Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 19 Februari 2018   07:27 WIB
Money Politics Gayung Bersambut

ISU money politics atau politik uang selalu mewarnai pelaksanaan  pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur/bupati/walikota, pemilihan umum legislatif, bahkan pemiliham umum presiden. Boleh jadi yang namanya politik uang seakan-akan seperti ikan dan air yang amat sulit dipisahkan dari pusaran pesta demokrasi.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dalam Road Show Seminar Motivasi di Kampus Institut Koperasi Indonesia, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, menyatakan, masyarakat harus marah ketika ada pihak tertentu memberi uang untuk tujuan politik dalam pilkada.

Masyarakat harus mewaspadai segala praktik politik uang dalam pesta demokrasi pilkada kabupaten/kota maupun provinsi. Praktik politik uang merupakan bagian dari korupsi yang harus dilawan oleh semua masyarakat pemilih, termasuk para calon kepala daerah harus lebih depan melawan korupsi.

Harapan Abraham Samad, agar masyarakat  menolak pemberian uang atau money politics, rasanya tidaklah mudah. Persoalannya, bukan soal masyarakat tahu atau tidak tahu, bahwa money politics “diharamkan” dalam pesta demokrasi, terjadinya money politics antara pelaku money politics  dengan masyarakat sama-sama memiliki kepentingan.

Dua kepentingan antara pelaku money politics dengan masyarakat, bisa disebut Money Politik Gayung Bersambut. Artinya, pelaku money politics membutuhkan suara dari masyarakat pemilih, untuk mencapai tujuan memperoleh kekuasaan.

Sedangkan masyarakat sendiri, tidak sedikit yang sudah hilang kepercayaan atas janji-janji calon pemimpinnya atau calon wakil rakyatnya. Sehingga mereka berprinsip dari pada nanti janji-janjinya belum tentu ditepati, tak apalalah meskipun pemberian atau money politics yang diterima hanya Rp. 25.000 atau Rp. 50.000 dari pada nanti tidak sama sekali.

Alasan-alasan yang seperti itu, nampaknya sudah mewabah ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai akibat dari perilaku oknum-oknum calon pemimpin dan politisi yang hanya pandai mengumbar janji, namun setelah jadi lupalah atas janji-janjinya itu. Money Politik Gayung Bersambut, menjadi semacam sesuatu yang halal dan dianggap biasa, walaupun nilainya tak seberapa.

Tingginya  money politics, seperti dalam pilkada, boleh jadi tidak terlepas dari sistim pilkada itu sendiri, yaitu pilkada langsung yang melibatkan masyarakat. Ini sangat jauh berbeda dengan pilkada yang dilakukan dengan sistim keterwakilan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat.

Dalam pilkada sistim keterwakilan yang dilaksnakan oleh anggota DPRD, sekalipun terjadi money politics, tidak melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tidak ter dan tidak diracuni oleh yang namanya money politics. Selama sistim pilkada langsung dilaksanakan, nampaknya Money Politics Gayung Bersambut, sangat sulit untuk dihilangkan, karena sama-sama saling membutuhkan.

000

Sumber foto : simomot.com

Karya : man suparman