dana desa tapanuli tengah yang histori

Lundu Tanjung
Karya Lundu Tanjung Kategori Proses Kreatif
dipublikasikan 12 Februari 2018
dana desa tapanuli tengah yang histori

Transfer dan pencairan dana desa tapanuli tengah tahun 2018
Transfer dan pencairan dana desa
(Study kasus di kab : tapanuli tengah)
(Lundu Tanjung)

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada impelementasi pengalokasian dana Desa agar bisa sempurna gagasan para inisiatornya. Awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.
Dana desa merupakan program pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah kabupaten tapanuli tengah sehingga tidak ada lagi warga tapanuli tengah yang kurang mampu setelah adanya program dana desa tersebut.


BAGIAN ISI

Sesuai dengan adanya undang-undang tentang dana desa maka dari itu pemerintah harus menyurvei desa dan kelurahan yang ada di kabupaten tapanuli tengah siapa saja masyarakat yang kurang mampu untuk dan tidak layak dalam menukupi kebutuhan yang ada di desa maupun kelurahan tersebut.
Maka dari itu adanya sumbangan dana desa yang di sebut transfer dan pencairan dana desa dengan melalui mekanisme transfer kepada kabupeten/kota berdasarkan alokasi tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa yang berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%),luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%) dengan hasil perhitungan tersebut harus disesuaikan dengan cara pemerintahannya yang jujur dan adil.
Penggunaan Dana Desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga tanpa membeda-bedakan nya .
Harus mendahulukan kepentingan desa yang mendesak sebahagian besar masyarakat desa dan harus mengutamakan kewenangan hak yang berlokal berskala desa.
Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
Tapi malah sebaliknya banyak warga tapanuli tengah yang sedang melanda kemiskinan yang akurat untuk dilihat pada tahun ini sehinggah tidak ada pencairan Dana Desa.
Seluruh masyarakat tapanuli tengah harus mencari tahu kapan terlaksanakan pencairan Dana Desa di desa maupun di kelurahan yang ada di tapanuli tengah, diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan, dan memelihara sarana dan prasarana yaitu:
-Desa
-Sosial pelayanan dasar
-Usaha ekonomi desa
-Lingkungan hidup serta lainnya.
Peningkatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa untuk ketahanan masyarakat desa sehingga adanya kapasitas yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dengan urusan kewenangan desa serta di sepakati dalam musyawarah.
Pengolahan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar dan harus dimiliki oleh para kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
Dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa harus jujur dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan desa
Dari dana perimbangan yang diterima oleh kab/kota besarnya minimal 8% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Dalam perencanaan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi,namun dalam proses penjaringantersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga terjadi aspirasi yang sangat cenderung dalam masyarakat.
Mekanisme pencairan dan penyaluran sudah ada tetapi belum terpenuhi syarat untuk pencairan dana desa dan tidak dapat terlaksanakan.
Secara umum berdasarkan sasaran pembedayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang yang sudah di jalankan setiap tahunnya.
Ketentuan dan syarat untuk pencairan dana desa belum terpenuhi maka proses pencairan tersebut dilihat dari program yang sudah di jalankan di setiap pemerintah.
Adapun faktor dalam mengelola pencairan dana desa tersebut yang meliputi sebagai berikut:
1. Mementingkan diri sendiri
2. Tidak melihat masyarakat yang miskin
3. Tidak melihat banyaknya pengangguran
4. Biaya pendidikan yang sangat besar
5. Kebutuhan sehari-hari yang begitu mahal
Oleh karena itu saya menulis faktor yang tidak layak dibaca supaya pemerintah kabupaten tapanuli tengah sadar dan melihat bagaimana warga dan rakyatnya menderita apa lagi mengenai biaya pendidikan yang sekarang sangat mahal.
Banyak para remaja yang ingin membutuhkan biaya pendidikan khusus nya di tapanuli tengah.
Tetapi mereka tidak mampu untuk melanjutkannya karena salah satu faktor yang diatas, percuma ada pencairan dana desa setiap tahun tetapi tidak ada hasilnya yang saya lihat sekarang di tapanuli tengah hanya digunakan untuk kepentingan pribadi sendiri bagi pejabat yang ada di pemerintahan tapanuli tengah.
