Tentang Anies, Alexis dan 'Surga Dunia'

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Politik
dipublikasikan 07 November 2017
Tentang Anies, Alexis dan 'Surga Dunia'

Ilustrasi: warta.co

 

Nama Alexis, untuk menunjuk sebuah hotel di Jakarta, sudah lama muncul. Nama ini menjadi lebih populer lagi saat digelarnya debat Pilkada DKI yang lalu. Ketika itu, semua calon gubernur ditanya dan ditantang keberanian dan kebijakannya kelak kalau terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta untuk menutup keberadaan Hotel Alexis.

Hanya pasangan Anies-Sandi yang berani berjanji untuk menutup Hotel Alexis ini. Dua pasangan yang lain, AHY-Silvi dan Ahok-Djarot, tidak menyatakan siap--atau kalau boleh dibilang ragu-ragu. Bahkan, Ahok menantang Anies-Sandi dengan melontarkan kata-kata, "Kalo dia berani tutup Alexis, saya tunggu."

Kini, Anies resmi sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Belum genap seratus hari menjabat, Anies benar-benar menepati janjinya yang dulu ia nyatakan dalam kampanyenya: Menutup Alexis.

Ada Apa dengan Hotel Alexis?

Hotel Alexis yang terletak di Jl. RE Martadinata No.1, RT 06/RW 04, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ini, memiliki karyawan sebanyak 1000 orang, terdiri atas 600 karyawan tetap dan 400 karyawan lepas, ditutup operasimya oleh Pemprov DKI Jakarta karena ditenggarai terbukti sebagai tempat bisnis prostitusi kelas atas (elit).

Hotel Alexis beroperasi secara resmi sejak tahun 2007 sesuai hukum dan peraturan yang ada. Lalu sebenarnya siapa di balik Hotel dan Griya Pijat Alexis?

Pemprov DKI Jakarta pernah menyatakan hotel Alexis adalah lini usaha PT Grand Ancol Hotel. Berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, PT Grand Ancol Hotel pertama kali didaftarkan sebagai tempat berusaha pada tahun 2007. Saat itu, Alexis memulai usahanya dengan modal saham Rp 33.244.932.000. Pemegang sahamnya atas nama Sudarto dan Djoko Sardono mengisi posisi direktur.

Selama beberapa tahun, Alexis berganti kepengurusan. Terbaru, mereka merestrukturisasi posisi direktur pada 10 Juni 2016. Posisi Djoko Sardono yang menjadi komisaris digantikan oleh Andris Tanjaya. Di dalam dokumen tersebut, Andris diketahui tinggal di salah satu wilayah di Jakarta.

Meski menjadi komisaris, Djoko Sardono tak memiliki saham. Saham Grand Ancol dimiliki oleh dua perusahaan, yaitu Gold Square Enterprises Limited dan Sension Overseas Limited. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan cangkang yang beralamat di tempat yang sama, yakni Palm Grove House PO BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

Buat Anda yang belum tahu, perusahaan cangkang adalah sebuah istilah perusahaan yang secara administratif legal dan berbadan hukum, namun perusahaan tersebut tak ada wujudnya.

Namun, ketika ditilik lebih lanjut, berdasarkan dokumen dari Offshore Leaks Database yang dihimpun oleh International Consortium of Investigative Journalist, kedua perusahaan tersebut tak berada di alamat seperti yang ada di dokumen Ditjen AHU. Pada alamat tersebut, terdapat 38 perusahaan cangkang dari berbagai wilayah. Di antaranya adalah Global Ventuer Asia Limited, Premium Capital Overseas Limited dan lain-lain.

Kenapa Anies, Bukan Ahok?

Soal Alexis ini diungkapkan oleh Anies saat debat perdana Pilgub DKI pada 13 Januari 2017 lalu. Anies, yang merupakan cagub nomor urut 3, saat itu menegaskan bahwa Jakarta adalah milik semua.

"Kita akan pastikan bahwa Jakarta bukan hanya milik mereka yang di atas tapi milik semua. Kita akan tegas," kata Anies. "Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah! Kita akan tegas menghadapi mereka," sambungnya.

Sindiran Anies itu langsung ditanggapi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu merupakan gubernur petahana. Dianggap tak berani menutup Alexis, Ahok menyebut Pemprov DKI sudah menutup Stadium dan Mille's karena ada bukti penemuan narkoba.

Pernyataan Anies yang tegas soal Alexis itu kemudian jadi perbincangan di media sosial setelah debat. Usai debat, Ahok bingung mengapa masalah Alexis diungkit kembali dalam Pilgub DKI 2017.

"Kenapa Alexis, kok pada ribut? Kan katanya mau bukti, kasih saya bukti dong. Kalau Kalijodo beda, selain prostitusi, ada judi. Alexis hotel resmi, lho," jelas Ahok, Senin (16/1/2017).

Pilgub DKI 2017 bergulir hingga dua periode dan dimenangkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Begitu keduanya dilantik, komitmen soal Alexis inilah salah satunya yang kemudian selalu ditunggu publik.

Sehari sebelum Anies dilantik, sekelompok massa yang menamakan diri Gerakan Relawan Jakarta Utara demo di depan Hotel Alexis. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan penolakan terhadap Hotel Alexis.

Setelah dilantik, Anies kemudian menegaskan bahwa dia tidak perlu didesak-desak soal penutupan Alexis itu karena sudah ada dalam rencana. Dia juga menjanjikan kejutan. "Tidak perlu didesak, itu rencana kok," tegas Anies, Kamis (26/10).

Anies kemudian membuktikan janjinya dengan cara tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan surat kepada manajemen Alexis mengenai tidak diperpanjangnya izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) hotel dan griya pijat.

Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi.

"Kita tegas. Kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi," kata Anies di Balai Kota DKI, Senin (30/10).

Ahok sebenarnya berniat menutup Hotel Alexis, namun ia belum menemukan bukti yang valid tentang praktik prostitusi di Hotel Alexis ini. Ia tampaknya harus berhati-hati jangan sampai apa yang dilakukannya bertentangan dengah hukum dan peraturan yang ada.

Walaupun Ahok pernah berseloroh dan menyebut Alexis sebagai 'surga dunia', "Di hotel-hotel ada enggak prostitusi? Ada. Prostitusi artis di mana? Di hotel. Di Alexis itu, lantai 7 surga dunia lho. Di Alexis, surga bukan di telapak kaki ibu, tetapi di lantai 7," kata Ahok saat menyampaikan kuliah umum di depan sivitas akademika Universitas Indonesia.

Apa yang dipikirkan Ahok ada benarnya. Bahwa pasca penutupan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, dari pihak manajemen Hotel Alexis tetap bergeming dan mengakui bahwa hotelnya selama ini tidak melakukan pelanggaran hukum atau selalu taat hukum dan peraturan, baik itu soal perizinan dan pengelolaannya, tidak ada kegiatan yang mengarah ke perbuatan asusila dan penyalahgunaan narkoba.

Bahkan, Hotel Alexis adalah salah satu hotel di Jakarta yang berkontribusi untuk pembangunan Jakarta dengan selalu taat membayar pajak yang mencapai 30 miliar setiap tahunnya dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta.

Oleh karena itu, pihak manajemen Hotel Alexis mempertanyakan perihal penutupan oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal selama ini dari dinas terkait selalu melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan hotel.

Kalau memang selama ini ditemukan pelanggaran, maka mestinya dilakukan teguran oleh pihak yang berwenang. Nyatanya tidak ada. Di sini sebenarnya poinnya, kenapa bisa begitu, sementara publik sudah tahu bahwa Hotel Alexis ini adalah hotel tempat bisnis esek-esek.

Prostitusi, Bisnis yang Simbiosis Mutualisme

Sesungguhnya Hotel Alexis konon bukan satu-satunya hotel atau tempat beroperasinya bisnis prostistusi terselubung dan berbungkus kemasan hotel dan griya pijat atau panti pijat. Karena di Jakarta ini atau kota-kota lain banyak hotel atau tempat yang serupa.

Kenapa tempat seperti ini tetap menjamur di Ibu Kota dan kota-kota lainnya? Jawabnya tentu banyak faktor. Sebagian biasanya karena yang punya adalah "orang kuat" di negeri ini, atau paling tidak, ada "orang kuat" yang melindungi dan mengamankan bisnis esek-esek ini. Sehingga wajar jika dinas terkait melakukan pengawasan (sidak) tidak bisa tegas dan berbuat apa-apa, bahkan tampak menutupi ketika menemukan pelanggaran secara hukum di lapangan.

Atau bisa jadi aparat penegak hukum dan dinas terkait biasanya mengabaikan beroperasinya bisnis prostitusi ini, karena ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Artinya, dalam bisnis prostitusi ini, ada semacam proses simbiosis mutualisme atau interaksi dan kolaborasi yang saling menguntungkan secara finansial antara pengelola, karyawan, dan aparat.

Inilah pula yang diduga terjàdi pada kasus Hotel Alexis ini. Publik ramai tahunya Hotel Alexis selama ini adalah tempat bisnis prostitusi elit terselubung, sementara dari pihak aparat terkait tahunya tidak ada.

Berharap apa yang dilakukan oleh Gunernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini, bukan saja terhadap Alexis, tapi juga hotel-hotel lain yang serupa di Jakarta yang konon masih banyak dijadikan sebagai tempat bisnis prostitusi ini. Karena Anies saat ini punya "tangan" untuk melakukan itu.

Terkait hal ini, Moamar Emka, pengamat gaya hidup dan penulis buku "Jakarta Undercover" mengatakan, bahwa setidaknya ada sekitar 300 hotel yang memiliki konsep serupa dengan Alexis di Jakarta. Makanya, menurut Emka, jika izin usaha Alexis tak diperpanjang, Gubernur DKI pun harus mempertimbangkan menutup tempat hiburan serupa lainnya.

“Itu lebih dari 300 tempat yang punya griya pijat dan saunanya. Ini yang harus dipikirkan langkah berikutnya seperti apa,” papar Emka saat mengisi acara disebuah Televisi Swasta, Senin (30/10/2017).

Oleh karena itu, Emka meminta agar Gubernur DKI, Anies Baswedan, tak hanya menjadikan Alexis sebagai patokan untuk menutup tempat yang diduga sarang prostitusi di Ibu Kota. Menurutnya, komitmen Anies dalam memerangi prostitusi juga harus dibuktikan dengan berani menutup tempat-tempat serupa lainnya.

“Jangan sampai ide penutupan Alexis hanya menjadi polemik demi memenuhi desakan publiik dan janji kampanyenya tanpa terlebih dahulu melakukan riset secara mendalam dengan pembuktian adanya praktik prostitusi,” imbuhnya.

Di samping itu, paling tidak, membuat jera bagi aparat dan pengelola bermain untuk meraup keuntungan finansial atau memutus proses simbiosis mutualisme antara aparat terkait dengan pengusaha hotel di balik bisnis haram tapi harum ini. Sehingga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam sabdanya:

“Jika zina dan riba sudah marak di suatu kota (negeri), maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan (mengundang) azab Allah atas diri mereka sendiri.” (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani). Ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillah.

  • view 82