KurinduITD-Menyatukan Perbedaan Harapan Bersama sebagai Pemilik Sah Negeri Ini

Nanda Pratama
Karya Nanda Pratama Kategori Agama
dipublikasikan 19 November 2016
KurinduITD-Menyatukan Perbedaan Harapan Bersama sebagai Pemilik Sah Negeri Ini

 

Menyatukan Perbedaan Harapan Bersama sebagai Pemilik Sah Negeri Ini

 

Diskriminasi menjadi momok bagi bangsa Indonesia saat ini dan telah berakar pada masa lalu. Berawal sejak 1970, perang Diponegoro, tragedi 1965 hingga Reformasi 1998 diskriminasi menjadi merajalela di bumi tercinta Indonesia. Sejak Reformasi 1998, sudah lebih dari 10.000 nyawa melayang hanya karena perbedaan agama, paham agama, dan etnis. Lebih dari 700.000 penduduk mengungsi karena konflik primordial. Ketika terjadi liberalisasi dalam sistem politik Indonesia pasca Reformasi, di arus bawah justru terjadi komunalisasi, primordialisasi, kekerasan berdasarkan sentimen primordial. Diskriminasi adalah bentuk ketidakadilan. Agama, ras, gender, bahkan orientasi seksual sebagian besar adalah produk dari kelahiran dan lingkungan awal kita. Tak pernah diminta, seorang bayi terlahir menjadi seorang pria, atau berkulit hitam, atau karena gennya ia memiliki orientasi seksual yang berbeda. Jika kita lahir dari orang tua dengan agama tertentu, di lingkungan agama tertentu pula umumnya kita pun menganut agama itu. Adalah tidak adil jika seseorang di diskriminasi hanya karena ia memiliki identitas sosial tersebut, yang sebagian besar bukan karena pilihan bebasnya. Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hukum dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpanan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Diskriminasi bisa dalam bentuk ektrem seperti kekerasan missal, pembunuhan missal, perkosaan massal. Bisa juga diskriminasi itu tidak berdarah tapi sama buruknya seperti kebijakan nasional atau hukum yang diskriminatif. Atau diskriminasi itu lebih halus lagi seperti dalam bentuk verbal berupa ucapan hate-speech, ucapan kebencian, bernada hinaan atau merendahkan kepada kelompok primordial tertentu.

Dari pengertian tersebut, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak sisi negatif lah yang akan bermunculan akibat diskriminasi. Adanya kesenjangan sosial, tidak ada rasa saling menghargai, rasa nasionalisme yang berkurang, tidak adanya tenggang rasa dan toleransi adalah contoh dari sisi negatif yang akan di timbulkan dari diskriminasi. Mereka “masyarakat atas” kebanyakan menganggap bahwa diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang biasa sehingga mereka yang berpikiran seperti ini adalah mereka yang tidak memikirkan nasib negara ini ke depannya. Sesungguhnya mereka individualis dalam hal ini dan terus melakukan kebiasaan diskriminasi yang merugikan manusia di sekitar mereka. Indonesia tidak butuh seorang diskriminan, Indonesia saat ini butuh manusia yang bisa menghargai setiap perbedaan yang muncul dan dapat melengkapi satu sama lain. Adanya perbedaan membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan segala hal baik suku, ras, agama, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Mereka harus bisa membedakan antara perbedaan dengan diskriminasi. Jangan jadikan perbedaan yang ada untuk melakukan tindakan diskriminasi yang tidak berguna sama sekali bagi negara ini dan hanya akan merusak pencitraan. Indonesia terkenal dengan semboyan nya “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti sangat bermakna yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Kita seharusnya berkaca dari semboyan negara kita sendiri. Mereka yang masih melakukan diskriminasi sampai sekarang sungguh tidak memiliki sifat nasionalisme terhadap negara ini. Indonesia juga merupakan negara yang berasaskan demokrasi pancasila, dan demokrasi adalah sistem yang menganut Hak Asasi Manusia sehingga setiap lapisan masyarakatnya mendapat hak yang sama dalam berbagai aspek. Semua agama, keyakinan, dan kepercayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap NKRI dan rakyatnya. Tuhan Yang Maha Kuasa telah telah memberikan amanat kepada NKRI sebagai wilayah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjaga amanat ini sebaik mungkin. Hilangan sikap merendahkan satu sama lain dan melakukan diskriminasi SARA yang akan merugikan diri kita dan negara kita sendiri. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus segera memberantas pelaku diskriminasi terutama yang sering melakukan diskriminasi SARA. Tidak ada yang salah jika kita berbicara tentang agama Islam, Kristen, Khatolik, dan Budha. Tidak ada yang salah jika kita berbicara suku Batak, Tionghoa, Bugis, Melayu, Jawa, dan lainnya, karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Yang salah adalah mereka yang saling menghina dan merendahkan SARA satu sama lain. Ini letak kesalahannya dan tentunya sangat dilarang.

