#KurinduITD - Menggugat Diskriminasi di Tanah Ulayat

Ndari Sudjianto
Karya Ndari Sudjianto Kategori Budaya
dipublikasikan 07 Oktober 2016
#KurinduITD - Menggugat Diskriminasi di Tanah Ulayat

Masyarakat adat telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, atas nama pembangunan dan konservasi hutan, hak ulayat mereka hilang karena pemerintah menganggap tanah adat sebagai bagian kawasan hutan negara. Tak jarang, lahan para warga adat malah dikelola oleh swasta dengan atau tanpa izin hak guna usaha. Masyarakat Adat pun mengalami diskriminasi di tanahnya sendiri.

Yakobus, salah satu Masyarakat Adat Colol, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, membuka kemeja kuning kunyitnya. Bertelanjang dada, dia menunjukkan bekas luka tembak di tubuhya di acara Inkuiri Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 14 November 2014. Bekas-bekas peluru tajam menghitam itu tertoreh di tangan kirinya, menembus perut kiri menuju ke kanan, dari punggung tembus kedepan, terakhir di paha kiri.

Setiap melihat luka, Yakobus selalu ingat peristiwa dua belas tahun lalu, 10 Maret 2004, yang dikenal  dengan nama 'Rabu Berdarah'.  Kisah itu bermula ketika Bupati Manggarai saat itu, Anthoni Bagul Dagur, menangkap lima orang wanita dan dua remaja tetangga Yakobus  karena dianggap merambah hutan. Yakobus dan puluhan Warga Adat Colo mendatangi Kepolisian Resor Manggarai meminta penduduk kampungnya dibebaskan. Mereka beralasan para ibu itu hanya mengambil umbi-umbian yang ditanam di hutan adatnya.

Yakobus dan tetangganya pun berbondong-bondong menuju kantor kepolisian menggunakan mobil truk tanpa membawa senjata. Aksi massa itu awalnya berjalan damai namun berubah ketika mendengar letusan senjata. Mendengar tembakan, mereka panik dan berhambur melarikan diri, termasuk Yakobus. Tiba-tiba tangan kirinya terasa panas, sebuah peluru yang menembus telapaknya. Rasa sakit justru membuat dia panik menyelamatkan diri. Kembali rusuknya ditembus peluru tajam dari samping. Yakobus tersungkur.

Setelah terjerembab, aparat polisi itu tetap menembak punggung dan pahanya. Kemudian dia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sementara tujuh orang temannya tewas dan 27 lainnya luka-luka saat melakukan aksi massa itu.

Tragedi ini merupakan buntut kebijakan tahun 1980 saat pemerintah Kabupaten Colol menetapkan tapal batas hutan lindung versi Belanda yang mencaplok tanah-tanah adat. Disusul dengan instruksi Bupati Manggarai bernomor DK.522.11/1134/10/2002 yang memerintahkan operasi gabungan Polres Manggarai, Kodim 1612/Ruteng, Polhut, Polisi Pamong Praja, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, serta aparat kecamatan terkait di kawasan RTK 111, Meler-Kuwus. Operasi gabungan tersebut dilaksanakan  dari bulan Oktober  2002 merusak tanaman produktif milik petani serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para petani.

Peristiwa ini ternyata dikisahkan berbeda dari pihak Kepolisian Resor Manggarai. Berdasarkan dokumen internal, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Manggarai Inspektorat Satu Edy mengatakan kapolres saat itu, Ajun Komisaris Besar Polisi Boni Tompoi terpaksa mengeluarkan perintah membuka gudang persenjataan karena terdesak.

“Kondisi para personil pada saat itu sangat sulit karena para pendemo berusaha membuka gudang senjata, sementara di belakang kantor itu ada asrama yang dihuni para istri dan anak-anak polisi,” kata Edy. Karena itulah, Boni dibebaskan meski insiden itu berakhir dengan tewasnya tujuh orang Warga Adat Colol, dan 27 luka-luka. Sementara di pihak polisi ada empat orang yang terkena luka bacok.

