TUNJANGAN PROFESI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KINERJA GURU

nedya varchaty
Karya nedya varchaty Kategori Politik
dipublikasikan 10 September 2016
TUNJANGAN PROFESI MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN DAN KINERJA GURU

TUNJANGAN PROFESI MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN DAN KINERJA GURU

 

NedyaVarchati

Institut Agama Islam Negri Tulungagung

E-mail: nedyavarchati17@gmail.com

 

 

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas bahwa kesejahteraan yang diperoleh para guru dewasa ini adalah dikarenakan adanya tunjangan profesi yang diterima tiap bulannya oleh guru yang telah mengajukan sertifikasi dan melengkapi segala macam persyaratan yang ada baik itu administrasi maupun criteria penerima tunjangan profesi tersebut.

Penelitian tunjangan profesi meningkatkan kesejahteraan dan kinerja guru ini secara umum  berfokus pada fungsi dan penggunaan tunjangan profesi oleh guru yang bersangkutan, apakah memang sesuai dengan tujuan adanya tunjangan tersebut atau tidak. Secara khusus focus penelitian ini adalah (1) dasar hokum dan pengertian tunjangan profesi, meliputi (a) UU dan PP, dan (b) pengertian tunjangan profesi serta (c) besaran yang diperoleh; (2) syarat-syarat tunjangan profesi, meliputi: (a) Syarat criteria calon penerima,dan (b) syarat administrasi; (3) fungsi tunjangan profesi, meliputi (a) tujuan adanya tunjangan profesi, (b) fungsi tunjangan profesi bagi penerima.

Penelitian tunjangan profesi meningkatkan kesejahteraan dan kinerja guru ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.  Pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan semua aspek yang diteliti sehingga dalam proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis

Data penelitian ini adalah data verbal berupa teks yang merepresentasikan tunjangan profesi bagi guru yang bersertifikasi. Sumber data penelitian ini adalah wacana tentang tunjangan profesi yang direspondensi oleh kepala sekolah baik yang sudah PNS atau belum, guru, pegawai administrasi pada semua jenjang pendidikan.

 

Hasil analisis data meliputi tiga hal. Pertama, bentuk representasi tunjangan profesi meliputi: dasar hokum yang melandasi adanya tunjangan profesi bagi guru yang bersertifikasi. Simpulan akhir penelitian ini adalah Tunjangan  Profesi Guru merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan mutu seorang guru agar lebih meningkatkan keprofesionalannya sebagai seorang guru.Tunjangan profesi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar dan pengawas satuan pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA DirektoratPembinaan PTK Pendidikan Dasar.

Dengan adanya Tunjangan profesi guru diharapkan kinerja guru akan meningkat sehingga mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat ke arah yang lebih baik.Setelah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi diharapkan guru dapat memenuhi empat komponen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, kompetensi guru meliputi empat komponen yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dansocial.Namun dalam prakteknya,banyak guru yang tidak dapat memenuhi keempat komponen tersebut dan dari beberapa penelitian juga menunjukan bahwa kinerja guru tidak meningkat setelah adanya sertifikasi dan cenderung masih sama sebelum adanya sertifikasi. Untuk menjaga mutu guru yang sudah lolos sertifikasi seharusnya ada pola pembinaan dan pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan bagi para guru.

Kata kunci: Pendidikan,tunjangan profesi, kesejahteraan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita,ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian United Nation Development Programe (UNDP) pada tahun 2007 tentang Indeks Pengembangan Manusia menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 177 negara yang diteliti. Indonesia memperoleh indeks 0,728.Dan jika Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam penelitian, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari sembilan negara ASEAN.Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah.

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru.Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan memberikan tunjangan kepada para guru berupa sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula.

