugal (menanam benih padi) akan tergerus, dan tradisi lainnya dalam proses berladang. Tidak ada lagi perempuan-perempuan berkain sarung dan bercaping (penutup kepala) bersenda tawa di tengah ladang. Bukankah aturan itu sama dengan melarang masyarakat adat untuk bertani (ladang)? Jika demikian, esensi bangsa agraris juga akan terkikis, dong.

Terjadinya bencana kabut asap di Kalimantan Barat, sama sekali bukan karena aktivitas masyarakat adat yang membakar lahan. Perlu crosscheck kembali jika terdapat pernyataan yang berkata demikian. Justifikasi bahwa masyarakat adat menjadi penyebab, adalah tidak benar. Masyarakat adat, jika membakar lahan untuk dijadikan sebagai ladang, hal utama yang mereka lakukan adalah membersihkan pinggir-pinggir lahan yang disebut mopor’o (dalam bahasa Dayak Mali). Kemudian mereka menggali lubang-lubang penampung air untuk menjaga setiap sudut pinggir lahan yang berbatasan dengan hutan. Masyarakat sekampung akan hadir dalam proses membakar ladang ini. Selain itu, sebelum memulai pembakaran lahan, terdapat ritual besentek, yang bermaksud untuk meminta restu semesta agar proses pembakaran lahan berjalan dengan suskes. Pelarangan karhutla kepada petani adat, bukan solusi dalam mengurai permasalahan kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan Barat. Masyarakat adat serba salah, membakar lahan, di tangkap. Sementara mereka harus membuka ladang untuk mendapatkan padi (beras) agar dapat melanjutkan penghidupan. Dengan adanya penangkapan ini saja sudah merupakan pelecehan aparat negara terhadap masyarakat adat. 

Tradisi seperti ini akan musnah dan tergerus zaman jika masyarakat adat di larang membakar lahan untuk berladang. Adanya pelarangan negara ini dapat membuat masyarakat adat terasing dan terpinggirkan. Konsep keterasingan manusia menurut Karl Marx, yaitu keterasingan yang sifatnya sosial, dengan tanda keterasingan itu adalah eksistensi negara sebagai lembaga yang dari luar dan dari atas memaksa individu-individu untuk bertindak sosial, sementara individu itu sendiri semata-mata bertindak egois[1]. Maksud dari tindakan egois disini saya tafsir merupakan tindakan-tindakan tradisional yang sudah melibatkan emosi dan perasaan kelompok masyarakat tertentu. Jadi masyarakat adat bertindak sesuai tradisi turun temurun yang ada dalam adat dan budaya mereka. Bahkan menurut Marx bukan saja bentuk-bentuk kenegaraan tertentu yang perlu dikritik, melainkan seluruh sistem yang melibatkan negara. Dalam bahasa Marx; bukan emansipasi politik yang diperlukan, melainkan emansipasi sebagai manusia. Pelarangan pembakaran hutan dan lahan merupakan agenda politik yang kemudian melibatkan masyarakat kecil (adat tertentu) terjerat didalamnya. Mengapa agenda politik? Perusahaan besar yang masuk dan membuka lahan di Kalimantan Barat, disinyalir tidak disentuh oleh hukum, sebagai pelaku karhutla. Jika perusahaan besar tidak beroperasi di Kalimantan Barat, bisa jadi masyarakat Dayak tidak menjadi komunitas yang terusik. Lain cerita sekarang, komunitas ini sudah sangat terusik. Ketakutan saya adalah adanya UU dan Perda terkait Karhutla akan menjadi dalih dan landasan untuk mengkriminalkan masyarakat adat yang notabene-nya tidak berdaya. Adanya UU dan Perda ini memang baik adanya, jika memang sebagai pengontrol fungsi hutan dan mencegah bencana asap. Namun jika rakyat kecil menjadi korban, sama artinya aturan tersebut merupakan senjata untuk menindas.

Apakah negara tetap akan menjadikan masyarakat adat Dayak menjadi bangsa yang terasing?

 

 

 Catatan akhir:

[1] Suseno, F. M. (1999). Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.