#KurinduITD-Mengakhiri Diskriminasi Negara Terhadap Penganut Kepercayaan

teguh putra manggala
Karya teguh putra manggala Kategori Agama
dipublikasikan 18 November 2016
#KurinduITD-Mengakhiri Diskriminasi Negara Terhadap Penganut Kepercayaan

Setiap manusia bercita-cita memiliki kehidupan yang sejahtera, aman, dan adanya rasa keadilan. Begitu juga dengan manusia Indonesia. cita-cita untuk memiliki kehidupan yang demikian dituangkan dalam naskah Pembukaan UUD 1945. Lebih tepatnya di alenia ke-empat. Alinea ke-empat menyebutkan cita-cita dari negara Indonesia yaitu membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,   

Mewujudkan cita-cita luhur negara Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Lebih-lebih Indonesia merupakan negara multikultural yang di dalamnya terdapat pluralitas. Indonesia memiliki banyak keragaman, baik dari suku, budaya, agama, maupun bahasa. Beragamnya latar belakang sosio-kultural ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara entitas satu dengan entitas lainnya yang berbeda latar belakang. Apabila negara tidak mampu mengelola keragaman dengan baik, maka akan mempersulit Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Negara harus kuat agar mampu melindungi seluruh elemen di dalamnya. Jangan sampai terulang peristiwa kekerasan seperti tahun 1998. Tahun tersebut menjadi haru biru bagi etnis Tionghoa sebagaimana penggambaran Denny J.A di Puisinya Sapu Tangan Fang Yin

Sebagai negara multikultural, Indonesia harus mampu mengelola keragaman yang ada. Indonesia harus dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Hal ini senada dengan konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo. Bahwasaannya negara harus bertindak secara integral. Negara dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada kebaikan bersama, bukan hanya untuk per individu ataupun kelompok tertentu. Lantas, apakah negara Indonesia selama ini sudah bisa menempatkan dirinya sebagai entitas bagi seluruh ragam elemen yang ada di dalamnya dengan mengambil keputusan berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? 

Ketidakmampuan negara dalam memahami rakyat cenderung akan menimbulkan kebijakan diskriminatif. Diskriminasi merupakan salah satu tindakan negara yang mengambil keputusan tidak berasaskan keadilan. Hal ini juga tidak sesuai dengan konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo. Tindakan diskriminasi juga tidak sesuai dengan cita-cita berdirinya negara ini. Dan tidak sesuai dengan nafas pancasila yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apabila negara yang diwakili oleh pemerintah melakukan tindakan diskriminasi, berarti melanggar cita-cita luhur. Bisa dipahami pula, tindakan diskriminasi oleh pemerintah adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap cita-cita luhur.

Indonesia untuk saat ini masih memiliki masalah diskriminasi. Berbagai kebijakan pemerintah terkadang masih menjadikan sekelompok masyrakat tertentu menjadi termarjinalkan. Kebijakan demikian menjadikan masyarakat menjadi terasing dan menimblkan kesenjangan sosial. Tindakan diskriminasi semacam ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap rasa keadilan yang menjadi cita-cita luhur.

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang hingga saat ini masih masih terdapat tindakan diskriminasi. Ambil saja contoh kasus diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat penganut kepercayaan. Berdasarkan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik para penganut kepercayaan dan penghayat dikosongkan. Ini berbeda dengan para penganut agama-agama mayoritas di Indonesia, www.mediaindonesia.com

Pembedaan perlakuan ini telah melahirkan pelanggaran-pelanggaran lanjutan terhadap hak-hak asasi manusia para penganut kepercayaan dan penghayat. Diantaranya adalah: penganut Sapto Darmo di Brebes, tak bisa memakamkan keluarganya di pemakaman umum, karena tak tertulis agama di KTP elektroniknya; perkawinan penganut kepercayaan Marapu di Sumba, tak dicatat negara, dan anak-anak keturunannya pun tak memiliki akta kelahiran. Bahkan anak-anaknya harus memiliki surat baptis terlebih dahulu untuk bisa mengenyam pendidikan; di Sumatera Utara, kelompok Parmalim dan Ugamo Bangso Batak bahkan kesulitan untuk melamar pekerjaan, karena tidak tercantumnya agama mereka di KTP elektronik.

Pasal-pasal dalam UU Adminduk tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum; kesamaan warga negara di hadapan hukum; dan bebas dari tindakan diskriminasi yang dijamin UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kovenan Hak Sipil Politik, serta instrumen Internasional lainnya. Asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) berarti menempatkan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan asas ini, seyogianya tidak terjadi suatu perbedaan perlakuan/diskriminasi terhadap warga negara.

Selain itu, administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara. Administrasi kependudukan dimaknai oleh undang-undang ini sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan menyatakan dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak setiap penduduk.

Dalam praktiknya di lapangan aparat birokrasi seringkali menerapkan bentuk pelayanan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang berdasarkan pada agama atau keyakinan mereka. Di beberapa daerah, para penganut penghayat kepercayaan mengurus KTP dan KK, oleh sebagian petugas Catatan Sipil dan Kependudukan sering dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan salah satu dari enam (6) agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha atau Konghucu.

Adanya diskriminasi semacam ini sangat tidak sesuai dengan cita-cita berdirinya negara ini. telah diketahui bahwa negara menjamin keadilan sosial. Jika keadilan sosial ini tidak diupayakan oleh negara, maka akan berdampak pada terhambatnya cita-cita bangsa ini yang tertuang dalam pembukaan uud alinea ke-empat. Studi kasus diatas tentang diskriminasi uu adminduk, memberikan dampak pada ketidak terjangkauannya masyarakat penganut kepercayaan terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Padahal, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama untuk manusia menjalankan kehidupannya agar lebih berkualitas. Tatkala akses modal utama ini terhambat, maka berdampak pada terminimalisirnya eksistensi manusia indonesia untuk mewujudkan cita-cita negara ini.

Dengan menguji konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi. Masyarakat berharap negara dapat kembali memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, dengan tetap dapat mencantumkan agama kepercayaan dalam berbagai identitas warga negara, sehingga pelayanan kependudukan pun dapat terpenuhi.

#KurinduITD

 

  • view 446