Suatu harapan besar bahwa dengan adanya tunjangan profesi setidaknya kondisi-kondisi tersebut dapat dinetralisir. Dengan demikian jelaslah , bahwa untuk menjawab pertanyaan untuk apa tunjangan profesi itu bagi guru tersebut sudah dapat ditebak, yaitu tunjangan profesi ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi guru. Dengan demikian tunjangan profesi dan sertifikat pendidikan itu hanya dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan saja, yaitu kualifikasi kompetensi. Dari latar belakang ini maka kami akan membahas tentang tujangan profesi guru dan segala hal yang terkait dengannya. Semoga bermanfaat.,

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN

  1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektifitas serta arti pengalaman bagi individu. Metode penelitian ini dipilih untuk mengungkapkan pendapat / tanggapan seorang guru tentang profesi guru masa kini.

  1. Informan atau Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat dalam satu dusun. Tehnik pengambilan informasi yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Guru tingkat pendidikan atas (SMA) yang bersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi 2) Guru tingkat pendidikan menengah (SMP) yang bersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi 3) Guru tingkat sekolah dasar (SD) yang bersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi.

Pada penelitian ini jumlah informan yang diambil sebanyak 5 orang sesuai dengan kecukupan informasi yang diperoleh , mengidentifikasi bahwa untuk penelitian kualitatif diperlukan 1-5 responden.

  1. Sumber Data dan Data
  2. Sumber Data

            Sumber data dalam penelitian ini adalah Guru yang sudah bersertifikasi dan sudah memperoleh tunjangan profesi yang sudah mengajar di lembaga  pendidikan di daerah Karangrejo, Tulungagung. Disini melibatkan guru mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA yang sudah medapatkan tunjangan profesi.

  1. Data

            Sebagai data dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan lembaga atau institusi pendidikan jalur formal.

  1. Teknik Pengumpulan Data

            Tehnik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap informan yang dibantu dengan pedoman interview berstandar dalam bentuk pertanyaan open ended (terbuka). Jumlah responden yang didapatkan dilapangan setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria subjek penelitian yang telah ditetapkan yaitu 5 orang. Wawancara dilakukan di sekolah tempat mengajar responden. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan (pandangan, kepercayaan, pengalaman dan pengetahuan) secara lisan dari seseorang/informan tentang suatu hal.

  1. Prosedur pengumpulan data

            Pengumpulan data dimulai dengan penentuan informan sesuai dengan kriteria sampel. Sebelum memulai wawancara terlebih dahulu menciptakan hubungan saling percaya dengan informan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian. Setelah calon informan memahami tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dan informan tidak keberatan dengan pertanyaan yang akan diajukan serta memahami hak-hak mereka sebagai informan, tahap selanjutnya dilakukan wawancara untuk menggali informasi tentang permasalahan penelitian. Selama proses wawancara, selain menggunakan tape recorder peneliti juga membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara.

  1. Data terpilih dan tersaji

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut diolah dengan langkah-langkah:

  1. Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian.
  2. Data diolah sesuai dengan masalah penelitian.
  3. Analisa data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban terhadap masalah.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berupa deskripsi persepsi guru tentang profesi keguruan masa kini. Dan kerahasiaan informan di jamin dengan tidak menyebutkan identitas informan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, pengawas satuan pendidikan Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Dasar adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi, dan pengawas satuan pendidikan jenjang pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar serta pengawas satuan pendidikan Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar dan pengawas satuan pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, sedangkan bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar.

Jika terdapat kelebihan dana setelah realisasi pembayaran tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi, guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi tahun-tahun sebelumnya, setelah SK carry-over diterbitkan oleh Direktorat P2TK Dasar.

Tunjangan profesi melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria penerima tunjangan profesi melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar adalah:

Guru Tetap Bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang masih berlaku dan pembiayaannya dibebankan pada APBD atau Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan, dan mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama; Guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi; Pengawas Satuan Pendidikan dan Pengawas Matapelajaran jenjang pendidikan dasar Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu (1) NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Sebelum berlakunya Pasal 17 mengenai rasio guru siswa pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu pada awal tahun 2016, bagi satuan pendidikan yang hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK. Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.  Belum pensiun. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Khusus bagi guru PNS di bawah binaan pemerintah provinsi, dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, yang dibuktikan:

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alihtugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota; dan surat keterangan pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat

Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alihtugas dan surat keterangan pembagian tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Direktorat Pembinaan PTK Dasar. Tunjangan profesi bagi guru yang dipindahtugaskan antarkabupaten/kota pada tahun berjalan tetap menjadi tanggungan Kabupaten/kota sesuai terbitnya SK. Pada tahun berikutnya menjadi tanggungan kabupaten/kota yang baru.