Cerita di Colol merupakan seklumit dari banyaknya kasus sengketa tanah yang antara warga adat dengan pemerintah, swasta, bahkan kepolisian. Sejatinya, kasus tumpang tindih kawasan juga terjadi di ribuan wilayah Indonesia. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sandrayati Moniaga menuturkan tumpang tindihnya kawasan telah berakibat melanggar hak-hak hidup nyaman, kekerasan, menghilangnya sumber penghidupan dan menimbulkan sejumlah trauma bagi korban. 

“Kami memang belum mendata jumlah pastinya tapi diprediksi mencapai ribuan kasus,” kata Sandra saat Inkuri Nasional untuk wilayah Nusa Tenggara dan Bali, Kamis, 13 November 2014. Mengutip data Kementerian Kehutanan, ujarnya, sekitar 70 persen wilayah Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan. Akibatnya, tanah-tanah adat yang berada di kawasan hutan dianggap tidak bertuan dan dianggap milik negara.

Kasus perampasan tanah adat tak hanya berbicara tentang kekerasan tetapi juga pemindahan paksa. Seperti yang terjadi di Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, EK, perwakilan warganya, bercerita tentang pemindahan paksa yang terjadi di tahun 70-an, pembakaran hutan di tahun 2000-an hingga dipenjara enam bulan karena menggugat hak ulayat di tanah adat.

EK tak mengerti mengapa Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat mengklaim lahannya sebagai kawasan hutan lindung yang telah mereka huni sejak ratusan tahun. Tahun 2010 ijin tambang nusantara dikeluarkan, dan 2011 mereka terusir dari tanah kelahiran. Api melalap kampung mereka dan terpaksa meninggalkan tempat pada pukul 03.00 malam dengan waktu pengosongan hanya 2 menit. “Kami dianggap menempati wilayah hutan lindung, padahal itu peninggalan leluhur kami,” ujarnya.

Perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat Sutisno  membenarkan telah melakukan penangkapan dan membakar pemukiman liar. Menurutnya, tak ada yang salah dari tindakan itu karena daerah Pekasa di Lunyuk Sumbawa Barat itu bukan merupakan wilayah pemukiman dan murni pelanggaran perambahan kawasan hutan lindung. Sutisno mengacu pada rencana tata ruang dan tata wilayah baik setingkat provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Sumbawa.

Cerita senada juga dialami masyarakat adat Golo Lebo di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Izin Usaha Pertambangan untuk PT Manggarai Manganese seluas 23.010 hektar membuat mereka  tak lagi menjamah lahan-lahan pertanian, tanah adat dan sumber air mereka. Salah satu sesepuh adat Golo Lebo mengatakan kegiatan pertambangan ini merampas hak hidup mereka. “Survei perusahaan tersebut telah menghancurkan tanaman kopi, kemiri, coklat dan tanaman perdagangan kami, “ ujarnya.

Anehnya, PT Manggarai Manganese ternyata tak mempunyai izin dari Kementerian Kehutanan untuk memakai hutan lindung. Perusahaan tersebut hanya mempunyai izin pertambangan tanpa hak pengelolaan lahan dan izin pinjam pakai. “Undang-Undang Kehutanan sangat jelas perusahaan harus mendapat izin menteri kehutanan,” kata narasumber dari Dinas Kehutanan yang identitasnya disembunyikan, saat ditanyai komisioner Komnas HAM. Sangsi untuk pertambangan tanpa izin bukan lagi delik aduan melainkan masuk ranah pidana.

Lebih parahnya lagi Izin Usaha Pertambangan eksplorasi sudah berakhir sejak 2013, sejatinya kawasan harus berstatus quo dan tidak ada aktivitas. Namun fakta dilapangan hingga saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi, padahal belum ada perpanjangan oleh Bupati. “Karena kami melakukan pembayaran pajak, maka ijin eksplorasi tetap dilakukan dan kewajiban perusahaan kepada Negara telah kami penuhi,” kata Projek Manager PT Manggarai Manganese, Desta Tagor Harahap.

Masyarakat Colo, Pekasa, dan Golo Lebo sama-sama menuntut hak ulayat atas tanah adatnya kembali. Begitu pula dengan Masyarakat Adat Sembalun yang berada di lembah kaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Abdr, tetua Sembalun menuturkan tetap melawan agar tanah adat dan perkebunan kopi kembali dan tak menjadi bagian dari Taman Nasional Rinjani. Dia protes dengan papan patok yang dipasang Balai Kehutanan karena dianggap membatasi gerak masyarakat.