Indonesia sampai sekarang masih belum bebas akan diskriminasi yang semakin merajalela. Semua itu jelas dan bukan hanya omongan semata terutama diskriminasi SARA. Ada yang menganggap sama saja antara pembicaraan SARA dengan diskriminasi SARA. Padahal perbedaan antara SARA dengan diskriminasi SARA sudah sangat jelas. Akibatnya berbagai pihak pun mengeluarkan pendapat terkait preferensi nya masing-masing. Bukti nyata adalah maraknya pembicaraan mengenai Pilkada Jakarta tanggal 16 Februari 2017 nanti. Pernyataan “Saya Muslim Dukung Ahok” mungkin sering kita dengar atau lihat di berbagai media terutama lewat spanduk, baleho dan sebagainya. Pernyataan tersebut di anggap sebagai pernyataan SARA dengan menggunakan konotasi diskriminasi SARA oleh oknum yang kurang pengetahuan akan perbedaaan SARA dengan diskriminasi SARA. Tentu hal ini sangat di sayangkan. Mereka harus berpikir lebih modern lagi dan tentunya tidak mengandalkan emosi mereka. Pernyataan tersebut bukan tentang perbuatan diskriminasi SARA. Setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk memutuskan pilihannya dan tidak siapa pun yang berhak untuk melarang nya selama tidak melakukan provokasi, menggangu ketertiban umum dan hal-hal yang merugikan kepentingan umum atau bangsa dan Negara. Yang sepatutnya dilarang adalah menyinggung SARA dan bersikap diskriminasi berdasarkan SARA. Kalau seseorang menyebut Ahok bersuku Tionghoa, itu adalah fakta dan realita. Itu tak perlu di tutupi atau di bahas secara sembunyi-sembunyi karena takut di anggap SARA, karena suku Tionghoa adalah salah satu suku yang ada di nusantara ini, seperti halnya Jawa, Batak, Minang, Sunda, Bugis, Maluku, ataupun Papua. Yang menjadi masalah kalau mengatakan bahwa Ahok tidak bisa jadi Gubernur karena dia Tionghoa, ini sudah merupakan tindakan diskriminasi SARA. Perbuatan seperti ini pasti merugikan pihak yang menjadi korban diskriminasi. Saya tidak pro dan kontra terhadap Ahok. Keadilan harus di tegakkan dalam hal ini. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia sejak zaman orde baru sudah menjadi sasaran diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah harus mengelola konsep nasionalisme dalam masyarakat Indonesia dan menjadi tantangan bagi orang Tionghoa untuk berintegrasi seara penuh sebagai WNI.