Tunjangan profesi direncanakan akan diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan berikut : Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor regristasi unik oleh Departemen. Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan beban mengajar Minimal 6 (enam) jam tatap muka perminggu pada satuan pendidik dimana dia diangkat sebagai guru tetap;serta Minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal  40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf c angka 1)          Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik yang dimilikinya. terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan melaksanakan kewajiban sebagai guru sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik: Mekanisme penerbitan SKTP,Secara digital(Data Pokok Pendidik),Secara Manual

Daftar penerima TP berdasarkan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima Tunjangan Profesi Guru, keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok atau gaji berkala, keputusan inpassing bagi guru bukan PNS. Tunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya apabila: Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum dan menerima lebih dari satu tunjangan profesi. Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada kas negara.

Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan yakni : Meninggal dunia, mencapai batas usia pension,tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan, sedang mengikuti tugas belajar, tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS, memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya, pensiun dini attau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Apabila ada perubahan data individu penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP baru pada semester berikutnya bagi jenjang guru di kelas disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan kabupaten/ kota dan dinas pendidikan provinsi  DKI JAKARTA khusus untuk provinsi Jakarta. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening  penerima per- triwulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dikdas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan melalui 1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan profesi oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerima tunjangan profesi.3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan profesi yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan penyaluran dan penerimaan tunjangan profesi yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka  waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan  untuk memenuhinya, akan dapat dikenai sanski oleh Pemerintah, Pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berupa  dialihtugaskan pada pekerjaan nonkeguruan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi guru atau diberhentikan dari jabatan sebagai guru.

Guru yang telah memenuhi ketentuan sebagai guru professional tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berupa:a.        Penundaan kenaikan pangkat atau jabatan  selama 4 (empat) tahun.b.     Penghentian pemberian tunjangan profesi  selama 4 (empat) tahun.c.          Penghentian pemberian tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun.d.      Penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.e.Pemberhentian dari jabatannya sebagai guru.

Sanksi diberikan kepada guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan telah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan: Ada ketidaksesuaian antara data penerima tunjangan profesi dengan data yang disampaikan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan profesi.Guru terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum. Guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima sejak guru yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

 

 

 

 

Kesimpulan

Tunjangan  Profesi Guru merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan mutu seorang guru agar lebih meningkatkan keprofesionalannya sebagai seorang guru.Tunjangan profesi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar dan pengawas satuan pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA DirektoratPembinaan PTK Pendidikan Dasar.

Dengan adanya Tunjangan profesi guru diharapkan kinerja guru akan meningkat sehingga mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat ke arah yang lebih baik.Setelah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi diharapkan guru dapat memenuhi empat komponen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, kompetensi guru meliputi empat komponen yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dansocial.Namun dalam prakteknya,banyak guru yang tidak dapat memenuhi keempat komponen tersebut dan dari beberapa penelitian juga menunjukan bahwa kinerja guru tidak meningkat setelah adanya sertifikasi dan cenderung masih sama sebelum adanya sertifikasi. Untuk menjaga mutu guru yang sudah lolos sertifikasi seharusnya ada pola pembinaan dan pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan bagi para guru.

Saran

Bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikasi hendaknya melakukan tugasnya sebagai guru dengan semaksimal mungkin karena memang tujuan dari tunjangan profesi ini untuk meningkatkan kualitas guru.

 

 

 

 

 

Daftar Rujukan

 Rahman,Nazarudin.2009. Regulasi Pendidikan Menjadi Guru Profesional Pasca

 Sertifikasi.Yogyakarta: Pustaka Felicha           

Suparlan. 2006. Guru Sebagai Profesi. Yogyakarta: Hikayat Publishing

Farida Sarimaya,S.Pd., M.Si. Sertifikasi Guru.2008 . Bandung : Yrama Widya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran

Berkas-berkas perssyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi

 
   


 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • view 906