"Sejak menjadi taman nasional, malah sering terjadi kebakaran dan pembalakan liar," ujar dia. Waktu masih dikelola masyarakat adat, ujar Abdr, pelaku penembangan liar akan dikenai sanksi diarak keliling kampung dan menanam puluhan tanaman sampai hidup. 

Perlawanan yang akan dilakukan di Sembalun adalah mengkoordinir warga agar bersatu dan tak berbuat. Ada dua opsi yang mereka tawarkan bekerja sama dengan petugas mengelola taman nasional dan tetap diperbolehkan memasuki kawasan atau meminta tanah adatnya kembali terutama yang dikuasai swasta. Abdr menuturkan warga Sembalun memilih opsi yang terakhir.

Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 Denpasar I Ketut Gde Yasa mengatakan kawasan rinjani ditunjuk sebagai hutan titipan sejak 19 desember 1929. Sedangkan ditetapkan menjadi Taman Nasional Rinjani tanggal 23 mei 1997. Yasa mengatakan pemasangan patok batas masih dapat diubah jika ada keluhan dari masyarakat adat sebelum ditetapkan batasan yang resmi.

Menyikapi semua sengketa hak ulayat, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan tanah adat bukanlah tanah negara. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 35/PUU-X/2012 yaang menguji Undang-Undang Kehutanan. Dasar keputusan Mahkamah, kutip Sandra, status hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan menyebabakan masyarakat adat kehilangan haknya seperti hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan hidup dan hak milik pribadi.

Terlepas permasalahan agraria, sengketa tanah ulayat sejatinya merupakan bentuk deskriminasi terhadap kelompok adat. Pemodal yang ingin menguasai tanah diuntungkan oleh penguasa atas dasar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara masyarakat adat terusir dari tanah-tanah yang telah mereka miliki dan kelola untuk kepentingan pemilik modal.

Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus bila tak ingin ada ledakan permasalahan yang bisa menimbulkan korban jiwa lebih banyak, bahkan menjadi tindakan separatis. Meski putusan Undang-Undang menjamin hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa tanah ulayat lebih sering mengakomodir kepentingan pemilik modal.

Solusinya adalah mau tak mau pemerintah harus tegas menegakkan peraturan yang berlaku bahwa tanah ulayat bukanlah tanah negara yang bisa seenaknya diekspoitasi. Sistem penyelesaian mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Dalam peraturan tersebut, hak ulayat diberi batasan yang lebih jelas. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataanya masih dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum setempat. Bila batas wilayah masyarakat hukum adat sudah jelas, para pengusaha maupun pemerintah yang hendak menggunakan tanah ulayat perlu bekerjasama dengan masyarakat adat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, disebutkan secara gamblang bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Pada akhirnya, sengketa berkenaan dengan tanah ulayat melalui jalur hukum perlu ditaati oleh semua pihak. Namun, pendekatan formal saja tak akan efektif melainkan juga harus menggunakan dimensi antropologi, sosiologi, dan metode lain. Publik luas perlu memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat adat dan tak tersetir oleh kepentingan pemodal. Bila itu terpenuhi, niscaya diskriminasi terhadap masyarakat adat bisa diatasi.

Mengutip judul buku Denny JA “Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi” tak hanya ada di perkotaan saja melainkan juga di pelosok nusantara. Menggugat penghapusan diskriminasi tak hanya untuk sesama penganut agama, etnis, atau gender tertentu, melainkan dari pemerintah untuk masyarakat adat di mana pun.**


Tulisan ini merupakan hasil pertemuan Inkuiri  Komnas HAM pada November 2014 silam. Saya  yang sewaktu itu masih menjadi jurnalis Tempo mengusulkan ini ke meja redaksi. Namun karena dianggap kekurangan bahan, tulisan ini mengendap di komputer personal.  Beberapa paragraf terakhir telah saya perbarui.

Sumber foto: Mongabay.co.id

  • view 470