Gloria dan Perkawinan Campuran

Muis Sunarya
Karya Muis Sunarya Kategori Politik
dipublikasikan 18 Agustus 2016
Gloria dan Perkawinan Campuran

Gloria Natapradja Hamel bersama ayah dan ibunya / Foto viva.co.id

 

Dua hari sebelum upacara peringatan detik-detik HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di istana negara pada tanggal 17 Agustus 2016, kita dikejutkan oleh berita dibatalkannya seorang pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), yang ditenggarai memiliki paspor berkewarganegaraan Prancis, bernama Gloria Natapradja Hamel.

Yang walaupun pada gilirannya, Gloria tidak diikutsertakan bertugas dalam upacara pengibaran bendera pusaka pada pagi harinya, namun ia mendapat kesempatan khusus dan istimewa dari Presiden Jokowi untuk dikutsertakan bertugas pada upacara penurunan bendera pada sore harinya.

Tulisan ini hanya mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran yang menjadi akar masalah dan implikasinya terhadap kewarganegaraan seorang anak seperti Gloria ini. Diketahui, Gloria adalah putri dari pasangan suami istri (pasutri) yang berbeda atau berlainan kewarganegaraan.

Ayahnya berkewarganegaraan Prancis (WNA) dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Dalam istilah Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (diuraikan secara khusus dalam pasal 57 - 62), disebut sebagai perkawinan campuran.

Dalam pasal 57 undang-undang perkawinan ini misalnya, jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk persyaratan pernikahan campuran atau pernikahan yang beda kewarganegaraan ini, bagi seorang calon mempelai yang merupakan warga negara asing (WNA), sebenarnya tidak sulit dan hampir sama dengan calon mempelai yang berwarga negara Indonesia (WNI).

Bagi WNA, calon mempelai harus mempersiapkan persyaratan, antara lain yaitu copy paspor, copy akte kelahiran atau kenal lahir, pas foto berukuran 2 X 3 cm sebanyak 4 lembar dan 4 X 6 cm sebanyak 1 lembar, surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian, surat keterangan model K. II dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), tanda lunas pajak bagi orang asing, kartu izin untuk menetap sementara (KIMS) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dari imigrasi, dan -- ini yang paling penting - surat keterangan dari kedutaan atau perwakilan diplomatik yang bersangkutan (asli dan diterjemahkan secara resmi ke Bahasa Indonesia).

Kemudian dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum kedudukan anak akibat perkawinan campuran ini, yang dalam pasal berikutnya yaitu pasal 62 disebutkan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Sedangkan dalam pasal 61 dinyatakan bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang dalam hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Masalah kewarganegaraan Indonesia dan secara khusus seorang anak yang lahir terutama dalam atau sebagai akibat perkawinan campuran ini lebih rinci diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dalam hal Gloria Natapraja Hamel ini, jelas ia memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Perancis dan Indonesia, sampai usia mencapai 18 (delapan belas) tahun atau berstatus sudah kawin. Setelah itu, Gloria diberikan wewenang secara hukum untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Dan itu harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia pasal 6, disebutkan bahwa dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Inilah antara lain hal-hal yang membedakan dengan perkawinan campuran. Tidak saja sekadar pencatatan perkawinanya secara sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang harus diperhatikan secara serius.

Tetapi juga implikasi dari perkawinan campuran ini, antara lain terkait perjanjian perkawinan secara resmi di depan notaris yang secara hukum diakomodasi, dan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan campuran ini adalah penting dipikirkan matang-matang dan dicermati sejak awal jauh-jauh hari sebelum perkawinan campuran dilakukan.

Karena hal ini kerap luput dari kesadaran dan pengetahuan pasangan suami istri hasil perkawinan campuran setelah dikarunia anak di kemudian hari seperti yang terjadi pada kasus Gloria ini atau mungkin yang lainnya. Seakan-akan ini hal sepele tapi nyatanya sangat penting dan mendasar. Karena ini salah satu hak anak yang secara hukum harus mendapat perlindungan, seperti yang sudah diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Belum lagi menyangkut soal latar belakang sosial budaya dan psikologis masing-masing pasangan suami istri yang juga sering menjadi kendala di kemudian hari.

Walaupun -- agak sulit dibuktikan tapi tidak bisa dinafikan -- tidak sedikit kesan yang cenderung memandang bahwa konon perkawinan campuran itu dianggap sebagai jalan untuk "memperbaiki keturunan" dan wajar menjadi semacam trend di kalangan masyarakat kita.

Sah-sah saja. Tapi lagi-lagi perlu diingat bahwa perkawinan itu di samping merupakan peristiwa hukum, juga peristiwa agama, dan sekaligus adalah peristiwa budaya.

  • view 340