Bisakah HTI Dibubarkan?

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Politik
dipublikasikan 10 Mei 2017
Bisakah HTI Dibubarkan?

redaksiindonesia.com

 

Jujur, dari dulu, saya paling "empet" dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan (pikiran) saya benar-benar nggak selera (muak) dengan HTI dan konsep khilafahnya itu. Ini tentu hak (sikap) saya atau mungkin yang lainnya yang tidak sepakat dengan HTI.  Sah-sah saja bukan? Yang penting memiliki argumentasi yang jelas dan berdasarkan pada fakta yang valid.

Apa yang menjadi impian HTI menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah---saya tidak mengatakan bahwa HTI itu wajah lain dari NII, atau bahkan mendukung ISIS, hanya saja mereka tampaknya malu -malu, tidak mau terang-terangan, dan seakan menyamar (kamuflase), atau mungkin karena takut---adalah mimpi yang utopis. Semua sudah sepakat, NKRI sudah harga mati. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi negara sudah final.

Pengalaman saya (ini fakta) beberapa kali bertemu dan berdiskusi, lebih tepatnya berdebat, dengan orang-orang HTI, kesan saya bahwa mereka itu memang keras kepala, ngeyel dan menganggap mereka saja yang paling benar dan orang lain adalah salah, bahkan bangsa Indonesia ini diklaim salah dalam memilih sistem demokrasi dalam bernegara dan Pancasila sebagai dasar negara.

Mereka menolak demokrasi dan NKRI, anti Pancasila dan UUD 1945, mengafirkan seluruh umat Islam Indonesia, tapi pada saat yang sama, mereka hidup di Republik ini dan memakai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di sini. Apa nggak kebelinger dan geblek mereka itu? 

Mereka berteriak dengan lantang, NKRI ini harus diganti dan dirombak total. Mereka menawarkan formula dan sistem khilafah dengan merujuk pada sejarah politik Islam masa lalu, yang sebenarnya tidak jelas konsepnya.

Kekhalifahan Islam masa lalu adalah masa kelam sejarah perpolitikan Islam yang jauh dari wajah islami. Khilafah adalah sejarah politik Islam masa lalu yang usang.

Merujuk Cak Nur, bahwa Nabi Muhammad membawa agama yang sempurna, benar tidak ada seorang pun yang membantah. Tapi menjadi pertanyaan, dari empat penggantinya, kenapa hanya satu yang meninggal secara alami, yaitu Abu Bakar?

Alquran memberi saran tertentu untuk melihat persoalan seperti ini, yaitu sejarah adalah sejarah. Human history is nothing sacred about it. Sejarah tidak sakral, tegas Cak Nur.

Jadi, peristiwa saling membunuh dalam sejarah Islam tidak mengganggu kesucian Islam. Karena di situ ada misi politik. Dan misi politik itu bersifat manusiawi. (Nurcholish Madjid, Sejarah Tidak Sakral, Epilog I dalam buku Farag Fouda, Kebenaran yang Hilang, Paramadina, 2008)

Membaca buku "Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim", buku yang diterjemahkan Novriantoni dari judul aslinya, Al-Haqiqah al-Gaybah ini, jelas menggambarkan ranah perpolitikan kaum muslim yang memalukan, tidak beradab, dan jauh dari keteladanan. Makanya, sisi mana dari sistem khilafah yang mau diteladani, diambil dan diterapkan oleh HTI untuk Indonesia hari ini?

Khilafah sebagai sebuah pemikiran yang berbeda dengan mainstream, itu sah-sah saja. Perbedaan pemikiran dalam Islam adalah tradisi keilmuan dan khazanah pemikiran Islam yang baik.

Yang tidak baik dan salah kaprah adalah memaksakan kehendak, mengarah pada sikap mengafirkan orang lain yang berbeda paham dan mensakralkan pemikirannya sebagai yang paling benar, apalagi sampai melakukan kekerasan, anarki, kerusuhan, melanggar hukum dan ketertiban. Jelas tidak bisa ditoleransi dan diakomodasi begitu saja. Harus ditindak tegas.

Bagi saya, kabar bahwa pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu ormas Islam yang getol mempromosikan dan mengusung konsep khilafah di Indonesia, adalah sekadar wacana saja. Saya tidak yakin, secara organisasi dan kelembagaan, HTI dibubarkan. Walaupun, benar secara hukum, bisa dibubarkan. Dan itu harus lewat pengadilan.

