Membaca Seruan Menteri Agama tentang Ceramah di Rumah Ibadah

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Agama
dipublikasikan 29 April 2017
Membaca Seruan Menteri Agama tentang Ceramah di Rumah Ibadah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan orasi kebudayaan di TIM Jakarta
 

Kemarin, merespons realitas riuhnya politisasi masjid gegara pesta pilkada DKI Jakarta yang baru saja berlalu, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin perlu menyeru terkait ceramah di rumah ibadah. 

Berikut seruan yang disampaikan Menag:

Mengingat keberagaman di Indonesia adalah berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, maka menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia yang beragam ini merupakan keniscayaan.

Menimbang bahwa kehidupan masyarakat yang stabil serta terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlangsungan kehidupan bersama dan keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam pemenuhan prasayarat dimaksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting.

Dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia.

2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.

3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun

4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial

5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.

7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.

8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.

9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Demikian seruan ini agar diperhatikan, dimengerti, dan diindahkan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan segenap masyarakat umat beragama di Indonesia.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) sendiri menyambut baik imbauan Menteri Agama  yang dituangkan dalam 9 poin Seruan tentang Ceramah di Rumah Ibadah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, Sabtu (29/04).

Menurutnya, MUI berpandangan bahwa ceramah agama seyogyanya dapat membawa umat manusia kepada solidaritas dan kerjasama untuk membangun peradaban masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera dan beradab. Ceramah agama harus disampaikan dengan menampilkan wajah agama yang damai, penuh kasih, dan memberikan rahmat untuk seluruh alam. 

Hanya saja, persoalan yang menggantung terkait seruan Menag ini adalah perlukah ceramah agama di tempat-tempat ibadah itu diatur dan diawasi? Terus bagaimana teknisnya mengatur dan mengawasi para penceramah agama itu dalam menyampaikan materi ceramahnya?

Ada apa dan kenapa seruan ini dimunculkan sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin saat gencar-gencarnya masjid dijadikan tempat kampanye politik, mimbar untuk memprovokasi massa, mengumbar caci maki, ujaran kebencian dan tidak menyenangkan (baca : politisasi masjid) ketika pilkada DKI Jakarta 2017 yang baru saja usai?

Oleh karena itu, telatkah seruan ini? Dan efektifkah seruan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini? Apakah perlu satuan tugas (satgas) untuk soal ini laiknya polisi agama?

Karena alih-alih seruan Menag berdampak positif, malah jangan-jangan nanti menjadi semacam kontra produktif, menimbulkan pro-kontra dan keresahan di masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi.

Kita tetap berpikir positif dan yakin bahwa seruan Menag ini disampaikan atas pertimbangan yang matang dan niat yang mulia dalam merespons realitas yang berkembang selama ini yang agak memperihatinkan, realitas riuhnya politisasi masjid, gegara pesta pilkada DKI Jakarta yang baru saja berlalu.

Hal ini secara tersirat, terbaca pada paragraf-paragraf di awal sebagai prolog dikeluarkannya seruan ini.

Yang antara lain tentang merawat keragaman dan persatuan bangsa, menciptakan stabilitas dan kedamaian, memelihara kerukunan umat beragama, meningkatkan produktivitas, mengawal pembangunan nasional, mengutamakan kemaslahatan bersama, merevitalisasi peran strategis penceramah agama, mencegah desakralisasi dan politisasi tempat ibadah

Seruan Menag ini, paling tidak, adalah seruan dan himbauan bersifat moral, kritik membangun dan kekhawatiran kita semua melihat realitas, terutama paska pilkada DKI Jakarta itu.

Kita menyaksikan saat pilkada DKI Jakarta kemarin itu, masjid-masjid menjadi mimbar untuk mengumbar caci maki, ujaran kebencian dan tidak menyenangkan serta mudahnya menuduh orang sebagai kafir, sesat, munafik dan lain-lain yang sangat tidak elok disampaikan di tempat ibadah yang suci.

Masjid benar-benar beralih fungsi, tidak sekadar tempat ibadah dan menjalin silaturahim, tetapi lebih pada sebagai tempat "ngompol" (ngomongin politik) dan ajang provokasi massa untuk mendukung salah satu paslon dalam pilkada. Dari sini, akhirnya muncul term politisasi masjid itu.

Atas dasar inilah, selain dasar pertimbangan dalam seruan itu tentu saja, mungkin salah satu alasannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin perlu menyeru. Ayo, berpikir positif!

 

  • view 191