Pilkada DKI Jakarta, Cermin Retak Untuk Wajah Demokrasi Kita

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Politik
dipublikasikan 15 April 2017
Pilkada DKI Jakarta, Cermin Retak Untuk  Wajah Demokrasi Kita

Foto : republika.co.id

 

Beberapa hari ini berbagai lembaga survei merilis hasil surveinya terhadap elektabilitas kedua paslon dalam kompetisi pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017 mendatang.

Hampir semua lembaga survei menyatakan elektabilitas Anies - Sandi mengungguli Ahok - Djarot.

Tapi harus diakui dari semua lembaga survei ini membuktikan bahwa Ahok -Djarot tetap konsisten unggul dalam hal kepuasan publik terhadap kinerjanya dalam mengelola dan menata ibu kota Jakarta.

Kalau kenyataannya seperti itu, untuk apa publik menginginkan gubernur baru, yaitu Anies - Sandi untuk Jakarta, jika Ahok - Djarot tetap lebih baik dan lebih pantas melanjutkan kepimpinannya untuk Jakarta lima tahun ke depan?

Bukankah Jakarta membutuhkan pemimpin yang mau melayani dan bekerja untuk warganya, dan sudah dirasakan hasil kerjanya oleh warganya selama ini ketimbang paslon yang sekadar janji, belum ketahuan buktinya, hanya berwacana, pintar beretorika dan merangkai kata-kata?

Belum lagi berkaitan dengan strategi kampanye pasangan Anies - Sandi yang selalu memainkan sentimen dan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) untuk menyerang pasangan Ahok -Djarot.

Dari kasus Al-Maidah 51 yang membawa Ahok dimeja-hijaukan dengan tuduhan penodaan agama, unjuk rasa berjilid, politisasi masjid, massifnya spanduk larangan menyalatkan jenazah pendukung Ahok -Djarot, teranyar pengusiran Djarot dari masjid setelah salat Jum'at, dan lain-lain adalah serangkaian contoh dari perilaku politisasi agama.

Termasuk berpihak dan merapat ke kelompok yang track record-nya selalu melakukan kekerasan dan diskriminasi berbalut motif agama, mencatut nama Tuhan dengan mehalalkan segala cara sembari meneriakkan yel-yel kalimat suci " Allahu Akbar".

Sampai-sampai muncul rumor menjadikan Jakarta sebagai pilot project Jakarta bersyariah, proses mengenyampingkan dan mengikis lamat-lamat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Kalau sudah begini, lebih jauh negara berada di persimpangan, ke mana bangsa dan negara ini mengarah : negara Pancasila atau negara agama? Situasi yang mengerikan dan memperihatinkan. Walaupun adagium selalu digaungkan, "NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah sudah tuntas dan harga mati".

Pada akhirnya seolah-olah pilkada DKI Jakarta kali ini adalah "perang" antara Islam dan non Islam atau Islam moderat dan Islam radikal.

Munculnya ketegangan antar intern umat Islam, gampang menuduh orang lain kafir atau munafik (mengafirkan orang yang berbeda paham), sikap paling benar dan suci sendiri adalah efek negatif yang makin meruah dan menyubur dalam proses pilkada ini.

Ironis memang, kenapa cuma umat Islam yang tampak begitu bising dan berkelahi, sementara umat non-Islam begitu hening, adem ayem dan biasa-biasa saja menyikapi fenomena pesta dan hajatan politik lima tahunan ini?

Untuk intern umat Islam, misalnya, seakan-akan ada klaim bahwa "surga" itu diciptakan Tuhan hanya untuk diri sendiri dan kelompoknya, sementara "neraka" dicipta hanya untuk orang lain di luar diri sendiri dan kelompoknya saja.

Apakah ada yang melarang atau tidak boleh, seseorang cenderung berpihak pada nilai dan prinsip kebaikan dan kebenaran yang diyakininya, terlepas itu baik-benar dan tidaknya, di manapun dan kapanpun, tak terkecuali saat pilkada ini?

Adalah naif jika ada yang mengatakan bahwa bukan pada tempatnya atau bukan saatnya memperjuangkan, membela dan berpihak pada nilai dan prinsip kebaikan dan kebenaran, terlepas baik-benar dan tidaknya, bukankah ketika mengatakan itu sebenarnya ia pun tengah memihak juga? Jujur saja!

Pilkada DKI Jakarta ini diakui memang sangat kental dengan politisasi agama dan etnis. Tuhan seakan-akan diajak hadir dan ikut bermain politik. Soal pribumi - non pribumi dan mayoritas - minoritas memengaruhi proses pilkada ini.

Padahal mestinya pilkada ini adalah kompetisi dan kontes dari keunggulan program masing-masing paslon dan sekaligus pesta pora demokrasi yang beradab yang perlu dirayakan bersama dengan penuh suka cita.

Bukan justru sebaliknya pilkada menjadi wahana memecah belah persatuan dan kesatuan, memutuskan persaudaraan, merenggangkan kekeluargaan, bahkan menyebabkan permusuhan dan konflik sebagai warga bangsa.

Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah pilkada yang memang luar biasa dampaknya. Pesta yang sangat menegangkan, mencekam dan horor.

Kenapa bisa begitu? Karena kentalnya persaingan kepentingan berbagai pihak. Dari kalangan elit politik, pemerintahan, aparat penegak hukum, ketokohan sampai berimbas ke kalangan bawah.

Selain itu, faktor politisasi agama dan etnis kerap mengemuka dan memengaruhi suasana memanasnya atmosfer pesta pilkada ini.

Jika demikian, pesta demokrasi di Jakarta adalah preseden yang kurang baik dan cermin yang retak untuk melihat wajah demokrasi kita ke depan.

Ini artinya bahwa sebuah duka cita yang mendalam untuk Jakarta yang notebene  tolok ukur dan cermin untuk daerah-daerah lain di seantero Indonesia dalam berdemokrasi. 

Isu SARA dan politisasi agama begitu kental dan kuat mengangkangi proses demokrasi di NKRI ini. Sungguh miris menyaksikan fenomena pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Jakarta betul-betul kembali ke zaman kelam dan sangat primitif.

Namun demikian, selamat nanti untuk pemenang pilkada DKI Jakarta yang sepertinya lebih cenderung berpihak pada yang memainkan isu-isu SARA dan politisasi agama ketimbang kinerjanya yang memuaskan warga selama ini.

Kecewa dan sangat disayangkan memang. Tapi sudahlah itu kenyataannya. Kepada takdirlah akhirnya dikembalikan.

Bagi yang kalah juga selamat untuk tetap bersikap legowo dan lapang dada menerima kekalahannya. Itu adalah sikap politik yang elegan dan beradab.

Anda telah menorehkan teladan dan sejarah perpolitikan yang bermoral dan terhormat di Indonesia.

Indonesia tentu akan mencatat anda sebagai sosok pemimpin luar biasa dan tetap mendapat tempat di hati mereka yang berpihak pada keberagaman dan kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Yakinlah, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti anda.

 

  • view 137