Dibalik Gempita Pariwisata Gunungkidul.

Maria Christiyanti
Karya Maria Christiyanti Kategori Renungan
dipublikasikan 30 November 2016
Dibalik Gempita Pariwisata Gunungkidul.

          Saya melangkahkan kaki ke Kasultanan Ballroom, hotel Ambarukmo, 18 November 2016, untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Kolese De Britto. Berjudul “Pengembangan Industri Pariwisata Gunungkidul”, seminar ini menghadirkan 3 orang menteri, yaitu Pak Basuki sebagai menteri PU dan Perumahan Rakyat, Bapak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dan Pak Agus Priyono, deputi kementerian Pariwisata yang mewakili pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata. Ditambah dengan kehadiran Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ibu Badingah, ibu Bupati Gunungkidul, kehadiran banyak pejabat ini menimbulkan pertanyaan, akan dibawa kemana industri pariwisata kabupaten tempat kelahiran saya ini.

         Sambutan demi sambutan, akhirnya muncullah satu kalimat yang saya kira adalah alasan dibalik acara ini. “Dengan segala potensinya, Gunungkidul berpotensi menjadi the next Nusa Dua (Bali)”. Ya, Gunungkidul, dengan potensi kekayaan sumber daya alam, mulai dari pegunungan vulkanik purba, ratusan gua dan sungai bawah tanah serta 79 km garis pantai selatan yang dimilikinya, dipandang sebagai “komoditas” pariwisata yang akan menggenjot perekonomian daerah dan dapat menjadi arena perputaran uang yang cukup “menjanjikan”. Bagi sebagian kalangan, potensi wisata selama ini perkembangannya hanya secara parsial dan sporadis, sehingga perlu sebuah solusi terintegratif yang mampu meningkatkan harga jual yang lebih “mahal”.

         Saat ini, semarak kegiatan pariwisata Gunungkidul memang sudah tidak diragukan lagi. Kunjungan wisatawan baik lokal namun internasional semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan memberi kontribusi kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Namun, sayangnya hal ini tidak didukung oleh ketidaksiapan infrastruktur pariwisata sehingga “lenght of stay” wisatawan cukup pendek. Kunjungan wisatawan hanya ramai pada akhir pekan saja. Solusi klasik yang muncul kemudian adalah perlunya dibangun puluhan hotel, resort bahkan lapangan golf di kawasan pantai selatan dengan harapan akan memperpanjang lama kunjungan wisatawan. Sebuah solusi yang bisa cepat dilakukan dengan bantuan sekelompok orang yang disebut sebagai “investor”, entah darimanapun mereka berasal. Sebuah solusi, yang cukup bisa membuat sebagian orang merasa khawatir, termasuk saya, akan konflik sosial yang mungkin muncul pada masyarakat setempat kedepan. 

          Pembangunan infrastruktur yang hendak menggandeng investor, tentunya harus memiliki kepastian akan kemudahan dan kepastian keuntungan. Maka, para menteri inilah yang kemudian memberikan pemaparan skenario pembangunan yang diharapkan mendukung industri pariwisata Gunungkidul. Dimulai dari kemudahan transportasi yang akan ditunjang dengan rencana pembangunan bandara internasional Kulonprogo yang lebih luas dari bandara sebelumnya, jalur kereta api yang akan menghubungkanYogyakarta-Magelang serta belasan jalan tol yang akan menghubungkan Yogyakarta dengan berbagai kota di Jawa Tengah. Potensi wisata juga akan didukung dengan dibukanya kesempatan untuk membangun hotel-hotel berbintang, namun juga harus didukung dengan keberadaan homestay agar tidak melupakan kesejahteraan masyarakat lokal. Di kedua hal tadi, Kementerian PU dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan sangat berperan. Dari pihak Kementerian Pariwata, pejabat terkait memberikan angin segar berupa kemudahan pengembangan industri pariwisata, baik untuk usaha mikro maupun makro dan juga kebijakan penetapan pajak pariwisata.   

Lalu, bagaimana dengan sang pemilik area dalam hal ini pemerintah daerah Gunungkidul serta pemerintah provinsi ? Kalau boleh, saya ingin menuliskannya dalam dua kata

Welcome investor!”.

          Ibu Badingah, sang bupati, mempromosikan kabupaten saya dengan 69 pantai yang belum dikembangkan, 700 gua  di kawasan karst, berbagai wisata budaya, wisata sejarah, wisata minat khusus dan pendidikan serta Geopark Gunungsewu yang diakui UNESCO. Rentetan potensi yang dianggap akan menjadikan masa depan Gunungkidul akan cemerlang jika dikelola dengan benar. Tak lupa, beliau menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur haruslah membangun masyarakat, yang teorinya juga harus mensejahterakan masyarakat setempat.