Pelarangan dalam kegiatan politik dan menjalankan keyakinan merupakan sebagian contoh kecil bahwa diskriminasi terhadap SARA terutama etnis masih marak di Indonesia. Puncak diskriminasi tersebut adalah kerusuhan Mei 1998 di mana warga Tionghoa di Indonesia (Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, dan tempat lain) secara serentak mengalami kekerasan fisik (penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan) dan perampasan materi. Di masa Reformasi, meski warga Tionghoa sudah bebas mengekspresikan budaya dan terlibat politik, namun diskriminasi terhadap etnis ini tidak berarti hilang sama sekali. Begitu pula diskriminasi terhadap etnis minoritas lainnya. Dari survey LSI, 7,5% publik Indonesia yang tidak bisa menerima bertetangga orang berbeda etnis, 17,3% yang tidak bisa menerima jika warga dari etnis berbeda mendirikan tempat pertemuan atau mengadakan kegiatan di lingkungan sekitar, dan 21,3% yang tidak bisa menerima kalau kepala pemerintahan berasal dari orang yang berbeda etnis. Denny JA, seorang inisiator gerakan sosial Indonesia Tanpa Diskriminasi sekaligus ilmuan yang bergelut dalam dunia survei politik pernah mengatakan bahwa tingkat kekerasan primordial kini sudah melewati zona nyaman dalam merawat keberagaman. Sebuah kelompok masyarakat tetap merasa bebas untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain hanya karena perbedaan. Indonesia yang ingin kita wariskan ke anak cucu kita bukan Indonesia yang seragam dan penuh dengan kekerasan. Dari ribuan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pasca tahun 1998, setidaknya ad lima kasus kekerasan diskriminasi terbesar. Kriteria besar kecil ini di buat berdasarkan jumlah korban yang meninggal, lamanya konflik komunal, luasnya konflik itu, kerugian material, dan luasnya pemberitaan pers. Yayasan Denny JA membuat riset soal lima wilayah diskriminasi terburuk pasca Reformasi dan menyampaikan hasilnya kepada publik melalui konferensi pers. Lima kasus diskriminasi terburuk terbesar adalah konflik Muslim Kristen di Maluku. Selanjutnya konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat. Ranking ketiga adalah kekerasan atas etnis Tionghoa di Jakarta, tahun 1998. Selanjutnya kekerasan atas penganut Ahmadiyah di Mataram yang membuat mereka menjadi pengungsi sejak tahun 2005. Ranking kelima adalah kekerasan terhadap penganut Hindu di Lampung Selatan. Denny JA juga mempunyai sebuah data untuk menunjang argumennya. Survei menyatakan masyarakat Indonesia semakin tidak toleran. Sekitar 15 persen sampai 80 persen publik tidak nyaman bertetangga dengan mereka yang berbeda identitasnya. Yang paling tidak nyaman bertetangga dengan Syiah (di atas 40 persen), Ahmadiyah (di atas 40 persen) dan Homoseksual (di atas 80 persen). Ketidaknyamanan ini meningkat di bandingkan survei sebelumya. Dulu hanya di angka 8 persen sampai 65 persen tergantung isunya. Indonesia harus segera bertindak, jangan sampai diskriminasi menjadi pemecah belah Tanah Air ini sekarang dan di masa yang akan datang. Semua pihak harus ikut berperan dan berkontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku intoleran serta diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam hal ini, semua pihak harus bergabung menjadi satu demi Indonesia tanpa diskriminasi. Pemerintah harus mengurangi kebijakan publik yang bersifat diskriminasi dan memberikan penghargaan bagi keberagaman Indonesia. Pemerintah tidak boleh hanya duduk santai di kursi kerja dan menyaksikan diskriminasi semakin menguasai Negeri ini tanpa perlawanan dan pencegahan. Pemerintah harus memperhatikan serta menjabarkan semangat toleransi dan anti diskriminasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa ini harus menanamkan semangat toleransi dan anti diskriminasi sejak sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menumbuhkan semangat jiwa pembasmi diskriminasi demi tanah kelahiran kita. Yakinkan bahwa setiap perbedaan yang muncul menjadi wadah bagi kita untuk saling berbagi pengetahuan tentang perbedaan yang di miliki. Jangan jadikan setiap perbedaan menjadi faktor pemutus tali persaudaraan dan mencari sisi negatif satu sama lain.

