#KurinduITD - Ahok dan Nasionalisme Kita

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Politik
dipublikasikan 10 Oktober 2016
#KurinduITD - Ahok dan Nasionalisme Kita

 

"Sebuah kasino dengan penangkal petir yang baik tentu lebih selamat dari kemungkinan disambar petir daripada sebuah masjid yang tanpa penangkal petir." (Dr. Imaduddin Abdul Rahim, cendekiawan Muslim Indinesia)
 

Hari ini, Ahok sudah minta maaf. Terlepas apa pun alasannya dan realitas pernyataan maaf dari Ahok kepada umat Islam atau yang merasa tersinggung dengan pernyataan sebelumnya yang terkait dengan salah satu konten dalam kitab suci Alquran itu. 

Apakah itu karena protes keras dari umat Islam atas pernyataan Ahok tersebut yang diklaim sebagai penistaan agama, mengandung unsur SARA, membuat kegaduhan, ditegur keras oleh MUI DKI Jakarta, ada kepentingan politik tertentu ataupun yang lain-lainnya, tapi tetap saja fenomena Ahok ini akan menyisakan masalah yang serius dan mendasar untuk negeri ini.

Aneh juga memang bagi negeri ini. Negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ketimbang yang beragama non-Islam, yang mestinya menjunjung tinggi demokrasi, rahmatan lil 'alamin dan tidak menjadi tirani mayoritas. Negeri yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negeri yang menjunjung falsafah bhineka tunggal ika, semangat toleransi, menjaga kerukunan dan mengakui pluralisme. Negeri yang bukan negara agama tapi melindungi segenap pemeluk agama. 

Tapi ketika dihadapkan dengan kasus Ahok sebagai contoh fenomena politik negeri ini tetap saja akan menjadi masalah. Ini artinya bahwa masih ada masalah yang belum selesai di negeri ini, terutama berkaitan dengan soal-soal SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dan pada gilirannya,  ini semua banyak menyisakan tanda tanya besar untuk negeri ini.

Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya, mau dibawa ke mana negeri ini? Apakah nanti negara Indonesia ini mau jadi negara agama berangkat dari nol lagi? Apakah soal agama tertentu mutlak jadi syarat utama untuk menjadi pemimpin atau kepala suatu pemerintahan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang teratas? Atau wajibkah agama tertentu menjadi syarat utama bagi seseorang yang akan menduduki jabatan dari tingkat yang paling bawah sampai yang teratas, dari tingkat RT/RW sampai presiden, misalnya?

Bukankah yang terpenting seseorang itu beragama dan dibuktikan dengan kartu identitas secara administrasi negara untuk menjadi pejabat negara atau pemimpin pemerintahan? Atau pertanyaan yang gamblang, apakah harus beragama Islam saja seseorang untuk menjadi pejabat negara atau pemimpin pemerintahan, bupati/walikota, gubernur sampai presiden misalnya? Haruskah latar belakang satu agama tertentu menjadi pertimbangan dan syarat untuk memimpin berdasarkan agama mayoritas di daerah atau wilayah tersebut?

Saya muslim dan saya awam tentang politik. Terus terang saya tidak fasih bicara politik. Saya juga bukan warga DKI Jakarta dan tidak ada urusan dengan cagub manapun, termasuk Ahok. Ini juga bukan soal tersinggung atau tidak, saya sebagai seorang muslim dengan ulah Ahok atau serupa dengan itu. Bukan juga berkaitan dengan soal harus dipertanyakan girah atau semangat keislaman saya. Tapi, paling tidak, ada hikmahnya juga, gara-gara Ahok, saya, atau bisa jadi anda juga dan kita semua yang notebene muslim, jadi ingat kitab suci kita, Alquran. Dan surat Al-Maidah yang artinya hidangan itu menjadi makin popular lagi. Begitu kurang lebih kicauan seorang Iwan Fals dalam akun twitter-nya, merespons fenomena Ahok ini.

Tapi ini sekadar meredam rasa gundah saya melihat realitas, efek atmosfer politik yang menimbulkan kegaduhan, kegerahan dan kegeraman publik. Jadi ada semacam persoalan serius tampaknya yang harus dipikirkan bersama tentang nasionalisme kita, ranahnya berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tanpa diskriminasi.

Bangsa dan negara yang menjunjung tinggi sila-sila dalam Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa. Mestinya soal-soal yang berkaitan soal agama atau keislaman dan keindonesiaan sudah selesai. Tapi ternyata masih menjadi PR bagi bangsa yang notebene menghargai kebebasan beragama dan menjunjung pluralisme ini.

Ada logika dan perasaan yang tidak adil, tidak fair dan tidak sportif bagi saya atau bisa jadi bagi yang berbeda agama atau paham dengan saya sebagai warga negara Indonesia, apabila ada orang memaksakan diri memilih atau mengangkat pejabat negara atau pemimpin pemerintahan harus mutlak beragama Islam saja.

Dalam konteks beragama dan bernegara ini adalah menarik apa yang digambarkan dengan baik oleh Dr. Imaduddin Abdul Rahim, cendekiawan Muslim Indinesia, "Sebuah kasino dengan penangkal petir yang baik tentu lebih selamat dari kemungkinan disambar petir daripada sebuah masjid yang tanpa penangkal petir".

Terjemahnya, kata Caknur, "Seorang kafir yang paham sunnatullah dan melaksanakannya akan lebih terjamin memperoleh keselamatan dan sukses di dunia daripada seorang beriman yang tidak tahu sunnatullah dan karena itu tidak dapat melaksanakannya".
(Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta : Paramadina, Cet. VI Tahun 2008, h. cxvi)

Padahal ini NKRI, lalu kemana NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini? Qua vadis Indonesia, negeri saya yang indah dan saya cintai ini?

Saya boleh membayangkan, bagaimana kalau Ahok dari sejak lahir sudah beragama Islam dan tetap karakternya seperti itu? Atau bagaimana kalau Ahok tiba-tiba hari ini masuk Islam dan tetap karakternya seperti itu katakan, secara tulus atau katakan karena kepentingan politik?

Atau kalau begitu apakah Ahok mestinya tidak sekadar minta maaf, sekalian saja masuk Islam? Atau kalau hari ini dilaksanakan pemilu presiden dan salah satu capresnya beragama non-Muslim, Ahok misalnya atau yang lainnya yang berbeda karakter dan memiliki kemampuan memimpin lebih dari Ahok dan ternyata terpilih menjadi presiden, boleh-boleh saja kan? Atau Anies Baswedan yang keturunan Arab, tiba-tiba masuk Kristen, misalnya, walaupun sepertinya mustahil dan pasti dihujat habis-habisan oleh umat Islam, apakah akan menjadi batal jadi calon gubernur?

Kalau tidak masalah, berarti seharusnya Ahok yang keturunan Tionghoa atau Anies yang keturunan Arab punya hak berdasarkan konstitusi untuk mencalonkan diri dan menjadi gubernur, atau presiden sekalipun. Kalau masih ada klaim belum saatnya presiden dari non-muslim, berarti negeri ini masih menyisakan masalah yang paling mendasar dan serius dalam berbangsa dan bernegara.

Politik agama, politik etnis dan politik aliran atau sektarian tampaknya memang masih menjadi 'batu sandungan' dan masalah di NKRI ini, kalau begitu adanya sampai kapanpun. Menarik opini Denny JA yang diunggah melalui video yang berkaitan dengan masalah ini, https://www.inspirasi.co/post/details/10362/pemimpin-nonmuslim-dan-ahok, sebagai rujukan. Sekali lagi, quo vadis NKRI?