          Keterbukaan akan investor, jika tidak diawasi tentunya bisa menjadi bumerang. Tentunya, tidak adil bukan jika kita, putra daerah harus membayar sekian juta untuk masuk ke pantai daerah sendiri hanya karena adanya resort ? Atau, sebuah pantai yang ditutup karena menjadi hak milik pribadi? Kekhawatiran itu ternyata tak hanya menjadi pemikiran saya, tetapi beberapa peserta seminar lainnya, yang kemudian dijawab oleh pemaparan Sri Sultan. Bahwa investor berhak membangun, namun perlu koordinasi dengan pemerintah agar penggunaan lahan tidak tumpang tindih. Selain itu, pembangunan infrastruktur pariwisata hanya diperbolehkan di utara jalan raya sepanjang pantai, sedangkan di sebelah selatan adalah area publik. Ditegaskan kembali, investor tidak boleh menguasai ruang publik. Sebuah pernyataan yang harusnya cukup melegakan, mengingat itu diucapkan oleh sang gubernur daerah istimewa, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

           Saya pribadi, dalam hal ini sebagai generasi muda  putra daerah pada dasarnya tidak menolak pengembangan industri pariwisata di Gunungkidul. Kekayaan alam Gunungkidul yang unik dan bervariasi, mulai dari bentangan pegunungan struktural Baturagung hingga perbukitan karst Gunungsewu, dilengkapi dengan keramahan serta keanekaragaman budaya masyarakat lokal memang mampu menjadi magnet bagi ribuan wisatawan. Sudah saatnya memang, Gunungkidul berbenah diri, mengubah citra diri dari kabupaten yang dulu diidentikan dengan kekeringan dan kemiskinan menjadi kabupaten yang mandiri secara ekonomi.

       Pembukaan diri menjadi lahan investasi memang dipandang mampu menjawab permasalahan pengembangan indutri pariwisata. Namun, sekali lagi saya mengingatkan harus ada batasan dalam “menjual” diri. Pembangunan hotel yang masif, jangan sampai membuat masyarakat hanya menjadi penonton di kebun sendiri dan gigit jari. Tak tanggung-tanggung, moderator seminar sempat menyebut sebuah hotel internasional seharga 17 juta permalam. Sebuah tarif fantasis, yang menurut saya perlu dipikir ulang, akan dijual ke siapa lahan di tanah kelahiran saya ini.  Diperlukan pula koordinasi dengan masyarakat setempat, sejauh mana investor diberi kebebasan dalam menguasai pasar. Dan juga sebuah skema pembangunan infrastruktur yang dimiliki oleh orang lokal, karena pada intinya, pembangunan daerah seharusnya mensejahterakan masyarakat daerah bukan?

        Masyarakat Gunungkidul sendiri, juga harus mulai berbenah diri. Menjalani perubahan dari kultur masyarat pertanian dan nelayan menjadi pelaku industri pariwisata tidak semudah mengubah telapak tangan. Jika tak mau berbenah diri, bukan tidak mungkin kita akan digempur tenaga kerja asing yang lebih berkompetensi. Dan sekali lagi, kita mungkin hanya bisa gigit jari. Selain itu, sebagai tuan rumah, masyarakat, terutama generasi muda juga harus menyadari bahwa karena kekayaan dan keunikan alamlah yang membuat Gunungkidul menjadi sorotan wisatawan. Maka, harusnya muncul kesadaran untuk memanfaatkan dan mengubah alam dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan. Akan menjadi bumerang, jika nantinya sudah terlanjur dipromosikan, ternyata wisatawan hanya disuguhi pegunungan serta pantai penuh bangunan dan sampah serta sisa-sisa terumbu karang yang mati akibat eksploitasi berlebihan. Perlu sebuah batasan, yang disebut sebagai kebijakan yang harus disosialisasikan kepada banyak pihak agar nantinya alam tidak dieksploitasi habis-habisan.

         Peningkatan ekonomi melalui pengembangan industri pariwisata memang membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat lokal, terutama generasi muda. Visi menjadikan Gunungkidul menjadi the next Nusa Dua Bali, dalam seminar ini adalah milik mereka generasi usia 40an yang mulai menginjak masa kemapanan. Tanggungjawab pengelolaan yang berkelanjutan,  ada ditangan generasi 20an yang juga harus mewariskannya bagi generasi masa depan. Ingat, Tuhan tidak menciptakan Gunungkidul hanya untuk segelintir kalangan. 

         Diperlukan kemauan menambah pengetahuan melalui pendidikan baik formal maupun informal demi kemajuan industri pariwisata alam yang berkelanjutan. Kesejahteraan secara ekonomi, selalu bisa dicapai asal kita mau mengupgrade kempuan diri, namun sejauh mana kita merasa cukup akan rejeki melalui eksploitasi alam itu adalah masalah moral tiap pribadi.    

 

-AMDG-

  • view 322