Penghayat Kepercayaan Akhirnya Bisa Bernafas Lega

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Agama
dipublikasikan 09 November 2017
Penghayat Kepercayaan Akhirnya Bisa Bernafas Lega

Kompas.com


Dalam UUD 1945 pasal 29 dinyatakan bahwa, (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 UUD 1945 ini dan undang-undang turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah masalah yang kontrovesial selama ini, terutama pada kata "kepercayaannya itu", yang melahirkan dua tafsir berbeda yang tidak berkesudahan.

Tafsir pertama, di satu pihak, menyatakan bahwa yang dimaksud "kepercayaannya itu" adalah (kembali kepada) kepercayaan agama itu sendiri yang diakui secara resmi oleh negara. Jadi kata itu merupakan satu kesatuan dengan kata agama dan tidak bisa dipisahkan.

Tafsir kedua, di lain pihak, menyatakan bahwa kata "agama dan "kepercayaannya itu" adalah dua kata yang terpisah dan berbeda, yang mengarah pengertiannya kepada penghayat kepercayaan (aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan) yang tidak sedikit jumlahnya tersebar di masyarakat Indonesia, yang notabene di luar agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara.  

Data menunjukkan bahwa, sampai saat ini lebih kurang ada 187 Aliran Kepercayaan di Indonesia. Mereka selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Konsekuensi dari tafsir yang berbeda ini memunculkan masalah yang serius di tengah masyarakat yaitu adanya diskriminasi dan tidak dilindunginya hak-hak penghayat kepercayaan secara hukum sebagai warga negara, terutama menyangkut administrasi kependudukan, seperti KTP, akta nikah, akta kelahiran, dan seterusnya.

Kelompok pertama memberi solusi bahwa penghayat kepercayaan atau penganut aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan itu harus mau tidak mau, dikembalikan kepada agama-agama resmi. Di sini jelas ada semacam pemaksaan kehendak dan diskriminasi terhadap para penganut atau penghayat kepercayaan.

Hal-hal inilah yang dialami dan dirasakan bertahun-tahun oleh para penghayat atau penganut kepercayaan. Dan bertahun-tahun pula mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga megara melalui upaya-upaya hukum. Tapi mereka selalu tidak berhasil, melulu menemui hambatan dan jalan buntu.

Secercah harapan dan kabar yang sangat menggembirakan yang lama diperjuangkan dan ditunggu oleh para penghayat atau penganut aliran kepercayaan itu akhirnya datang juga. Sekarang, mereka bisa bernafas lega.  

Adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dua hari lalu (07/10/2017) yang menjadi oasenya. Dalam putusannya, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang diakui pemerintah, dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.  

Menurut majelis hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.

Hal itu disampaikan MK dalam putusan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Seperti yang diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Permohonan uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat selaku warga negara.  

Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan.  

Putuan MK ini tentu, di satu sisi, dipandang sebagai kemajuan dalam ranah hukum. Karena dalam kurun waktu yang sangat lama aliran kepercayaan ini tidak diakui keberadaanya secara hukum yang berakibat melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi.  

Tapi, di sisi lain, hal ini menyisakan masalah juga, terutama tentang siapa atau lembaga/kementerian apa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola, melindungi, mengurus atau melakukan pembinaan terhadap keberadaan mereka ini? Siapa leading sektornya, Kementerian Dalam Negerikah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaankah, atau Kementerian Agamakah?

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi ini, Kementerian Agama akan melakukan koordinasi dengan pihak Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas cakupan dari putusan ini. Apakah hanya terkait dengan pengisian kolom di KTP atau lebih dari itu.  

Dari pihak Kementerian Agama menilai bahwa putusan itu tidak berarti mempersamakan antara kepercayaan dengan agama. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Dalam hal ini,  jelas bahwa Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan. Terus siapa dong?

Inilah pekerjaan rumah pemerintah ke depan untuk perlindungan, tanggung jawab, dan kepastian hukum bagi warga penghayat atau penganut aliran kepercayaan, agar mereka lepas dari perasaan dan perlakuan sebagai warga negara yang dianaktirikan selama ini. Mereka, paling tidak, merasakan bahwa negara betul-betul hadir untuk mereka.

  • view 243