PKI: The Marketing of Fear

Mutia Rini
Karya Mutia Rini Kategori Proses Kreatif
dipublikasikan 03 Oktober 2017
PKI: The Marketing of Fear

Peringatan G30SPKI tahun ini terasa lebih riuh dari biasanya. Terutama, karena adanya sekelompok orang yang bersikeras telah melihat indikasi kebangkitan kembali partai yang segala aktivitasnya telah dilarang dalam TAP MPRS no.25 tahun 1966 ini.

Saya, seperti halnya banyak netizen lainnya, jadi bertanya- tanya; dari mana awal semua kehebohan PKI ini? mengapa PKI? mengapa sekarang?

Sejauh yang bisa saya ingat, isu PKI pertama kali viral di social media Indonesia dalam bentuk sebuah berita (yang kemudian dikonfirmasi sebagai hoax) yang menyebutkan bahwa ayah Presiden Jokowi, Notomihardjo, adalah seorang anggota PKI. Berita ini muncul menjelang PilPres 2014. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden mengalahkan Prabowo, isu PKI ini sempat dorman.

Dua tahun kemudian, PKI kembali disebut- sebut oleh media massa Indonesia berkat sebuah buku berjudul “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” yang ditulis oleh Ribka Tjiptaning, seorang anggota DPR dari partai PDIP. Menurutnya, buku ini bercerita tentang trauma masa kecilnya yang harus meninggalkan kehidupan  nyamannya di Solo saat masa pemberantasan PKI. Ayahnya ditangkap dan tidak bisa lagi bertemu dengan keluarganya. Konon, ia dan adik- adiknya pernah dipaksa menyaksikan ayahnya disiksa hingga berlumuran darah oleh tentara.

Terlepas dari konten buku ini maupun otentisitas informasi di dalamnya (saya belum pernah melihat buku ini dijual dimanapun, btw), saya harus bilang: mempertimbangkan posisi Ribka sebagai anggota dewan dan partai yang mengusungnya, judul buku ini adalah PR disasterCatchy secara marketing, tapi berpotensi memicu reaksi politis dari berbagai pihak. Jika saja ada Olivia Pope di Indonesia, ia pasti gemas sekali pada ibu ini.

Benar saja, buku ini sepaket dengan penyataan Ribka langsung disambut oleh Mayor Jendral (Purn.) TNI Kivlan Zein. Pada sebuah simposium nasional yang diadakan pada Juni 2016 di Jakarta, ia bahkan menyebutkan bahwa saat ini PKI telah membangun struktur organisasi, memiliki markas di Jakarta, dan berhasil mengumpulkan lebih dari 15 juta anggota di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada pihak yang nampaknya tertarik mengklarifikasi atau mengadakan penyelidikan lebih lanjut menanggapi pernyataan ini.

Kita memasuki tahun 2017 dengan kehebohan lambang palu arit khas partai komunis yang ditemukan di balik lambang Bank Indonesia di seluruh uang cetakan baru. Setidaknya, begitu menurut Rizieq Shihab yang hingga kini belum mau pulang ke Indonesia.

Bulan September 2017, PKI kembali disebut dalam 2 peristiwa; pengepungan dan pengrusakan kantor YLBHI Jakarta dan Demo 299 di halaman gedung DPR-MPR oleh Presidium alumni 212.

Demo yang dilakukan oleh sekitar 10 ribu orang ini menuntut 2 hal; penolakan Perppu no.2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (yang mau tau isi Perppu ini: http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf) dan mendesak pemerintah untuk lebih tegas menangani indikasi kebangkitan PKI.

PAN, Demokrat, Gerindra dan PKS menyatakan diri ikut menolak Perppu Ormas dalam aksi yang juga diikut sertai oleh massa Hizbut Tahrir Indonesia ini.

Pernah nonton “Our Brand is Crisis”? menurut saya, film keluaran tahun 2015 yang dibintangi Sandra Bullock ini harus jadi tontonan wajib PR dan Marketing enthusiast selain tentunya “Thank You for Smoking”.

Anyway, film ini dibuat berdasarkan film dokumenter Rachel Boynton tentang keterlibatan ahli strategi politik Amerika Greenberg Carville Shrum dalam pemilihan presiden Bolivia di tahun 2002. Bullock memerankan Jane Bodine, seorang campaign manager yang tengah menangani strategi kampanye untuk memenangkan Pedro Castillo (karakter fiksional untuk Gonzalo Sanchez de Lozada), presiden yang tengah menjabat dan kandidat terlemah dalam PilPres tahun itu.

Castillo dibantu Bodine berhasil memenangkan PilPres melalui 2 strategi kunci; Pertama, menyebarkan opini bahwa negara tengah mengalami krisis finansial dan sosial, sehingga dibutuhkan pihak yang sudah lebih lama memegang kekuasaan untuk menanganinya. Logika di balik strategi ini adalah bahwa common threat adalah cara terbaik menyatukan massa. Kedua, dengan mengasosiasikan lawan politik terberat mereka dengan Nazi lewat penyebaran foto kandidat pesaing tersebut bersama seorang anggota Nazi dan membuatnya mengutip Goebbels pada pidato debat finalnya. Nazi, seperti kita tahu, secara aklamasi terpilih sebagai tokoh antagonis dunia.

PKI adalah bagian dari salah satu sejarah terkelam bangsa Indonesia. Berdasarkan buku sejarah yang saya baca ketika sekolah, setidaknya, kelompok ini menggunakan berbagai tindakan intimidatif dan manipulatif untuk mengumpulkan pengikut.

Tindakan PKI pada masa itu adalah apa yang saya sebut sebagai marketing of fear. Mereka memanfaatkan keresahan masyarakat untuk menimbulkan ketidak stabilan sosial dan menggoyang pemerintahan. Peristiwa G30SPKI adalah tindakan keji yang meyakinkan semua orang bahwa ideologi mereka tidak sejalan dengan Pancasila, dan karenanya, semua aktivitas mereka harus dihentikan, dilarang, dan dicabut dari akarnya.

Tindakan yang sama, menurut saya, juga harus diterapkan untuk ideologi- ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila. Tidak peduli ideologi ini datang dari belahan dunia mana, selama ia menggunakan marketing of fear untuk mencapai tujuannya, kita patut curiga.

Kembali ke konteks politik- marketing, saya rasa sudah waktunya kita sebagai netizen untuk cerdas mengenali strategi sejenis ini. Sikap yang kita ambil untuk sebuah fenomena sosial dan politik tertentu harus didasari oleh pengumpulan informasi yang lengkap dan berimbang. We don’t want to get outsmarted by those hoax makers and interests holders, do we?  ;) 

Brought to you by:

www.markechic.id

Indonesian marketing in bite size

  • view 157