Tapi pembangunan yang saya lihat dikabupaten tapanuli tengah sama sekali sangat sedikit dan yang penting-penting saja di bangun.
Mengapa bisa terjadi seperti ini dan kenapa juga pemerintah hanya diam dan duduk manis di instansi tersebut sehingga informasi pencairan dana desa tidak di informasikan kepada masyarakat hanya sekedar pembangunan saja yang di informasikan.
Supaya ada bukti dan anggaran untuk di laporkan ke pusat tersebut,supaya adanya pencairan dana cadangan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Pencairan dana desa untuk biaya pendidikan di pemerintah kabupaten tapanuli tengah sangat sedikit di keluarkan hanya untuk tingkat SD sampai Tingkat SMA sederajat yang di keluarkan, kenapa tingkat perguruan tinggi tidak ada di keluarkan, sementara di kabupaten yang lainnya mengeluarkan setiap tahun bagi orang yang kurang mampu untuk yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia malah sebaliknya kabupaten tapanuli tengah banyak masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena ekonomi yang sangat ini tidak mencukupi tetapi semua warga berharap anak mereka bisa sukses untuk masuk ke sekolah ternama.
Pemerintah tapanuli tengah hanya diam dan duduk manis saja tanpa pengeluarkan biaya pendidikan yang masuk PTN maupun PTS, percuma ada pencairan dana desa yang diberi pak jokowi setiap tahun untuk biaya pendidikan yang kurang mampu tapi kemana uangnya dibuat oleh pemerintah kabupaten tapanuli tengah.
Jangan hanya cuma untuk pembangunan saja dibuat banyak yang mau dipantau khusunya untuk desa-desa yang tertinggal yang ada di tapanuli tengah. Mereka sangat membutuhkan bantuan dan donasi dari wilayah tersebut.
Adapun desa yang saya lihat sekarang banyak fasilitas –fasilitas yang kurang di desa tersebut seperti pertanian desa, perkebunan desa, dan lain-lainnya yang membutuhkannya.
Supaya desa itu mampu dan cepat berkembang.maka dari itu pencairan dana desa harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan warganya di desa maupun kelurahan yang ada.
Pembangunan desa dan daerah jelas dalam pemerintah baru,yang awalnya di ibukota dan akan di ratakan di seluruh Indonesia karena adanya transfer dan pencairan dana desa.
Dengan tanpa mengurangi pencairan dana desa atas kebijakan yang sudah dihasilkan. Dana desa memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
Namun bagaimana menjaga pemanfaatan tersebut yang kita harapkan bersama.
Hal yang sama juga tidak mungkin terjadi terlebih tidak mengatur adanya hukuman bagi desa yang tidak menggunakan alokasa dana desa tersebut yang diharapkan,regulasi yang penggunaan dana desa. Hukuman hanya berupa penundaan penyaluran dana desa itupun hanya dikaitkan dengan persoalan pelaporan administrasi tanpa evaluasi kualitas penggunaan.
Indonesia sebetulnya memiliki potensi terbaik dalam kasus otonomi daerah dilevel kabupaten/kota. Otonomi yang sudah hampir menginjak usia 15 tahun justru terasa semakin jauh dari harapan awalnya. Aspek kemandirian, kematangan daerah serta daya saing justru tenggelam dalam oleh arus birokrasi yang semakin kompleks, budaya korupsi yang merajalela serta pembentukan daerah yang semakin menderita.
Tak lepas dari adanya perbedaan cara pandang pemerintah. Awalnya otonomi diagendakan bersifat simetris dengan tetap mengakui adanya kemajemukan dearah-daerah Indonesia.
Kemajemukan tersebut dianggap warna-warni tersendiri dalam potret ke indonesiaan dan pemerintah menghargai keberagaman tersebut dengan tetap menghormati keistimewaannya.
Sayangnya konsep ini justru menjadi konsep dimana pemerintah pusat memandang otonomi sebagai system yang mampu menciptakan kemandirian daerah, sementara derah memandang otonomi justru sebagai mekanisme demi mendapatkan alaokasi anggaran mandiri.
Pemerintah pusat mendesain pemekaran sebagai solusi singkat mendapatkan alokasi anggaran mandiri lepas dari induknya serta menciptkan pejabat baru di daerahnya.


Pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN dimana pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hokum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat.
Disamping itu pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta pemerintah untuk serius memperkuat otonomi daerah sekaligus wujud implementasi nawacita pada tahun ini.
Untuk itu setiap rupiah dari Dana Desa harus diupayakan dan dioptimalkan pada program kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan keluar masuknya yang berkelanjutan. Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan.

  • view 99