GENDER DAN SEKSUALITAS: DIMATA ISTRI-ISTRI DI MADURA

Moh Mahfud
Karya Moh Mahfud Kategori Budaya
dipublikasikan 29 Juni 2017
GENDER DAN SEKSUALITAS: DIMATA ISTRI-ISTRI DI MADURA

Penilaian miring publik terhadap korban, aparat yang tidak paham hukum, adalah faktor-faktor yang selama ini menjadikan tidak terbukanya tabir dibalik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan lagi-lagi perempuan yang menjadi objek viktimasinya.

Diskriminasi keluarga sering menimbulkan tindak kekerasan. Bentuk patriarkisme yang masih berkembang di masyarakat Madura membuat istri diperlakukan tidak adil, disubbordinasi dan bahkan dijadikan viktimisasi dalam keluarga. Patriarki ini yang akhirnya menjadikan istri tidak berbuat banyak.

Zakiyeh, ibu yang sudah 10 tahun berkeluarga itu kesehariannya sekaky dirundung kesedihan akibat prilaku suaminya yang selalu ingin menang sendiri. Suami keluar tanpa memberitahu tujuannya, datang larut malam kemudian tanpa banyak ngomong langsung masuk rumah lalu tidur.

Sebelum dikarunia dua anak, perlakukan suaminya tidak demikian. “Biasanah abele mun kaloarah dheemmah, kaloar dheemmah ben toccu’nah appah. (Bahkan biasanya kalau mau keluar rumah pasti ngomong, pergi kemana dan tujuannya apa” kata ibu yang kesehariannya menjaga toko ini.

sappen saat pacaran sampe’ aphekalan, tang lakkeh ta’ pernah nibenni, sampe-sampe mun eajhek dhemmaah peih pasteh endhe’. Tape mun sateyah mun benni kareppah pasteh ta’ endhe’ (Dulu semasih pacara hingga tunangan, suami saya tidak pernah bertingkah, bahkan kalau diajak saya kemana pun pasti mau, namun setelah berkeluarkan dan sudah mempunyai anak, dia tidak akan mau kalau memang bukan keinginannya” katanya.

Ironisnya, ketika istri bertingkah atau keluar tanpa seizin suami, yang terjadi akan berbeda, apalagi keluar sampai pulang larut malam, bukan hanya suami yang akan memberi tindakan, bahkan masyarakat pun akan ikut menjelekkan dia, dan dianggap melanggar tradisi masyarakat setempat, karena tidak sewajarnya perempuan (istri) keluar malam.

Berbeda dengan laki-laki khususnya suami, dia bebas melakukan apasaja pulang larut malam tidak akan ada image apa pun menimpanya, dengan alasan laki-laki wajar dengan melaukan hal demikian.

Barangkali kasus yang terjadi dalam keluarga Zakiyeh itu akibat dari kekuasaan suami dalam keluarga yang sudah terkontruk oleh budaya yang berkembang di Madura. Dimana suami diposisikan sebagai penguasa sekaligus sebagai pemimpin dalam keluarga. Diamana masyarakatnya masih dalam kungkungan budaya patriarki yang masih kental.

Beda dengan kasus yang menimpa pada Maisaroh. Ibu yang sudah mempunyai tiga anak ini menceritakan saat saya melakukan penelitian kampus. Ia bercerita bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain. “Areah jhet kajedien ongku, engko’ taoh derih kancah ben tatangkeh (yang itu memang betul-betul terjadi, saya tahu dari teman dan kerabat-kerabat saya” Papar Maisaroh. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi, sebab setiap hari suaminya jarang berada dirumah. Jarang dirumah bukan karena dia bekerja, karena kalau kerja biasanya tidak sampai malam, namun setelah suaminya berselingkuh itu, dia sering pulang malam.

Ibu tiga anak ini tentu tidak berani menegurnya. Sebab jika menegur, bukannya mendapatkan sambutan yang baik, malah mendapat makian, pukulan dan lain-lain.

Sebaliknya, ketika istri yang melakukan perselingkuhan, kemudian suami mengetahuinya, maka hal itu sudah melakukan kesalahan besar dalam keluarga dan tradisi masyarakat Madura.

Diskriminasi Gender

Diskriminasi terhadap perempuan kerap tidak disadari pelakunya. Namun, justru praktik diskriminasi ini yang paling luas dan mungkin paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan pangkal dari diskriminasi terhadap perempuan, secara luas terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga ranah politik.

Dalam budaya masyarakat Madura, istri selingkuh akan dihukum, hukuman ini beragam, yakni ada yang hukum membunuh kedua-duanya (istri dan selingkuhan), karena hal ini menyangkut nama baik keluarga. Dalam kepercayaan masyarakat Madura, istri selingkuh dianggap melecehkan dan aib bagi keluarga, dan menjadi objek gunjingan masyarakat (mungkin ini juga terjadi dimasyarakat Jawan dan suku lainnya), karenanya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman pembunuhan (baca: carok).

Yang lebih ironis lagi, ketika suami tidak mau melaukan pembunuhan terhadap istrinya yang selingkuh, bukannya permasalahan akan selesai, justru saudara atau karabat-karabatnya mensupport dia untuk melakukan eksekusi pembunuhan.