Alasan pemerintah atas pembubaran HTI adalah tepat. Karena ditenggarai ada indikasi bahwa HTI, dengan konsep khilafahnya, akan mendirikan negara dalam negara. Itu sama artinya dengan perbuatan makar. Bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bahkan pemerintah mengaku sudah lama mengkaji tentang keberadaan HTI ini.

Hanya saja tetap menjadi tanda tanya, bisakah pemerintah membubarkan HTI? Dan mengapa HTI harus dibubarkan?

Pemerintah tentu tidak bisa begitu saja membubarkan HTI. Melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Membubarkan organisasi kemasyarakatan apapun namanya, yang sudah legal, resmi dan terdaftar, termasuk HTI ini, sekali lagi, harus dilakukan secara hukum lewat pengadilan.

Karena HTI juga adalah organisasi legal dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya saja tidak didaftarkan ke Kemendagri.

Jangan sampai melakukan tindakan hukum tapi bertentangan dengan hukum. Melanggar HAM dan hak kebebasan bersyarikat. Ini negara, negara hukum. Apapun tindakan hukum yang dilakukan, maka harus sesuai hukum. Tidak elok kembali ke masa lalu di mana negara sangat otoriter dan represif.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, jelas diatur. Tidak serta merta bisa dibubarkan begitu saja. Ada prosedurnya dalam perkara pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan. Lihat, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terutama pada pasal 59 dan seterusnya.

Secara kelembagaan dan organisasi, untuk kasus Indonesia, HTI tentu masih sangat bisa dibubarkan. Walaupun prosesnya belum meyakinkan bisa dilakukan oleh pemerintah, karena harus melalui proses hukum di pengadilan. Dan itu akan memakan waktu dan proses yang panjang.

Jangan-jangan malah akhirnya kandas di tengah jalan dan menjadi kontraproduktif, terutama untuk rezim pemerintahan ini. Karena sudah bisa dipastikan akan mendapat perlawanan secara hukum dari pihak HTI. Drama baru yang membuat gaduh negeri ini.

Karena untuk kasus di beberapa negara lain pun, sebut saja misalnya, Arab Saudi, Turki, Suriah, Libya, Malaysia, Mesir, Prancis, Jerman, bahkan Rusia dan China, Hizbut Tahrir (HT) adalah organisasi terlarang.

Walaupun misalnya, nanti akhirnya secara organisasi, HTI dibubarkan oleh pemerintah (sekali lagi, saya tidak yakin), apakah selesai masalahnya? Dari segi konsep dan pemikiran, bahkan sebagai ideologi, tentu belum selesai dan masih menyisakan masalah. Melawannya ibarat melawan kanker yang virusnya sudah menjalar ke mana-mana. Ini masalahnya dan juga tidak mudah diatasi.

Sudah lama memang keberadaan HTI ini ibarat kanker dalam tubuh besar Republik ini yang terus pelan-pelan menggerogoti sendi-sendi berbangsa dan bernegara. HTI juga ibarat benalu yang tumbuh di pohon besar Indonesia yang terus mengisap dan merepotkan. Atau keberadaannya ibarat duri dalam daging yang sangat berbahaya. Sesekali muncul turun berunjuk rasa atau ikut menempel pada unjuk rasa yang lain. Suka meresahkan publik juga.

Sebenarnya, saya senang dan sangat mendukung pembubaran HTI, paling tidak, membatasi pergerakannya atas nama hukum sebagai organisasi resmi dan terdaftar. Walaupun konsep, pemikiran dan ideologinya susah diberangus. Karena bubar pun, HTI bisa bermetamorposis dan berganti kulit dengan nama yang lain. Atau bergerak seperti hantu, bergentayangan tanpa sosok dan nama.

Untuk itu, mungkin salah satu solusinya adalah melalui gerakan kultural yang massif dan pendidikan yang efektif untuk melawan, mencegah dan memutus virus ini, pemikiran dan paham HTI beserta paham turunannya yang serupa, berkembang biak dan menjalar ke mana-mana.

Tentu harus dilakukan sejak dini dan terus-menerus, dari rumah kita, kantor kita, lembaga pendidikan kita, masjid kita, majlis taklim kita, lingkungan masyarakat kita, media sosial kita, dan seterusnya, dengan mengembangkan pemikiran Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin. Sehingga steril, tidak ada ruang dan celah sedikit pun, untuk pemikiran dan paham HTI yang "laten" ini beserta paham turunannya yang serupa, bisa leluasa berkembang biak dan menjalar ke mana-mana. Bisakah itu kita lakukan?

  • view 124