Perbedaan itu indah. Perbedaan itu identitas setiap orang. Semakin banyak perbedaan membuat keberagaman semakin melimpah ruah. Dari sekarang, tanamkan dalam pikiran dan hati bahwa dengan perbedaan membuat kita mengerti sikap saling menghargai satu sama lain dan sikap toleransi. Dengan berbagi informasi terhadap perbedaan satu sama lain, secara tidak langsung telah membuat pengetahuan semakin kaya dan membuat bibit-bibit muda Tanah Air ini semakin cerdas. Banyak cara yang dapat di tempuh untuk membuat Negeri ini bebas dari diskriminasi. Berjuang demi Indonesia tanpa diskriminasi bukan saja perlu, tapi juga harus. Penyebaran budaya populer seperti poster, lagu, puisi, esai, film bahkan pertunjukan drama yang berisi diskriminasi bisa menjadi cara efektif dalam membentuk kesadaran anti diskriminasi di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu di ketahui bahwa sikap dan perilaku seseorang di pengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Selain sebagai sarana di mana kepribadian seseorang dibentuk, lewat pendidikan seseorang juga bisa berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Interaksi tersebut menimbulkan saling pengertian dan saling percaya di antara warga yang punya latar belakang yang berbeda. Walaupun agama, ras, etnis tertentu mendapat perlindungan, bukan berarti diskriminasi tidak terjadi lagi. Masyarakat masih bisa menghina, atau merendahkan sebuah kelompok minoritas lewat cemoohan serta pelecehan. Ini semua bisa di atasi tapi membutuhkan waktu yang lama karena berkaitan dengan sterotip dan keyakinan masyarakat. Mengubah pandangan masyarakat adalah kunci sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran suatu kelompok atau yang memilki latar belakang berbeda dengan dirinya. Lembaga dan aparat hukum juga mempunyai peran besar di sini. Penguatan terhadap aparat hukum wajib di lakukan pemerintah. Tindak kekerasan pada kelompok minoritas di Indonesia banyak terjadi akibat kurangnya ketegasan dari aparat hukum. Akibatnya masyarakat bisa bertindak main hakim sendiri. Jika tidak ada ketegasan untuk menjalakannya, maka konstitusi dan regulasi tidak akan banyak berguna. Dalam menegakkan regulasi, pemerintah dan aparat hukum harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Berani untuk tidak populer, berani berseberangan dengan opini masyarakat demi melindungi dan menegakkan hak seseorang harus ada dalam benak pemerintah. Pemerintah tidak boleh lemah dalam hal ini. Jangan hanya diam tanpa seribu bahasa dan pasrah dengan keadaan tanpa memikirkan nasib Negeri ini ke depannya. Warga Negara harus bisa di yakinkan bahwa hukum memang benar melindungi setiap warga Negara yang memiliki agama, ras, etnis, kelas sosial dan orientasi seksual apapun itu.

Pemerintah patut berterima kasih dengan sebuah gerakan yang telah mencanangkan program Indonesia Tanpa Diskriminasi.yang di gagas oleh Denny JA. Gerakan ini telah banyak membuat perubahan besar terhadap Negeri ini dalam memerangi kasus diskriminasi yang tidak ada habisnya. Gerakan ini juga mampu mendorong pemerintah untuk memerhatikan dan menjabarkan semngat toleransi dan anti diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi telah menjadi wadah untuk mempromosikan dan memperjuangkan visi Indonesia tanpa diskriminasi di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap Bapak Denny JA tetap mempertahankan gerakan ini kedepannya demi mewujudkan peradaban Indonesia modern dan tentunya bebas dari diskriminasi. Saya berharap penuh dengan suara hati yang Saya tuangkan dalam bentuk esai ini dengan kata yang sederhana dan memiliki berbagai makna dapat mengubah Indonesia tercinta ini tidak ada lagi diskriminasi. Kemenangan terbesar bagi Saya adalah bisa mengubah Negeri ini menjadi Negeri tanpa diskriminasi dan anti diskriminasi tentunya lewat aspirasi yang di curahkan dalam bentuk esai ini. Semoga suara hati Saya terhadap Indonesia tanpa diskriminasi bisa tersalurkan dan di dengar kelompok yang masih akrab dengan diskriminasi agar mereka sadar dengan perbuatan mereka secara tidak langsung telah memecah belah bangsa Indonesia. Memerangi dan menyadarkan mereka adalah tugas bersama demi Indonesia Jaya. Indonesia rindu terhadap itu semua. Indonesia tanpa diskriminasi adalah harga mati yang harus di capai. Saya pemilik sah Negeri ini dan sebagai generasi penerus bangsa mengharapakan itu semua. Satu suara dalam jiwa anti diskriminasi demi menghapus diskriminasi di Negeri ini sangat berarti demi Indonesia menjadi lebih baik.

  • view 255