Saya juga berbincang dengan salah seorang warga mengenai perselingkuhan ini, ia bercerita misalnya seperti kasus Abdul Hasan yang masuk penjara. Waktu itu Hasan mendengar kabar bahwa tunangannya berselingkuh dengan laki-laki lain, dia langsugn mencari kebenaran informasi itu. Nah, tanpa disangka disebuah acara konser dangdut melihat tunangannya bersama lelaki lain, kemudian dia langsung mendekati dan akhirnya terjadi pembunuhan, dan untungnya cewek yang menjadi tunangannya itu sempat dibawa oleh warga setempat dan disembunyikan.

Warga tersebut menambahkan, kejadian-kejadian seperti itu tidak hanya terjadi pada Hasan, bahkan sebelumnya sudah banyak kasus - kasus serupa.

Hal itu menegaskan, perempuan yang sudah tunangan tidak boleh diganggu (didekati), apalagi perempuan yang sudah punya suami.

Memang perselingkuhan menjadi biang-kerok timbulnya kekerasan keluarga dalam kalangan masyarakat di Madura. Di Madura, dari 100% kasus kekerasan keluarga, 40% kekerasan yang berupa pembunuhan terhadap orang ketiga, akibat perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain, selebihnya istri dipukul atau dicerai.

Lahirnya tindak kekerasan terhadap istri ini juga tidak terlepas daru hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender. Dalam keluarga, suami adalah orang yang memiliki hak legetimasi memutuskan menurut budaya dan norma sosial, dan menguasai hal menyangkut pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh.

Kekerasan ini disebabkan oleh penerimaan masyarakat (sosio-kultural) terhadap kekerasan. Dimana kekerasan dianggap sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, budaya telah mengkondisikan istri punya ketergantungan terhadap suami (terutama masalah ekonomi), sehingga suami memiliki otoritas dalam melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Data Komnas Perempuan mencatat ada 100 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga disusul dalam komunitas dan negara.

Istri dalam Sosio-kultural

Timbulnya kekerasan nampaknya tidak terlepas dari kontruksi sosio – kultural masyarakat setempat. Masyarakat Madura sebagian masih meyakini kekerasan sebagai jalan keluar dari proses sosial. Ketika maskulinitas dikontruksikan, yang berdasar pada tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan agama, dan juga tidak terlepas dari sistem patriarki.

Kepercayaan menyangkut otoritas laki-laki terhadap pasangannya dimana suami adalah pemimpin keluarga dan kepercayaan bahwa kekerasan merupakan bentuk penghukuman yang dilegetimasi, dapat digunakan sebagai praktek otoritas tersebut. Lebih lanjut, budaya patriarki ini memang juga dilanggengkan oleh sikap permisif istri terhadap penghukuman suami, karena istri tidak memiliki posisi tawar (bargaining power).

Disamping itu, kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi kerena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma didalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh dan hanya menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami – istri dalam keluarga dan masyarakat, diturunkan secara kultur setiap generasi, bahkan, diyakini sebagai ideologi.

(Ilustrasi: Perempuan Madura saat menonton pertandingan Madura Unitede)

Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tidak dapat dirubah. Selanjutnya ideologi mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat kontruksi sosial, yang menempatkan suami sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan diskriminasi gender atau ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan pada kekerasan (violece), subbordinasi, atau anggapan perempuan kurang penting dalam pengambilan keputusan apapun, baik dalam politik, lingkup keluarga dan lainnya.

Kekuasaan suami yang tinggi dibandingkan istri dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keluarga. Masyarakat masih memandang pekerjaan suami lebih menentukan nilai, karena suami menghabiskan waktu disekter yang menghasilkan uang, sementara istri mengurusi rumah tangga dan mengurus anak.

Kemudian keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak didukung dengan perubahan dalam sistem  dan kondisi sosial-budaya, menimbulkan persoalan baru bagi perempuan, sebagai ibu rumah tangga diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, hal ini yang menyebabkan terabaikannya peran perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.

Posisi Istri dalam Hukum

Memang, jusment yang dilakukan suami terhadap istri dan orang ketiga mendapatkan sanksi hukuman. Namun, hukum yang diberikan merupakan hasil dari tindak kekerasan suami, justru berpindah menjadi kasus pembunuhan.

Dengan demikian, istri yang mendapat tindak kekerasan masih belum mendapat kekuasaan hukum, walaupun Pemerintah telah merespon dan meratifikasi isu global mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984, dan UU No, 24 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hingga saat ini sejumlah kekerasan terhadap perempuan belum mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia.

Masih jarang tersentuh sistem hukum Indonesia, yaitu kekerasan terhadap istri, sebab secara khusus KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana), Indonesia hanya menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan pemerkosaan, pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan atau melarikan perempuan.

Di samping kejahatan – kejahatan diatas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya, walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

Hukum seharusnya merespon tindak kekerasan dalam keluarha, supaya suami tidak dengan mudah menindak istri dengan kekerasan, hanya karena tidak ada sanksi yang akan menjerat. Meski ini kaitannya dengan hak privasi keluarga, tapi kalau tidak ada kejelasan hukum, maka istri akan selalu disubbordinasi. Wallahu wa’laam.

 

Moh Mahfud
Oleh: Moh Mahfud
(Mantan Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kritis Mahasiswa (LPM SUKMA) UIN Antasari Banjarmasin. Mahasiswa semester akhir asal Sumenep Madura, Jawa Timur. Kini bekerja sebagai  wartawan di www.mediapublik.net)

  • view 91